"Ayo Bangun NTT” Tak Cukup Jadi Slogan, Gubernur Melki Tantang Semua Pihak Berbenah

Redaksi Mei 19, 2025 0

Sambutan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam acara Baomong Santai bersama Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (19/5/2025). Foto : Ocep Purek 

Kupang, NTTPRIDE.COM – Dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur Joni Asadoma menggelar dialog santai bertajuk Baomong Santai bersama Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (19/5/2025).

Pertemuan informal namun substansial ini menjadi ruang strategis bagi para legislator dari berbagai fraksi untuk menyampaikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap arah pembangunan Provinsi NTT, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Yunus Takan Dewa menyoroti pentingnya reformasi dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai visi dan misi sebesar apa pun tidak akan berdampak tanpa pembenahan terhadap sumber-sumber PAD, termasuk evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2004 yang dinilai membebani petani dan peternak. Ia juga menyoroti minimnya dukungan terhadap UPTD seperti kebun bibit dan unit perikanan.

Fraksi Golkar melalui Hoat mengungkapkan keprihatinan atas stagnasi PAD yang dalam beberapa tahun terakhir berada pada angka Rp1,4 triliun. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 27.000 kendaraan di Kabupaten Manggarai Barat belum membayar pajak. Ia juga mendorong optimalisasi aset Pemprov seperti Hotel Sasando dan lahan-lahan strategis, serta mengevaluasi kinerja BUMD seperti PT Flobamor dan PT Jamkrida yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata.

Fraksi Gerindra melalui Yandi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pemerintah provinsi. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi antar lembaga dan fungsi pengawasan DPRD agar visi “Ayo Bangun NTT” dapat diwujudkan secara konkret.

Fraksi NasDem mengapresiasi langkah dialogis Pemprov sebagai pintu masuk kemitraan sejati antara eksekutif dan legislatif. Namun, mereka menyoroti rendahnya transparansi OPD dalam menyampaikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran.

Fraksi PKB menyoroti rendahnya respons dari kepala OPD terhadap komunikasi DPRD. “Kalau kami WA atau telepon, mohon dijawab. Ini bukan soal pribadi, tapi menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar perwakilan fraksi. 

Mereka juga menyinggung dua kapal hibah di Labuan Bajo yang mangkrak serta potensi PAD dari Terminal Multipurpose Way Kelambu yang belum dioptimalkan.

Fraksi Demokrat melalui Leolelo menegaskan bahwa RPJMD harus disusun dengan pendekatan ekonomi makro. 

“Kalau data dasar lemah, kita bisa salah arah. RPJMD jangan hanya jadi dokumen administratif, tapi harus jadi alat pemutus rantai kemiskinan,” katanya.

Fraksi PAN menyoroti aset-aset daerah yang tidak produktif, seperti lapangan sepak bola dan kapal hibah yang belum diserahterimakan dari pemerintah pusat. Mereka meminta agar aset-aset ini segera dioptimalkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan menambah PAD.

Fraksi Hanura melalui Refafi Gah mengapresiasi visi Gubernur yang berpihak pada masyarakat kecil. Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama jalan, serta optimalisasi aset dan pengelolaan pajak alat berat. Ia juga meminta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga P3K yang telah diangkat.

Fraksi PSI menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. Mereka mengutip semangat Presiden Jokowi tentang pentingnya lompatan dalam pembangunan, serta menyoroti belum optimalnya pemanfaatan SPBU nelayan di Labuan Bajo. PSI juga mengapresiasi pola komunikasi informal seperti gowes bersama dan berharap pendekatan tersebut terus dilanjutkan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Gubernur Joni Kleden menjelaskan bahwa dirinya bersama Gubernur Melki baru efektif bekerja sejak 3 Januari 2025. Fokus utama 100 hari pertama, katanya, adalah pemetaan persoalan dan pembangunan fondasi RPJMD.

Beberapa isu strategis yang disampaikan antara lain:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Dari total 1,2 juta kendaraan di NTT, baru 40% yang membayar pajak. Target peningkatan 10% dinilai dapat menambah Rp200 miliar PAD.

- Status Provinsi Kepulauan: Pemprov tengah mengkaji usulan menjadikan NTT sebagai provinsi kepulauan.

- Evaluasi Perda: Sejumlah regulasi seperti retribusi jasa usaha dan pajak alat berat akan dievaluasi agar lebih relevan.

- Optimalisasi Aset: Banyak aset daerah seperti pelabuhan dan peti kemas belum dimanfaatkan optimal karena status kepemilikan masih berada di pemerintah pusat.

Sementara itu, Gubernur Melki Laka Lena menyoroti persoalan mendasar terkait akurasi data kemiskinan dan penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai masih bermasalah.

“Data kemiskinan kita salah satu yang potensial bermasalah. Jangan sampai seseorang masuk data karena dia tim sukses kepala desa atau dekat dengan RT-RW,” ujarnya. 

Melki juga menyinggung penyaluran bantuan pendidikan yang belum merata, serta pentingnya efisiensi belanja daerah dengan mengoptimalkan produk-produk lokal. Ia mencontohkan penggunaan air mineral lokal dalam kegiatan pemerintahan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi daerah.

“Kita bicara ‘Ayo Bangun NTT’, tapi air mineral yang kita pakai masih dari luar. Padahal kita punya produk sendiri. Kalau semua kita perbaiki, kita bisa tekan pengeluaran dan tambah pendapatan,” katanya.

Gubernur juga menyoroti hasil evaluasi terhadap Bank NTT yang berlangsung selama 13 jam, dan menegaskan komitmennya untuk menempatkan figur berintegritas dalam manajemen bank daerah.

“Yang penting orangnya bisa kerja, punya kapasitas, dan tidak punya rekam jejak korupsi atau kekerasan seksual. Titipan boleh, asal orangnya memang layak,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun NTT secara kolektif dan bertanggung jawab.

“Kalau kami benar, tolong dukung. Tapi kalau kami keliru, silakan kritik. Kami siap menerima kritik selama itu membangun,” pungkasnya.

Editor : Ocep Purek