News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pemprov NTT Gandeng PT Sanlim Samudera Jaya, Lima Kapal Daerah Disiapkan Kembali Beroperasi

Pemprov NTT Gandeng PT Sanlim Samudera Jaya, Lima Kapal Daerah Disiapkan Kembali Beroperasi

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso. Foto: Ocep Purek 
Kupang, NTTPride.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggandeng PT Sanlim Samudera Jaya untuk menghidupkan kembali lima kapal milik daerah dan memperluas konektivitas laut. Kerja sama ini diharapkan menjawab persoalan keterbatasan armada, menyusul masih banyaknya trayek angkutan laut di NTT yang belum terlayani.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso, di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin, 16 November 2026 petang.

Penandatanganan tersebut disaksikan Simon Petrus Kamlasi atau SPK, tokoh NTT yang menjembatani masuknya investor tersebut, serta Kepala Dinas Perhubungan NTT Frederik C. P. Koenunu dan jajaran PT Sanlim Samudera Jaya.

Melki mengatakan, salah satu prioritas kerja sama ini adalah mengoptimalkan lima kapal milik Pemerintah Provinsi NTT yang selama ini belum beroperasi secara maksimal. Kelima kapal tersebut adalah KMP Sasando, KMP Baswara Bahari 1, KMP Baswara Bahari 2, KMP Sirung, dan KMP Pulau Sabu.

Menurut Melki, kerja sama ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengatasi minimnya pelayanan transportasi laut di provinsi kepulauan tersebut.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan NTT, terdapat sekitar 114 trayek angkutan laut di wilayah NTT. Namun, baru sekitar 50 trayek yang telah mendapatkan pelayanan.

“Kita kekurangan kapal di NTT. Saya percaya ke depan ini menjadi kerja sama yang baik dan membantu masyarakat NTT, terutama dari sisi konektivitas laut yang masih belum benar-benar baik,” ujar Melki.

Ia mengatakan, pemerintah berharap keterlibatan PT Sanlim Samudera Jaya tidak hanya membantu mengoperasikan armada milik daerah, tetapi juga membuka peluang pelayanan pada jalur-jalur pelayaran yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Sejumlah rute yang masuk dalam pembahasan awal antara lain Kupang-Sabu, Kupang-Rote, Kupang-Lewoleba, Kupang-Alor, dan Kupang-Ende. Namun, rute tersebut masih akan dikaji dan disimulasikan lebih lanjut oleh pihak perusahaan sebelum ditetapkan.

Melki menyebut penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa kali pembahasan antara pemerintah daerah, Simon Petrus Kamlasi, dan pihak perusahaan.

Ia mengapresiasi kesediaan PT Sanlim Samudera Jaya untuk terlibat dalam pengembangan transportasi laut di NTT.

Direktur Utama PT Sanlim Samudera Jaya, Edison Santoso, mengatakan perusahaannya melihat peluang besar dalam pengembangan transportasi laut di NTT. Menurut dia, masih banyak jalur pelayaran yang membutuhkan pelayanan sehingga kerja sama dengan pemerintah daerah memiliki potensi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami melihat peluang ini sangat baik sekali, karena masih banyak rute yang belum terlayani. Jadi, ini juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat NTT melalui kerja sama ini,” kata Edison.

Di luar pengoperasian kapal dan pembukaan rute pelayaran, Simon Petrus Kamlasi mendorong agar kerja sama tersebut dikembangkan menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan industri kelautan dan perkapalan di NTT.

Menurut Simon, bertambahnya jumlah kapal yang beroperasi akan menciptakan kebutuhan terhadap fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Kebutuhan itu mencakup perawatan mesin, pemeriksaan lambung kapal, pengelasan, penyediaan suku cadang, hingga fasilitas pengedokan atau docking.

Selama ini, sebagian kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan kapal masih harus dilayani galangan kapal di luar NTT. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang waktu kapal tidak dapat beroperasi.

Salah satu peluang investasi yang dapat dikaji, kata Simon, adalah pembangunan fasilitas floating dock atau dok apung. Fasilitas ini memungkinkan kapal diangkat dari permukaan air sehingga bagian bawah lambung kapal dapat diperiksa dan diperbaiki.

“Kalau ke depan jumlah kapal yang beroperasi di NTT semakin banyak, baik kapal penyeberangan, kapal wisata, maupun kapal niaga, tentu akan muncul kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan yang semakin besar. Ini peluang industri yang harus mulai kita pikirkan,” ujar Simon.

Ia mengatakan, pembangunan dok apung membutuhkan kajian kelayakan yang matang. Kajian tersebut antara lain mencakup kapasitas angkat, ukuran kapal yang akan dilayani, kondisi perairan, lokasi penempatan, fasilitas pendukung, hingga kepastian kebutuhan pasar.

Jika dinilai layak secara teknis dan ekonomis, fasilitas tersebut dapat menjadi langkah awal menuju pembangunan galangan kapal permanen di NTT.

Simon juga mengingatkan bahwa industri perkapalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan kapal. Sektor ini memiliki rantai ekonomi yang melibatkan tenaga kerja permesinan, pengelasan, konstruksi baja, kelistrikan kapal, sistem perpipaan, pengecatan industri, hingga pemeriksaan teknis.

Karena itu, pengembangan industri perkapalan perlu melibatkan lembaga pendidikan vokasi dan pusat pelatihan keterampilan di NTT agar kebutuhan tenaga kerja terampil dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia lokal.

“Kita perlu melihat sektor perkapalan sebagai sebuah ekosistem industri. Ada kapal yang beroperasi, ada kebutuhan perawatan, ada tenaga kerja, ada penyedia suku cadang, ada bengkel teknik, dan ada fasilitas docking. Kalau seluruh mata rantai ini bisa berkembang di NTT, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semuanya mengalir keluar daerah,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, Simon berharap NTT dapat memiliki marine maintenance hub atau pusat pelayanan teknis perkapalan yang melayani kapal pemerintah maupun armada komersial di kawasan kepulauan.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menekan waktu kapal tidak beroperasi atau vessel downtime, meningkatkan efisiensi biaya pelayaran, serta memperlancar distribusi logistik antarpulau.

Simon menegaskan, keberhasilan kerja sama pemerintah daerah dan investor tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak agar tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan.

“Yang pertama, kita harus berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menerima PT Sanlim dengan sangat terbuka. Ke depan tidak ada acara lain, kita semua harus bergandengan tangan untuk menyukseskan ini. Pak Gubernur sudah menyatakan optimistis, tugas kita adalah menyukseskannya,” kata Simon.


Editor: Ocep Purek 

TAGS

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.