Rp100 Juta per Desa untuk Produk OVOP, Jurus Gubernur NTT Rebut Pasar Lokal
 |
| Gubernur NTT meluncurkan produk OVOP berupa Selai Kacang Tuadale dan Cookies Tuadale di Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Foto: Idin |
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah mengubah desa menjadi pusat produksi. Pemerintah tidak ingin desa hanya menjual hasil bumi dalam bentuk mentah atau menjadi pasar bagi produk dari daerah lain.
“Uang Rp100 juta ini menjadi kekuatan tambahan. Kita harus memproduksi barang sendiri yang bisa kita hasilkan,” kata Melki saat meluncurkan produk OVOP berupa Selai Kacang Tuadale dan Cookies Tuadale di Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa, 11 Agustus 2026.
Peluncuran itu merupakan bagian dari kegiatan Intervensi Organisasi Perangkat Daerah Kesehatan ke Desa melalui Kampanye Kesehatan Masyarakat 2026 yang digelar Dinas Kesehatan NTT.
Melki mengatakan bantuan Rp100 juta tidak boleh dipandang sebagai bantuan yang habis dalam satu kali kegiatan. Dana tersebut harus menjadi modal yang menghasilkan keuntungan dan terus diputar untuk mengembangkan usaha masyarakat.
“Setelah untung dan sudah bisa berjalan sendiri, uangnya harus terus berputar sehingga menjadi kekuatan ekonomi desa,” ujarnya.
Melki mencontohkan pengembangan Selai Kacang Tuadale dan Cookies Tuadale di Desa Lifuleo. Produk itu dibuat kelompok masyarakat dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
Menurut dia, kemampuan masyarakat NTT mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah harus menjadi bagian dari perubahan pola ekonomi desa.
Selama ini, kata Melki, masyarakat lebih banyak menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah ingin mengubah pola itu menjadi produksi, pengolahan, pengemasan, kemudian pemasaran.
“Jangan hanya menjual barang mentah. Kita harus olah, kemas, lalu jual sehingga nilai tambahnya kembali ke masyarakat,” kata dia.
Program OVOP sebelumnya juga telah diarahkan Pemprov NTT untuk mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperluas pemasaran melalui NTT Mart.
Pendampingan dilakukan bersama Dinas Perindustrian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, serta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang.
Melki mengatakan produk yang lahir dari program OVOP harus mampu keluar dari pasar desa. Karena itu, produk yang telah memenuhi standar dan memiliki izin edar akan didorong masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk melalui NTT Mart.
“Kalau sudah melewati Badan POM, produk ini sudah legal untuk dijual di seluruh Indonesia,” kata Melki.
Ia meminta pemerintah desa dan kelompok usaha tidak berhenti setelah memperoleh intervensi Rp100 juta.
Menurut dia, ketika usaha sudah menghasilkan keuntungan, sebagian keuntungan harus kembali menjadi modal agar kegiatan produksi tidak mati setelah bantuan pemerintah selesai.
“Jangan hanya ada bantuan. Setelah untung, kalau sudah bisa sendiri, sebagian bisa dikembalikan ke desa sehingga menjadi uang yang terus berputar,” ujarnya.
Melki mengaitkan program OVOP dengan persoalan yang lebih besar: ketergantungan NTT terhadap produk dari luar daerah.
Ia memperkirakan masyarakat NTT membelanjakan sekitar Rp50 triliun untuk membeli produk dari luar NTT setiap tahun. Angka tersebut, menurut Melki, lebih besar dibandingkan total APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di NTT yang dia sebut sekitar Rp37 triliun.
“Selama ini kita terlalu lama membiarkan NTT menjadi pasar bagi produk dari tempat lain,” ujarnya.
Menurut Melki, uang yang keluar untuk membeli produk dari luar daerah semestinya dapat sebagian dipertahankan di NTT dengan memperkuat produksi lokal.
Karena itu, ia melihat program Rp100 juta per desa bukan sekadar program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah pola ekonomi NTT dari daerah yang membeli menjadi daerah yang memproduksi.
“Pasar yang selama ini menjadi milik produk dari luar harus kita rebut juga. Kita produksi sendiri, kita beli sendiri, sehingga uangnya berputar di sini,” kata Melki.
Melki juga mendorong kelompok usaha yang membutuhkan tambahan modal memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat melalui Bank NTT.
Menurut dia, pembiayaan harus disertai pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha agar modal tidak berhenti sebagai utang, tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif. Ia mengatakan koperasi dan UMKM menjadi instrumen penting dalam strategi tersebut.
“Ekonomi itu digerakkan oleh usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan kebersamaan. Bentuknya koperasi dan UMKM,” ujar Melki.
Melki berharap model tersebut tidak berhenti di Desa Lifuleo. Ia ingin setiap desa di NTT mampu menemukan produk yang berasal dari potensi wilayahnya sendiri, mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, kemudian menjualnya ke pasar yang lebih luas.
Bagi pemerintah provinsi, Rp100 juta adalah modal awal. Tantangannya adalah memastikan modal itu berubah menjadi usaha yang hidup dan mampu bertahan tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Kesehatan NTT Ruth Diana Laiskodat mengatakan pengembangan produk di Desa Lifuleo menunjukkan potensi keuntungan usaha berbasis bahan baku lokal.
Dari modal sekitar Rp10 juta, kelompok masyarakat yang terdiri atas 10 orang itu diproyeksikan menghasilkan produk dengan nilai penjualan sekitar Rp25 juta dalam satu tahap produksi. Dengan perhitungan tersebut, keuntungan yang diperoleh kelompok mencapai sekitar Rp15 juta.
“Dari modal Rp10 juta, hasilnya bisa menjadi Rp25 juta sehingga keuntungannya sekitar Rp15 juta,” ujar Ruth.
Ia mengatakan intervensi pemerintah tidak berhenti pada pemberian modal. Masyarakat juga mendapatkan pendampingan mengenai izin usaha, izin edar, kemasan, label, iklan produk pangan, hingga strategi pemasaran digital.
Ruth mengatakan intervensi di Desa Lifuleo juga menjadi bagian dari pendekatan lintas sektor. Selain pengembangan produk, kegiatan tersebut mencakup kampanye kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi imunisasi bagi ibu hamil.
Program kampanye kesehatan itu, kata Ruth, telah menjangkau sekitar 2.120 orang dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah desa, kelompok UMKM, BUMDes, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa.
Editor: Ocep Purek
