Bank Indonesia dan Jamkrida NTT Bergerak Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
 |
| Bank Indonesia dan PT Jamkrida NTT menyerahkan dukungan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk membantu masyarakat terdampak. Foto: Ocep Purek |
Pada Selasa, 25 Agustus 2026, Bank Indonesia dan PT Jamkrida NTT menyerahkan dukungan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk membantu masyarakat terdampak. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menerima bantuan tersebut di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kota Kupang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prokoso mengatakan perhatian terhadap korban gempa diberikan baik oleh Bank Indonesia di tingkat pusat maupun Perwakilan BI NTT.
“Bank Indonesia, baik yang di pusat maupun Perwakilan Provinsi NTT, memberikan perhatian serta solidaritas atas bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores,” ujar Adidoyo.
Bantuan yang disalurkan Bank Indonesia mencakup kebutuhan pokok, pakaian, makanan, obat-obatan, kebutuhan tenda pengungsian, hingga dukungan untuk pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana yang rusak akibat gempa.
Gubernur Melki mengapresiasi dukungan tersebut. Menurut dia, penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah karena dampak gempa telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Selama ini Bank Indonesia terus bersinergi dan membantu berbagai program kerja pemerintah, termasuk saat ini memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores,” kata Melki.
Melki mengatakan hasil pemantauan pemerintah menunjukkan gempa tidak hanya merusak bangunan fisik. Aktivitas pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat juga ikut terganggu.
Sejumlah rumah warga, gedung sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas publik mengalami kerusakan. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat harus bertahan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih.
“Dari hasil pantauan kami di lapangan, gempa bumi yang terjadi telah merusak berbagai gedung sekolah, rumah masyarakat, tempat ibadah, serta sarana dan prasarana lainnya. Selain itu, bencana ini juga mengganggu aktivitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat,” ujar Melki.
Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, kini berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan. Pendataan kerusakan, mobilisasi bantuan, distribusi kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga penanganan masyarakat di lokasi pengungsian menjadi prioritas.
Pemerintah juga memberi perhatian pada kondisi psikologis warga yang terdampak.
“Kami juga berupaya menangani trauma yang tentunya dirasakan oleh masyarakat,” kata Melki.
Dukungan juga datang dari PT Jamkrida NTT. Direktur Utama PT Jamkrida NTT I Ketut Widya Karya bersama jajaran komisaris dan pegawai menyerahkan bantuan sosial senilai Rp100 juta kepada Pemerintah Provinsi NTT.
I Ketut mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respons cepat sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
“Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Flores adalah duka kita bersama. Penyerahan bantuan ini merupakan komitmen nyata Jamkrida, yang berasal dari lembaga dan perorangan, untuk hadir membantu meringankan beban masyarakat Flores,” ujarnya.
Melki menyambut baik langkah Jamkrida tersebut. Ia menilai keterlibatan badan usaha milik daerah menjadi bagian penting dari semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dan solidaritas dari semua pihak,” kata Melki.
Menurut dia, bantuan yang diterima pemerintah akan diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Dukungan juga akan digunakan untuk membantu pemulihan fasilitas publik serta aktivitas sosial dan ekonomi warga yang terdampak.
Setelah menerima bantuan dari Bank Indonesia dan Jamkrida NTT, Melki melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada. Ia dijadwalkan meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Flores.
Pemerintah Provinsi NTT memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Fokusnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar warga, percepatan pendataan kerusakan, distribusi bantuan secara tepat sasaran, pemulihan fasilitas publik, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, bantuan yang datang bukan sekadar dukungan material. Solidaritas antar lembaga menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat Flores setelah bencana.
Editor: Ocep Purek
