Perbaikan Jalan Lingkungan Jadi Aspirasi Warga dalam Reses Mohammad Ansor di Belo
 |
| Reses anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mohammad Ansor Rabu (28/10/2026). Foto: Ocep Purek |
Selain persoalan jalan, warga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan sejumlah keluhan lain, mulai dari ketidakjelasan akses bantuan sosial hingga keterbatasan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keluhan warga itu menunjukkan bahwa kebutuhan di tingkat lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses terhadap pelayanan publik dan peluang meningkatkan ekonomi keluarga.
Hendi berharap aspirasi mengenai perbaikan jalan di wilayahnya mendapat perhatian dan dapat diperjuangkan melalui mekanisme pemerintah sesuai kewenangannya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mohammad Ansor mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan menghimpun persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
“Saya harus menyerap aspirasi lebih banyak, terlebih khusus yang berkaitan dengan tugas saya di DPRD,” ujar Ansor.
Di luar persoalan infrastruktur, ketidakjelasan akses bantuan sosial juga menjadi perhatian warga Belo.
Melki Dasa, salah seorang warga, mengaku berada pada desil 3 dalam pendataan kesejahteraan. Namun, ia masih membutuhkan penjelasan mengenai bantuan pemerintah yang dapat diaksesnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mengetahui kelayakan sebagai penerima bantuan setelah menjalani proses pendataan atau sensus.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan warga untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai status data kesejahteraan, proses verifikasi, dan persyaratan setiap program bantuan.
Menanggapi hal itu, Ansor menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan data untuk dibantu dalam proses verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyatakan akan mengawal aspirasi warga terkait pendataan dan verifikasi tersebut.
Ansor juga mengingatkan masyarakat agar memastikan data sosial-ekonomi yang tercatat sesuai dengan kondisi keluarga sebenarnya. Pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala karena keadaan ekonomi masyarakat dapat berubah.
Meski demikian, posisi desil tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan tertentu. Penetapan penerima tetap mengikuti kriteria dan mekanisme masing-masing program pemerintah.
Persoalan ekonomi keluarga turut mengemuka dalam pertemuan tersebut. Sejumlah perempuan pelaku UMKM berharap adanya dukungan agar usaha kecil yang mereka jalankan dapat berkembang.
Ita Mariana, salah seorang warga Belo, meminta agar dukungan melalui dana aspirasi anggota dewan dapat membantu kegiatan usaha para perempuan di wilayah tersebut.
“Kami di sini ibu-ibu pegiat UMKM. Kami minta tolong kalau ada dana aspirasi dewan, bisa mendukung aktivitas kami dalam berjualan,” kata Ita.
Aspirasi serupa disampaikan Nelci, yang mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan wakil rakyat untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi persoalan permodalan, Ansor mendorong warga mencari informasi mengenai fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank NTT. Dalam pemaparannya, ia menyebut skema pembiayaan tersebut menawarkan bunga sebesar 6 persen per tahun.
Ia menjelaskan, pelaku usaha mikro dengan plafon pinjaman hingga Rp 100 juta berpeluang memperoleh pembiayaan tanpa agunan, sepanjang memenuhi persyaratan program dan ketentuan bank.
“Jadi jangan sampai menggadaikan sertifikat rumah di bank. Tidak perlu, tetapi usahanya harus benar-benar ada,” kata Ansor.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil pinjaman hanya karena tersedia fasilitas pembiayaan. Calon debitur perlu memiliki usaha yang benar-benar berjalan, kebutuhan modal yang jelas, serta kemampuan mengelola pinjaman secara bertanggung jawab.
Menurut data yang dipaparkan Ansor, alokasi pembiayaan UMKM melalui skema yang dibahas mencapai sekitar Rp 300 miliar. Hingga September, dana yang disebut telah terserap baru sekitar Rp 51 miliar.
Ansor mendorong masyarakat agar lebih aktif mencari informasi dan menyiapkan persyaratan pengajuan kredit sesuai kebutuhan usaha. Ia menyebut pengajuan yang telah dibantu atau direkomendasikannya mencakup nilai Rp 10 juta, Rp 50 juta, hingga Rp 100 juta. Ada pula usulan pembiayaan sebesar Rp 500 juta untuk usaha dengan kebutuhan modal lebih besar.
Namun, rekomendasi tersebut tidak menjamin pengajuan kredit otomatis disetujui. Bank tetap melakukan penilaian kelayakan usaha dan menerapkan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
“Kalau tidak bisa bikin proposal, tim saya bantu buat proposalnya. Nanti saya rekomendasi ke orang yang di Bank NTT,” ujarnya.
Ansor mengatakan, pendampingan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat menyiapkan proposal dan dokumen usaha agar proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Ia juga mengingatkan warga agar berhati-hati terhadap pinjaman informal berbunga tinggi. Pembiayaan formal, menurut dia, dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk kegiatan ekonomi produktif.
Selain fasilitas kredit perbankan, Ansor menyinggung peluang program kelompok usaha bersama dengan bantuan sekitar Rp 10 juta bagi kelompok beranggotakan lima hingga sepuluh orang.
Ia menjelaskan, kelompok usaha sebaiknya memiliki bidang kegiatan yang sejenis agar pengelolaan dan pendampingannya lebih terarah. Kelompok pedagang sayur, misalnya, dapat berfokus pada perdagangan sayur, sedangkan kelompok pengemudi ojek, petani, atau nelayan dapat mengembangkan usaha sesuai bidang masing-masing.
Penguatan kelompok usaha dan koperasi diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kegiatan ekonomi secara bersama dan memperkuat keberlanjutan usaha.
Ansor mengakui keterbatasan anggaran pemerintah masih memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pemberdayaan. Karena itu, masyarakat didorong untuk aktif mencari informasi mengenai program yang tersedia dan menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan.
Dalam dialog tersebut, Ansor juga mengingatkan warga agar memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menyoroti kendala yang terkadang dihadapi peserta BPJS Kesehatan mandiri dalam membayar iuran. Menurut dia, masyarakat perlu memahami hak, kewajiban, dan pilihan layanan yang tersedia sesuai ketentuan.
Di bidang pendidikan, Ansor mengingatkan orang tua agar memahami jalur penerimaan peserta didik, termasuk jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua, selain jalur domisili.
Jalur afirmasi dapat menjadi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga yang memenuhi kriteria sosial-ekonomi tertentu. Karena itu, orang tua perlu memahami persyaratan dan mekanisme penerimaan agar dapat memanfaatkan jalur yang sesuai.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan bagi Ansor untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPRD NTT.
Persoalan perbaikan jalan memerlukan koordinasi dengan pemerintah yang berwenang, sedangkan masalah pendataan kesejahteraan, akses bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan permodalan UMKM membutuhkan penanganan melalui mekanisme masing-masing.
Bagi warga Belo, reses menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap aspirasi memperoleh tindak lanjut yang jelas melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
Editor: Ocep Purek
