News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Asti Laka Lena Desak Yosef Lede Dinonaktifkan, Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi di Rujab Bupati Harus Diusut Tuntas

Asti Laka Lena Desak Yosef Lede Dinonaktifkan, Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi di Rujab Bupati Harus Diusut Tuntas

Ketua Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT), Asti Laka Lena
Kupang, Nttpride.com - Ketua Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT), Asti Laka Lena, mengecam keras dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Yosef Lede. Ia mendesak pemerintah segera menonaktifkan sementara Bupati Kupang, mengusut tuntas perkara tersebut, dan memberikan perlindungan kepada korban.

Desakan itu disampaikan Asti melalui keterangan tertulis yang dikirimkan kepada wartawan melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 17 November 2026. APPA NTT menilai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan kepala daerah aktif merupakan persoalan serius karena diduga terjadi di fasilitas negara dan berkaitan dengan penyalahgunaan relasi kuasa.

"Pemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan justru memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan. APPA NTT berdiri penuh di belakang korban dan keluarganya," kata Asti.

Ia menegaskan tidak boleh ada kompromi, mediasi di luar mekanisme hukum, ataupun intervensi kekuasaan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke SPKT Polda NTT dengan nomor laporan LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Berdasarkan keterangan dalam dokumen pernyataan APPA NTT, peristiwa itu diduga terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Korban, yang identitasnya dilindungi dan disebut dengan inisial RWM, diduga dibawa ke rumah jabatan melalui seorang perantara berinisial EK dengan iming-iming tawaran pekerjaan.

Dalam uraian yang disampaikan APPA NTT, korban diduga mengalami pencabulan dan pemerkosaan sebanyak dua kali. Setelah kejadian tersebut, korban disebut menerima uang Rp 3 juta yang diselipkan ke dalam tasnya. APPA juga menyebut adanya dugaan ancaman agar korban tidak mengungkapkan peristiwa tersebut.

Seluruh dugaan tersebut perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Selain mendesak penonaktifan sementara Bupati Kupang, APPA NTT meminta Polda NTT bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam menangani laporan tersebut.

Organisasi itu secara khusus meminta penyidik segera mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang pada 11 November 2026. Pemeriksaan juga diminta dilakukan terhadap komandan dan anggota Satpol PP serta ajudan yang bertugas pada malam kejadian.

APPA NTT menilai pengamanan bukti elektronik dan pemeriksaan petugas yang berada di lokasi penting untuk memastikan rangkaian peristiwa sekaligus mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti.

Asti juga mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT mengambil langkah penonaktifan sementara terhadap Yosef Lede selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, intimidasi terhadap saksi, maupun intervensi terhadap penyidikan.

APPA NTT juga meminta kepolisian mengusut tuntas keterlibatan EK dan pihak lain yang diduga berperan membawa korban ke rumah jabatan dengan iming-iming pekerjaan.

Menurut APPA, dugaan penggunaan perantara dan pemberian uang setelah kejadian perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apakah terdapat unsur tindak pidana lain, termasuk kemungkinan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dewan Penasihat APPA NTT, Pdt. Mery Kolimon, mengatakan penanganan perkara tidak boleh hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga harus memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

"Kekerasan seksual menghancurkan tubuh, jiwa, dan harapan masa depan seorang perempuan muda. Negara, gereja, dan seluruh elemen masyarakat sipil wajib hadir mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian menghadapi intimidasi maupun stigma sosial," kata Mery.

Ia meminta penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta penelusuran kemungkinan tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara konsisten sesuai hasil penyidikan.

APPA juga mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan medis, serta pemulihan psikologis kepada korban, keluarga, dan saksi.

Dewan Penasihat APPA NTT lainnya, Romo Leo Mali, menilai dugaan kasus tersebut sebagai persoalan serius yang menyangkut moralitas kepemimpinan dan tanggung jawab pejabat publik.

Ia juga mengkritik sikap diam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah mencuatnya dugaan tindak kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah jabatan kepala daerah.

"Rumah jabatan adalah ruang publik yang bermartabat, bukan ruang gelap untuk menindas martabat manusia. Sikap diam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah skandal berat yang terjadi di rumah dinas kepala daerah menunjukkan krisis tanggung jawab moral," ujar Romo Leo.

Menurut dia, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan dan kekuasaan politik.

Dalam pernyataan sikapnya, APPA NTT menyampaikan tujuh tuntutan untuk mengawal penanganan perkara tersebut.

Pertama, mendesak Polda NTT memproses laporan polisi secara cepat, profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan dengan menerapkan UU TPKS.

Kedua, meminta penyidik segera mengamankan rekaman CCTV rumah jabatan serta memeriksa petugas Satpol PP dan ajudan yang bertugas pada malam kejadian.

Ketiga, mengusut peran perantara berinisial EK dan pihak lain yang diduga terlibat dalam proses perekrutan korban dengan iming-iming pekerjaan.

Keempat, mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT menonaktifkan sementara Bupati Kupang selama proses hukum berlangsung.

Kelima, meminta LPSK dan UPTD PPA memberikan perlindungan serta pendampingan terpadu kepada korban, keluarga, dan saksi.

Keenam, meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas melakukan pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan di Polda NTT.

Ketujuh, meminta pemerintah daerah dan DPRD tidak mengintervensi proses hukum serta mengingatkan media massa dan masyarakat agar menjaga kerahasiaan identitas korban dan tidak melakukan penghakiman maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Asti menegaskan APPA NTT tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, menurut dia, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.

APPA NTT mengajak masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur, termasuk diaspora NTT, ikut mengawal proses hukum hingga tuntas. Organisasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum harus menjadi prioritas, tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.


Editor: Ocep Purek 


TAGS

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.