Kepuasan 80,5 Persen dalam SKM, Jalan Masih Jadi PR Utama Melki-Johni
 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam diskusi publik SKM. Foto: Ibo |
Penegasan itu disampaikan Melki dalam Diskusi Publik SKM Satu Tahun Kinerja Melki–Johni yang digelar di Aula Utama El Tari Kupang, Jumat (20/2/2026).
Survei yang dilaksanakan pada 5–14 Januari 2026 tersebut melibatkan 800 responden di 22 kabupaten/kota se-NTT menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3,47 persen. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov NTT mencapai 80,5 persen. Survei juga merekam sejumlah harapan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Sebanyak 28,7 persen responden mengusulkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama. Disusul penyediaan air bersih sebesar 9,1 persen dan perhatian lebih bagi masyarakat kurang mampu sebesar 8,3 persen.
Kegiatan diskusi publik ini merupakan bagian dari rangkaian survei yang dilakukan sesuai standar ilmiah untuk mengukur kepuasan masyarakat di sektor infrastruktur dan sarana-prasarana, pelayanan sosial, dukungan ekonomi, serta program-program umum pemerintahan. Diskusi serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Jakarta pada 13 Februari 2026.
“Survei Kepuasan Masyarakat menjadi instrumen vital untuk memvalidasi apakah visi, misi, pilar, Dasa Cita dan program-program yang kami canangkan telah bertransformasi dari komitmen politik menjadi realitas sosial,” kata Melki.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan modern tidak lagi diukur dari besarnya angka dalam APBD atau banyaknya proyek fisik yang diresmikan, melainkan dari sejauh mana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan merasakan langsung dampak kebijakan.
“SKM berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang menghubungkan birokrasi dengan denyut nadi masyarakat di pelosok Flobamora,” ujarnya.
Melki menjelaskan, di sektor infrastruktur, survei menjadi alat untuk mendeteksi kesenjangan antara capaian fisik dan manfaat riil di lapangan. Bagi NTT dengan topografi yang menantang, infrastruktur bukan sekadar estetika jalan aspal, melainkan menyangkut konektivitas hidup dan mati.
“Kita mungkin merasa telah membangun jalan berkilo-kilometer, tetapi melalui SKM kita tahu apakah jalan itu benar-benar memperlancar arus logistik hasil pertanian atau justru cepat rusak karena kualitas pengerjaan rendah,” katanya.
Ia menyebut SKM sebagai “alat audit sosial” untuk memastikan investasi besar di bidang infrastruktur tidak berhenti sebagai proyek monumen, tetapi mendorong efisiensi pergerakan manusia dan barang serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, Melki menekankan pentingnya membaca sisi manusiawi dari pelayanan publik. Dalam penanganan stunting yang masih menjadi isu di NTT, ia menilai angka statistik belum cukup tanpa mengukur pengalaman warga saat mengakses layanan.
“Apakah petugas puskesmas bersikap ramah? Apakah obat tersedia secara konsisten? Apakah layanan di daerah terpencil benar-benar gratis dan mudah dijangkau? Itu semua terpotret dalam SKM,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku pada sektor pendidikan. Melalui survei, orang tua murid dapat memberikan penilaian terkait akses beasiswa dan kualitas fasilitas sekolah. Tanpa survei yang jujur, pemerintah berisiko terjebak dalam bias konfirmasi dan mengabaikan keluhan masyarakat terkait birokrasi yang berbelit.
Dalam bidang ekonomi yang bertumpu pada pertanian, peternakan, dan kelautan, Melki menilai SKM penting untuk menguji efektivitas program pembagian bibit, bantuan alat pertanian, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“SKM akan mengungkap apakah bantuan tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban anggaran,” tegasnya.
Data survei, lanjut dia, memberikan gambaran wilayah yang mulai mengalami pertumbuhan ekonomi dan wilayah yang masih memerlukan intervensi lebih agresif. Tingkat kepuasan di sektor ekonomi dinilai menjadi sinyal kepercayaan publik yang berpengaruh terhadap iklim investasi di NTT.
Memasuki tahun pertama kepemimpinan, Melki menyebut fase ini sebagai masa transisi krusial untuk menanamkan budaya kerja baru, termasuk digitalisasi pelayanan publik dan transparansi anggaran. Hasil SKM, menurutnya, menjadi “rapor sesungguhnya” bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTT.
“Adakah sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam infrastruktur dan pelayanan publik? Apakah kanal pengaduan masyarakat direspons cepat? Jawaban dari SKM inilah yang menjadi rapor bagi ASN,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil survei juga menjadi tekanan positif agar birokrasi bergerak lebih cepat dan peka terhadap kebutuhan warga. Tingkat kepuasan terhadap program strategis gubernur dan wakil gubernur juga dinilai menjadi modal untuk melanjutkan agenda pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Melki menilai SKM memiliki fungsi sosiologis sebagai katup pengaman sosial di tengah dinamika politik NTT. Perasaan didengar, katanya, mampu meredam potensi ketidakpuasan yang destruktif.
“Data survei yang dibuka secara transparan menunjukkan pemerintah memiliki keberanian untuk dikritik. Jika ada angka kepuasan rendah di sektor tertentu, itu menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan, SKM bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kompas arah pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan Melki-Johni.
“Tanpa SKM, pembangunan infrastruktur hanya akan menjadi beton mati; pelayanan sosial menjadi rutinitas tanpa jiwa; dan dukungan ekonomi hanya angka-angka makro yang tidak mendarat di dapur rakyat,” ujar Melki.
Dengan menempatkan suara masyarakat sebagai indikator utama, ia memastikan setiap rupiah APBD dikonversi menjadi kesejahteraan warga di seluruh wilayah NTT.
“Keberhasilan seorang pemimpin terletak pada banyaknya senyum kepuasan yang terpancar dari wajah rakyat saat mengakses layanan publik, sebagai bagian dari terwujudnya NTT yang sehat, maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Diskusi publik tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago sebagai pemapar, serta akademisi dan tokoh masyarakat sebagai penanggap. Forum diikuti unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMD, tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda, dan LSM di NTT.
Editor: Ocep Purek
