KUR NTT Bisa Ditambah, Gubernur Melki Minta Wartawan dan UMKM Serap Tuntas
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena menghadiri diskusi Publik Hari Pers Nasional. Foto: Ocep Purek |
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri sekaligus membuka Diskusi Publik Hari Pers Nasional bertema “Peran Perbankan dalam Mendukung dan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT melalui KUR” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur.
Turut hadir Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paolus, serta perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melki mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Koordinator Perekonomian, pemerintah pusat masih membuka ruang penambahan plafon KUR apabila daerah mampu menyerap alokasi yang sudah tersedia.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Jadi kuncinya ada di penyerapan di daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tahun lalu dana KUR nasional mencapai ratusan triliun rupiah, namun belum seluruhnya terserap optimal. Karena itu, ia mendorong seluruh perbankan dan lembaga penyalur di NTT bergerak aktif agar alokasi yang tersedia benar-benar dimanfaatkan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat mengusulkan calon penerima KUR kepada perbankan apabila ada aspirasi masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan. Namun, ia menegaskan seluruh proses tetap harus melalui analisis dan mekanisme perbankan.
“Pemerintah bisa mengusulkan apabila ada masyarakat yang kesulitan berkomunikasi dengan bank. Tetapi tetap ada mekanisme perbankan yang harus dilalui. Kita tidak bisa memaksa bank,” tegasnya.
Gubernur menyebut potensi penyaluran KUR di NTT tahun ini bisa menembus lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh bank bergerak optimal. Ia mencontohkan secara nasional salah satu bank BUMN mampu menyalurkan KUR hingga Rp2,2 triliun untuk komoditas jagung.
Ia juga mengaku terkejut saat menerima laporan adanya penyaluran kredit sekitar Rp200 miliar di salah satu wilayah dengan tingkat kredit macet (NPL) nol persen.
“Artinya, kalau dikelola dengan baik, tidak ada kredit macet. Ini menunjukkan KUR bisa sehat,” katanya.
Namun demikian, ia juga menyinggung adanya wilayah yang tingkat NPL-nya tinggi, diduga karena faktor bencana dan gangguan produksi.
Dalam forum tersebut, Melki memetakan empat persoalan utama UMKM di NTT, yakni akses modal, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan akses pasar.
Pertama, soal modal dapat diatasi melalui perbankan yang berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Ia meyakini seluruh bank di NTT akan mengikuti arahan regulator.
“Kita punya target tahun ini bisa lebih dari Rp3 triliun,” ujarnya.
Kedua, terkait pendampingan, menurutnya perbankan juga dapat membantu pelaku UMKM dalam penguatan manajemen usaha.
Ketiga, literasi keuangan dinilai penting agar pelaku usaha mampu mengelola pinjaman secara bijak.
Keempat, akses pasar. Ia mendorong media ikut membantu promosi produk UMKM melalui pemberitaan, sekaligus memanfaatkan NTT Mart yang sedang dikembangkan pemerintah provinsi sebagai wadah pemasaran produk lokal.
“Saya persilakan produk UMKM, termasuk dari teman-teman media, bisa masuk ke NTT Mart. Kita sudah punya 22 gerai, memang masih perlu perbaikan, tetapi pelan-pelan kita benahi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan kasus-kasus kemanusiaan.
Ia mencontohkan bagaimana pemberitaan media terhadap kasus bunuh diri di NTT mampu menggugah perhatian nasional dan mendorong respons pemerintah.
“Karena media memberitakan secara luas dan mendalam, peristiwa itu tidak berhenti sebagai peristiwa biasa. Ada makna dan respons kemanusiaan yang muncul,” ujarnya.
Ia menegaskan kritik media terhadap pemerintah merupakan bentuk dukungan agar kebijakan semakin tepat sasaran. Ia menyebut penurunan angka kemiskinan dari 19,2 persen menjadi 17,5 persen serta penurunan stunting merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS), bukan rekayasa pemerintah.
“Kritik itu kami anggap dukungan. Ke depan program pemerintah akan lebih presisi, lebih mikro, menyasar orang per orang yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Ia meminta dukungan media untuk membantu merapikan dan mengawal data kemiskinan agar intervensi program, termasuk akses KUR bagi masyarakat miskin yang produktif, tepat sasaran.
Ketua PWI NTT Ferry Jahang mengatakan, di usia 80 tahun PWI, pihaknya ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat melalui diskusi yang menjembatani pelaku UMKM dan perbankan.
Ia menilai UMKM terbukti menjadi fondasi ekonomi nasional saat pandemi Covid-19, namun kini banyak pelaku usaha mengeluhkan kesulitan mengakses KUR.
“Plafon di atas Rp100 juta memang wajib ada jaminan. Tetapi untuk di bawah itu, mestinya bisa lebih fleksibel. Jangan sampai dana KUR tidak terserap optimal di NTT,” ujarnya.
Ferry juga menyoroti kondisi pers daerah yang menghadapi tekanan berat akibat disrupsi media sosial. Selain itu, ia menyampaikan adanya kebijakan di sejumlah daerah yang mensyaratkan kartu atau uji kompetensi tertentu bagi wartawan untuk melakukan peliputan.
Menurutnya, jumlah wartawan di NTT yang telah mengikuti uji kompetensi masih terbatas, kurang dari 100 orang, sehingga kebijakan pembatasan tersebut perlu disikapi secara proporsional.
Sebagai organisasi, PWI NTT menolak kebijakan pembatasan kerja jurnalistik yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Melalui diskusi tersebut, PWI berharap terbangun pemahaman bersama antara pelaku UMKM dan perbankan sehingga akses pembiayaan lebih terbuka, profesional, dan berdampak langsung bagi penguatan ekonomi masyarakat NTT.
Editor: Ocep Purek
