Akui Sistem Belum Terintegrasi di Tahun Pertama Kepemimpinan, Melki Siapkan Koreksi Total
 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta ketua TP PKK dan Staf Ahli TP PKK NTT berpose bersama setelah rapat Paripurna DPRD NTT. Foto: Idin |
Penegasan itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna ke-67 DPRD Provinsi NTT terkait penyampaian pidato satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Jumat (20/2/2026), yang dihadiri 56 anggota DPRD, pimpinan OPD, Forkopimda, serta unsur perbankan.
“Satu tahun ini kami tempatkan sebagai tahun fondasi. Kami memilih memperbaiki sistem, menata arah, dan memperkuat tata kelola agar kerja tahun kedua dan seterusnya lebih presisi menyentuh desa dan keluarga miskin,” kata Melki.
Secara makro, Pemerintah Provinsi NTT mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,14 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 17,50 persen atau 1.031.690 orang, turun 1,52 persen poin dari September 2024 yang sebesar 19,02 persen.
Meski demikian, Melki menegaskan penurunan tersebut belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Fakta bahwa lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan dan peningkatan martabat manusia NTT,” ujarnya.
Gini Ratio NTT berada pada angka 0,322 atau kategori ketimpangan sedang. Pemerintah, kata dia, akan memfokuskan kebijakan pada penguatan konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di desa dan wilayah kepulauan.
Tingkat Pengangguran Terbuka per November 2025 tercatat 3,10 persen, dengan struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi sektor informal. Inflasi terkendali di angka 2,40 persen dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 69,89.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM berada di angka 20,2 persen atau sekitar 65.336 balita. Namun secara absolut jumlah balita stunting meningkat dibanding tahun 2024. Sementara itu, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting NTT masih 37 persen.
“Satu dari lima anak NTT masih mengalami stunting. Ini menegaskan bahwa intervensi lintas sektor harus diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Melki.
Dalam pilar ekonomi berkelanjutan, Melki menegaskan hilirisasi sebagai arah kebijakan utama.
“NTT tidak boleh lagi menjadi daerah penyuplai bahan mentah. Nilai tambah harus tinggal di NTT. Lapangan kerja harus tercipta di desa,” tegasnya.
Program One Village One Product (OVOP) telah berjalan dengan 44 produk unggulan dan 190 UMKM binaan. Pemerintah juga membentuk NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul distribusi produk lokal serta menggerakkan kampanye Beli NTT untuk mendorong perputaran ekonomi di dalam daerah.
Salah satu contoh implementasi OVOP terlihat di Desa Tuamese, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mengembangkan minyak kayu putih, bandeng asap, dan gula lempeng dengan dukungan perizinan, sertifikasi halal, hingga pendaftaran hak kekayaan intelektual.
Selain itu, Pemerintah Provinsi menghadirkan Dapur Flobamorata sebagai laboratorium inovasi produk pangan lokal untuk meningkatkan kualitas, kemasan, dan daya saing produk.
Sebagai provinsi kepulauan, sektor kelautan diarahkan pada prinsip ekonomi biru. Komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menyumbang 15,31 persen produksi perikanan daerah. Pemerintah mendorong hilirisasi agar pengolahan dilakukan di dalam daerah dan membuka lapangan kerja di wilayah pesisir.
Program GEMARIKAN menjangkau 1.800 anak di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS sebagai bagian dari intervensi gizi berbasis konsumsi ikan. Selain itu, Koperasi Nelayan Merah Putih dibentuk di enam lokasi untuk memperkuat posisi tawar nelayan.
Di sektor pertanian, produktivitas padi meningkat dari 4,19 ton per hektare pada 2024 menjadi 4,56 ton per hektare pada 2025 atau tumbuh 8,83 persen. Pemerintah juga melakukan perluasan lahan dan penguatan penyuluh pertanian.
Atas capaian tersebut, NTT meraih Penghargaan Swasembada Pangan Nasional 2025 dari Kementerian Pertanian RI.
Populasi sapi meningkat menjadi 622.276 ekor pada 2025 atau tumbuh 6,9 persen dalam dua tahun terakhir. Populasi kerbau dan kuda juga mencatat pertumbuhan signifikan. Namun, Melki menekankan pembangunan peternakan harus berorientasi pada peningkatan kualitas dan nilai tambah.
