Gubernur Melki Buka Data Infrastruktur 2025: Jalan Mantap Baru 67,99 Persen, Rumah Layak Huni Masih 46,88 Persen
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena paparkan Kaleidoskop Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Foto: Ocep Purek |
Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat memaparkan Kaleidoskop Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 dan Sinergi RPJMD serta Mutu Penyelenggaraan Konstruksi di Aula Fernandez, Selasa (13/1/2026).
Dalam pemaparannya, Melki menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur NTT berlandaskan RPJMD Provinsi NTT 2025–2029 dengan visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Fokus utama berada pada Misi ke-1, yakni pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mendorong ekonomi daerah yang berdaya saing, serta Pilar ke-3 pemerataan infrastruktur.
“Dari 10 agenda prioritas Melki–Joni, Cita ke-7 adalah jalan, air, listrik, dan rumah layak huni. Semua bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kinerja infrastruktur dan memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Melki.
Pembangunan infrastruktur tahun 2025 dilaksanakan secara tematik dan berbasis wilayah, mencakup: Wilayah Timor dan Rote, Wilayah Flores dan Alor, Wilayah Sumba dan Sabu.
Pelaksanaan dilakukan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, bukan dengan pendekatan pembagian merata.
“Tidak semua wilayah kami perlakukan sama. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan, karena keterbatasan anggaran memaksa kami menetapkan prioritas,” ujar Melki.
Berbagai program infrastruktur yang dijalankan sepanjang 2025 meliputi:
Sumur bor di 17 lokasi pada 12 kabupaten/kota untuk mendukung produksi pertanian, peternakan, dan akses air minum.
Penanganan jalan long segmen di 24 ruas jalan pada 17 kabupaten/kota guna membuka akses ke kawasan pertanian, wisata, energi, pusat ekonomi, dan permukiman.
Jaringan perpipaan di 2 lokasi Kota Kupang untuk mendukung pengentasan stunting dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
WC/Sanitasi di 1 lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Water meter di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU). Pemeliharaan berkala daerah irigasi di Kabupaten Manggarai Timur sebagai penopang produksi pertanian.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi gedung, pemeliharaan, penyusunan perencanaan dan survei, penyusunan dokumen pendukung produk hukum, pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi, sosialisasi, serta jasa konsultansi pengawasan pembangunan.
Melki memaparkan kondisi objektif infrastruktur NTT yang masih menghadapi tantangan signifikan. Panjang jalan provinsi mencapai 2.687,31 kilometer yang tersebar di 22 kabupaten/kota, namun kondisi jalan mantap baru 1.827,07 kilometer atau 67,99 persen.
Untuk irigasi, dari 42 daerah irigasi kewenangan provinsi dengan total luas 60.328 hektare, cakupan fungsional baru 19.553 hektare atau 32,42 persen.
Di sektor sumber daya air, pembangunan embung dari target 142 unit periode 2019–2023 baru tercapai 34 unit atau 23,94 persen, sementara pembangunan sumur bor periode 2022–2025 telah mencapai 74 unit.
NTT juga telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRWP NTT 2024–2043 sebagai dasar tata ruang jangka panjang.
Berdasarkan data BPS 2025, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di NTT mencapai 89,86 persen. Pemerintah juga telah menetapkan:
Pergub 64/2024 tentang RISPAM Lintas Kabupaten/Kota Pulau Timor (6 lokasi). Pergub 65/2024 Pulau Flores (7 lokasi). Pergub 66/2024 Pulau Flores (5 lokasi), serta penyusunan Jakstrada SPAM yang sedang diproses menjadi pergub.
Sementara itu, akses sanitasi layak baru mencapai 80,80 persen, dengan RISPALD lintas kabupaten/kota yang belum tersedia dan Roadmap Sanitasi masih dalam proses penetapan.
Untuk hunian layak, persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni pada 2024 baru 46,88 persen.
“Program rumah dari pusat sebenarnya bagus, tetapi sulit diakses masyarakat NTT karena syarat penghasilan. Karena itu, kami dorong skema gotong royong,” jelas Melki.
Pemprov NTT menyiapkan skema gotong royong provinsi–kabupaten/kota–desa untuk membantu sekitar 31 ribu rumah melalui pola bedah rumah, dengan dukungan APBD dan dana desa.
“Kalau semua level pemerintahan bergerak bersama, ini bisa jalan. Tidak harus mahal, yang penting tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Melki.
Jumlah tenaga kerja konstruksi kategori ahli jenjang 7, 8, dan 9 di NTT tercatat 166.733 orang, namun yang telah bersertifikat hanya 2.871 orang atau 1,72 persen (LPJK, 2026).
Pemprov NTT saat ini sedang merevisi Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi untuk memperkuat pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi.
“Produk jasa konstruksi harus berkualitas, tertib, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum. Semua pihak wajib memahami dan menerapkan NSPK,” tegas Melki.
Melki menegaskan RPJMD dan Renstra SKPD menjadi acuan utama pembangunan infrastruktur ke depan. Pemprov NTT juga akan memulai program turun langsung ke 166 desa, minimal satu desa per OPD, sebagai bagian dari evaluasi, perencanaan, dan penguatan ekonomi desa.
“Provinsi berada di posisi tengah antara pusat dan kabupaten/kota. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
