Dialog May Day Kupang: Buruh Keluhkan Gaji Tak Dibayar hingga PHK Tanpa Hak, Gubernur NTT Turun Tangan
 |
| Arahan Gubernur NTT dalam dialog tripartit bersama pekerja/buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Foto: Ibo |
Forum ini menjadi ruang resmi pemerintah untuk menyerap langsung persoalan ketenagakerjaan dan merumuskan langkah penyelesaian.
Dialog yang diinisiasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT atas arahan Gubernur itu merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang digelar di aula El Tari Kupang. Pemerintah menempatkan forum ini sebagai wadah terbuka untuk membahas persoalan riil yang dihadapi pekerja.
“Dialog hari ini kita selenggarakan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mencari solusi berbagai persoalan ketenagakerjaan di NTT. Tidak semua bisa selesai hari ini, tetapi kita mulai dengan keterbukaan,” kata Melki.
Ia menegaskan, peringatan May Day tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus menghasilkan langkah konkret bagi perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Dalam arahannya, Gubernur juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait pekerja sektor transportasi online. Ia menyebut Presiden telah menurunkan porsi potongan aplikator menjadi di bawah 10 persen dari sebelumnya yang bisa mencapai sekitar 20 persen.
“Jangan sampai yang capek di lapangan justru dapat paling kecil. Kebijakan ini akan kita dorong implementasinya di NTT,” ujarnya.
Selain itu, Melki menekankan pentingnya transformasi pekerja menjadi pelaku usaha. Pemerintah daerah menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta perbankan untuk membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kita dorong pekerja naik kelas jadi pengusaha. Kalau ada yang ingin upgrade keterampilan atau membuka usaha, kita fasilitasi lewat KUR bersama perbankan,” katanya.
Ia bahkan menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan akan ada pekerja yang bertransformasi menjadi pelaku usaha sebagai model percontohan.
Dalam sesi dialog, berbagai keluhan pekerja mengemuka. Sejumlah buruh menyampaikan kasus gaji yang belum dibayarkan hingga sembilan bulan, pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pembayaran hak, hingga putusan pengadilan yang belum dijalankan oleh perusahaan.
Salah satu kasus yang disorot adalah persoalan tujuh pekerja di PT Flobamor. Dalam forum tersebut disepakati langkah awal penyelesaian, yakni fasilitasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT untuk pengurusan akses KUR sebagai modal usaha.
Para pekerja dijadwalkan difasilitasi pada Senin pukul 10.00 WITA untuk memulai proses pengajuan pembiayaan KUR.
Untuk menyelesaikan persoalan di PT Flobamor, Gubernur Melki menegaskan bahwa penanganan masalah gaji akan menjadi tanggung jawab Direktur Utama yang baru dan definitif, yang saat ini masih dalam proses seleksi untuk mencari figur paling tepat.
Perwakilan perbankan, baik dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank NTT, menyatakan kesiapan menyalurkan KUR kepada pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, persoalan lain yang disampaikan pekerja akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) NTT, Daud Mboeik, menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur membuka ruang dialog langsung dengan pekerja.
“Kami mengapresiasi Gubernur karena sudah berjuang membantu menyelesaikan persoalan buruh di NTT,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya dukungan bantuan bagi anggota serikat pekerja, yang dinilai sebagai langkah konkret yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dialog tripartit ini dihadiri Wakil Gubernur NTT, Kepala Kepolisian Daerah NTT, pimpinan perangkat daerah, perwakilan serikat pekerja dan buruh, pimpinan perusahaan, serta perwakilan perbankan, BUMN, dan BUMD.
Pemerintah menegaskan forum serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya sistematis menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di NTT, dengan menempatkan dialog sebagai instrumen utama mencari solusi.
Editor: Ocep Purek