“Kita tidak ingin hanya populasi ternak yang meningkat, tetapi peternak yang semakin sejahtera dan berdaya,” katanya.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan tahun 2025 mencapai 1.840.488 orang atau 143,96 persen dari target. Pertumbuhan sektor ini tercatat 17,99 persen, didorong event seperti Tour de EnTeTe yang melibatkan ratusan UMKM dan menciptakan dampak ekonomi Rp10,21 miliar.
Melki menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan fondasi awal, bukan tujuan akhir.
“Kami tidak berorientasi pada angka semata, tetapi pada pembangunan martabat manusia. Setiap pertambahan usia kepemimpinan harus diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT secara nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Melki menegaskan bahwa penguatan sektor pariwisata tidak berhenti pada capaian angka kunjungan, tetapi diarahkan untuk membangun NTT sebagai destinasi berbasis alam, budaya, dan pengalaman otentik.
Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan harus berdampak langsung pada pergerakan ekonomi lokal mulai dari UMKM, perhotelan, transportasi, hingga ekonomi kreatif desa. Pariwisata, kata dia, tidak boleh hanya menjadi etalase promosi, tetapi benar-benar menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi menyadari bahwa keberhasilan sektor ini tidak ditentukan oleh event semata. Keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di tingkat tapak.
Karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas kebijakan melalui program Local Champion. Sebanyak 30 penggerak lokal dari 22 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan untuk memperkuat kemampuan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Mereka dipersiapkan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai motor penggerak yang mampu menjaga kualitas layanan, mengelola potensi lokal secara profesional, serta memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama di tingkat lokal agar manfaat ekonomi pariwisata berputar dan tinggal di desa.
“Bagi kami, pariwisata bukan sekadar mendatangkan wisatawan pariwisata harus menghadirkan kesejahteraan,” tegas Melki.
Gubernur juga menyoroti struktur ekonomi NTT yang masih sangat ditopang sektor informal. Di balik pertumbuhan ekonomi, terdapat jutaan petani, nelayan, pengelola hutan, pelaku UMKM, serta pekerja mandiri yang menggantungkan hidup pada kerja harian dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.
Karena itu, pada 2025 Pemerintah Provinsi mendaftarkan 100.000 pekerja sektor informal dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran Rp10,08 miliar.
Sasaran program mencakup petani, nelayan, pengelola hutan, atlet berprestasi, janda, lansia produktif, hingga penyandang disabilitas yang masih aktif bekerja di seluruh 22 kabupaten/kota.
Melki mencontohkan musibah yang dialami seorang petani di Desa Kalali serta pedagang hasil laut di Desa Oebelo sebagai pengingat bahwa pekerja informal menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan memadai. Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris korban memperoleh santunan kematian sehingga beban ekonomi keluarga dapat ditekan.
“Perlindungan pekerja rentan adalah wujud kehadiran negara agar risiko kerja tidak berubah menjadi kemiskinan baru,” ujarnya.
Pada Pilar Kesehatan, pemerintah menempatkan keselamatan ibu dan bayi sebagai tolok ukur utama pembangunan. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dilakukan melalui Audit Maternal Perinatal berbasis data di seluruh kabupaten/kota, dengan lima wilayah prioritas berdasarkan kontribusi kasus tertinggi periode 2020–2024.
Penguatan puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pembenahan sistem rujukan kegawatdaruratan menjadi fokus pembenahan layanan dasar.
Dalam pengendalian penyakit menular, angka kasus malaria turun dari 7.920 kasus pada 2024 menjadi 4.332 kasus pada 2025. Penanganan rabies juga menunjukkan hasil nyata dengan penurunan kematian dari 46 kasus menjadi 30 kasus setelah vaksinasi massal terhadap 299.508 hewan penular.
Untuk tuberkulosis, capaian Standar Pelayanan Minimum meningkat dari 78 persen pada 2024 menjadi 102 persen pada 2025, meskipun penemuan kasus masih 62 persen dari target nasional 90 persen. Pemerintah juga melakukan skrining massal di 22 kabupaten/kota menggunakan portable X-ray untuk menemukan kasus lebih dini.
Dalam percepatan penurunan stunting, pemerintah mengonsolidasikan intervensi melalui Gerakan Anting Berlian sebagai bagian dari Aksi Konvergensi Menuju NTT Bebas Stunting.
