News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Kantor Gubernur NTT, Melki Tegaskan Usut Tuntas

Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Kantor Gubernur NTT, Melki Tegaskan Usut Tuntas

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena 
Kupang, NTTPride.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan tidak akan memberikan perlindungan khusus kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang terbukti melakukan pelecehan seksual anak dibawah umur. Ia memastikan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Gubernur NTT akan dikawal hingga tuntas.

Melki bahkan menjanjikan sanksi maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelanggaran. Penegasan itu disampaikan menyusul dugaan pelecehan seksual anak dibawah umur terhadap siswi SMK di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Kupang, yang diduga melibatkan seorang pejabat eselon II berinisial AK.

"Kami tentu akan mengawal, akan terus bersama dengan semua pihak untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, para pihak bisa diperiksa dengan baik dan korban tentu bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya," kata Melki saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin, 16 November 2026.

Kasus tersebut dilaporkan terjadi pada 3 November 2026 di ruangan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT. Korban merupakan seorang siswi SMK yang sedang menjalani PKL di lingkungan Kantor Gubernur NTT.

Melki mengatakan, pemerintah provinsi telah mengambil langkah awal setelah menerima laporan mengenai dugaan peristiwa tersebut. Tim pemeriksa dibentuk sejak akhir pekan lalu untuk mengumpulkan informasi, meminta keterangan para pihak, dan menelusuri fakta-fakta terkait laporan tersebut.

Ia mengaku telah menerima laporan dari Wakil Gubernur NTT serta mendapatkan informasi dari kepala dinas yang menangani urusan perempuan dan anak. Keterangan dari sejumlah pihak lainnya juga telah dihimpun.

"Saya sudah mendapat laporan juga dari Kepala Dinas yang menangani perempuan dan anak dan jajaran, dan juga sudah mendapatkan keterangan dari para pihak lainnya. Saat ini tim lagi bekerja untuk menangani kasus ini," ujarnya.

Gubernur menargetkan pemeriksaan awal dapat diselesaikan dan hasilnya disampaikan dalam pekan ini. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menentukan langkah dan rekomendasi penanganan selanjutnya.

Melki menegaskan, apabila ditemukan bukti adanya tindakan pelecehan seksual, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia memastikan jabatan maupun kedudukan seseorang di lingkungan pemerintahan tidak akan menjadi alasan untuk menghindari proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

"Siapapun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses setuntas-tuntasnya dan diberikan sanksi yang maksimal apabila setelah kita melakukan penelitian, pemeriksaan dan juga menemukan bukti-bukti," tegas Melki.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan dugaan pelecehan seksual di lingkungan pemerintahan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal semata. Pemerintah juga dituntut memastikan korban mendapatkan perlindungan dan akses terhadap keadilan.

Melki mengatakan, komitmen pemerintah dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya mendorong masyarakat menciptakan ruang aman, sementara lingkungan internal birokrasi justru berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan.

Ia juga menyebut dukungan Ketua Tim Penggerak PKK NTT dalam mendorong berbagai upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di daerah tersebut.

Melki memastikan perkembangan penanganan kasus akan disampaikan kepada publik melalui tim pemeriksa yang telah dibentuk maupun melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT juga tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda," katanya.

Ia berharap seluruh proses penanganan berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum, terutama bagi korban dan keluarganya.

"Terus membuat NTT menjadi daerah yang bebas dari pelecehan seksual dan kasus-kasus semacam ini," ujar Melki.

Penanganan kasus ini kini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam melindungi perempuan dan anak, terutama ketika dugaan kekerasan seksual terjadi di lingkungan institusi pemerintahan sendiri.


Editor: Ocep Purek

TAGS

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.