Pendekatan dilakukan melalui penguatan Posyandu Modeling, Therapeutic Feeding Centre, Program Orang Tua Asuh, integrasi data real-time, perluasan telemedicine, serta intervensi gizi berbasis pangan lokal.
Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting turun dari 21,2 persen pada 2024 menjadi 20,2 persen pada 2025.
“Setiap anak yang bebas stunting adalah investasi masa depan NTT,” kata Melki.
Pemerintah juga mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis dengan mengaitkan rantai pasok pada produksi petani dan peternak lokal agar perbaikan gizi berjalan seiring penguatan ekonomi daerah.
Pada Pilar Pendidikan, pemerintah membentuk 88 titik Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota, termasuk yang telah berjalan di UPT Sentra Efata Kupang untuk 100 siswa jenjang SMP.
Sebanyak 1.124 siswa menerima Bantuan Siswa Miskin sebesar Rp200.000 per bulan dengan total anggaran Rp2,697 miliar. Insentif juga diberikan kepada 1.515 guru dan tenaga kependidikan di daerah perifer dengan anggaran Rp9,09 miliar.
Transformasi digital diperkuat di 340 sekolah, distribusi 11.000 buku ajar dilakukan di 12 kabupaten prioritas, serta 207 Guru Duta Teknologi menjadi motor penggerak inovasi pembelajaran.
Pada 2025, sebanyak 4.642 siswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri, 2.137 mengikuti seleksi sekolah kedinasan, dan 25 siswa asal NTT lulus ke SMA Taruna Nusantara.
Melalui Pilar Pemberdayaan Komunitas, pemerintah melaksanakan 120 kegiatan Youth Campaign serta pelatihan keterampilan bagi 442 pemuda dan perempuan berbasis potensi lokal. Sebanyak 3.442 Koperasi Desa Merah Putih diperkuat tata kelolanya agar profesional dan transparan.
Sementara pada Pilar Infrastruktur Berkelanjutan, pemerintah mengalokasikan Rp96,53 miliar untuk 33 paket pekerjaan jalan sepanjang 46,92 kilometer serta pemeliharaan rutin 58,35 kilometer. Kondisi jalan mantap meningkat menjadi 1.873,99 kilometer pada 2025.
Bantuan rumah layak huni senilai Rp20 juta per unit diberikan di tujuh kabupaten, serta pemasangan meteran listrik bagi 450 kepala keluarga di enam kabupaten.
Secara keseluruhan, Melki menegaskan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas produksi, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses layanan dasar hingga ke wilayah terpencil.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka statistik. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegasnya.
Konektivitas infrastruktur, lanjut Melki, menjadi simpul penting yang menghubungkan layanan pendidikan dan kesehatan dengan pusat-pusat produksi masyarakat.
Jalan yang baik memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan. Listrik menggerakkan ekonomi rumah tangga. Rumah layak huni meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.
“Dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan, kami memastikan pembangunan tidak terpusat di kota, tetapi menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur yang dibangun harus menghadirkan akses,” tegasnya.
Pada Pilar Keenam, Pemerintah Provinsi NTT menempatkan profesionalisme aparatur sipil negara sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola yang akuntabel.
Menurut Melki, reformasi birokrasi tidak sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi mengubah cara kerja, budaya organisasi, serta orientasi kinerja agar berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat.
Reformasi diperkuat melalui rencana aksi yang semakin SMART dan terukur. Dalam aspek keterbukaan informasi, Pemprov NTT meraih kualifikasi “Informatif” dengan nilai 93,30 berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2025.
Namun, kata Melki, keterbukaan tidak boleh berhenti pada kepatuhan normatif. Transparansi harus berkembang menjadi ruang partisipasi publik yang aktif dan berdampak.
Atas dasar itu, Pemprov menginisiasi Program MeJa Rakyat (Melki-Johni Melayani Rakyat) sebagai front office pengaduan publik tingkat provinsi dengan prinsip no wrong door policy. Sejak 100 hari kerja pemerintahan, sistem ini menerapkan batas waktu respons maksimal 3×24 jam.
Hingga 2025, seluruh 429 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Layanan tersedia secara tatap muka di Kantor Gubernur untuk kasus sensitif, serta kanal daring melalui WhatsApp guna menjangkau wilayah kepulauan.
Transformasi digital juga diperkuat melalui pengembangan Portal Sasando sebagai integrasi data sektoral. Capaian Indeks SPBE sebesar 3,89 (kategori sangat baik) serta penghargaan Digital Government Award 2024 menjadi indikator kemajuan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Digitalisasi bahkan telah menjangkau layanan dasar, dengan 39 puskesmas di 11 kabupaten/kota menerapkan sistem antrean digital.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar tentang sistem, tetapi tentang kepercayaan publik yang harus terus kita bangun dan jaga,” ujarnya.
Pada Pilar Ketujuh, Melki menegaskan bahwa pembangunan NTT tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Kolaborasi menjadi kekuatan pemersatu seluruh arah kebijakan.
Penguatan sinergi dimulai dari internal pemerintahan melalui penyelarasan program bersama seluruh bupati dan wali kota agar kebijakan tidak berjalan terfragmentasi.
Di tingkat regional, kerja sama diperluas melalui Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KRBNN) yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman pada 28 Januari 2026. Kolaborasi ini membuka integrasi ekonomi, konektivitas logistik, serta penguatan rantai pasok kawasan timur Indonesia.
Peran diaspora juga diperkuat melalui Forum Dialog Bersama Diaspora NTT yang menghubungkan lebih dari 150 tokoh dari 12 negara untuk mendorong investasi dan transfer pengetahuan.
Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat intervensi berbasis komunitas, antara lain bersama William & Lily Foundation, Yayasan Solar Chapter Indonesia, dan RIKOLTO Indonesia dalam pengembangan PAUD, akses air bersih, energi surya, serta sistem pangan berkelanjutan.
Di sektor swasta, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar berasal dari XLSMART Telecom sebesar Rp314,4 miliar dan Fortuna Paradiso Optima sebesar Rp272,1 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi dicatat Bangun Loka Indah senilai Rp1,2 triliun.
Seluruh inisiatif tersebut dirajut melalui Sekretariat Bersama “Ayo Bangun NTT” sebagai ruang kerja kolaboratif yang mempertemukan gagasan, kebijakan, dan investasi secara terstruktur.
Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan masyarakat menempatkan ekonomi dan kesejahteraan (40,1 persen) serta infrastruktur dan layanan dasar (33,9 persen) sebagai prioritas utama.
Artinya, masyarakat menginginkan pembangunan yang nyata terasa di dapur keluarga, di jalan yang mereka lalui, di lampu yang menerangi rumah, serta pada pekerjaan yang menghidupi anak-anak mereka.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, arah kebijakan bergeser dari pendekatan makro menuju intervensi yang lebih mikro dan presisi.
Pemerintah merencanakan pembentukan lima tim percepatan:
1. Tim Optimalisasi PAD
2. Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Tim Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
4. Tim Optimalisasi Dasa Cita
5. Tim Komunikasi Pemerintah
Mulai Februari 2026, Program Intervensi Dana Desa Terfokus dijalankan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting berbasis keluarga sasaran.
Tujuh arah kebijakan 2026 ditetapkan, mulai dari percepatan penurunan stunting berbasis keluarga, perluasan lapangan kerja, optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja daerah berbasis kinerja, penguatan kolaborasi lintas sektor, pembenahan data kemiskinan, hingga penguatan kebijakan berbasis bukti dan riset.
Melki juga menyinggung peristiwa tragis yang menimpa seorang anak berinisial YBR sebagai refleksi perlunya koreksi struktural.
Ia menilai persoalan bukan pada ketiadaan program, melainkan pada integrasi yang belum optimal antara data kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
“Tahun kedua adalah tahun koreksi struktural. Kita tidak hanya memperbaiki program, kita memperbaiki sistemnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah diukur dari seberapa banyak keluarga keluar dari kemiskinan, seberapa banyak anak tumbuh sehat dan cerdas, serta seberapa terang masa depan generasi berikutnya.
Salus populi suprema lex esto keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Seluruh arah kebijakan 2026 hanya memiliki satu muara: memastikan rakyat NTT hidup lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih pasti,” tandasnya.
Dengan semangat kolaborasi, ia mengajak seluruh elemen untuk menyatukan langkah dalam semangat Ayo Bangun NTT.
Editor: Ocep Purek
