Gebrakan Gubernur NTT: "Desa Diminta Stop Jual Hasil Mentah, SMK Turun Tangan" | NTT Pride

Redaksi Maret 29, 2026 0

Arahan Gubernur NTT kunjungan kerja ke Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Foto: Idin

Belu,NTTPride.com -Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya perubahan pola produksi masyarakat desa dari menjual bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Minggu (29/3/2026) malam.

Kunjungan yang merupakan lanjutan dari kunker di Kabupaten Malaka itu difokuskan pada program “SMK Membangun Desa”, sebuah intervensi Pemerintah Provinsi NTT yang mengintegrasikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Dalam arahannya, Gubernur Melki menilai rendahnya pendapatan masyarakat selama ini bukan karena keterbatasan sumber daya, melainkan pola ekonomi yang masih bertumpu pada penjualan bahan mentah.

“Selama ini kita tanam, panen, lalu langsung jual. Nilai tambahnya kecil. Sekarang harus diubah: tanam, panen, olah dulu, kemas dengan baik, baru dijual supaya harganya naik,” tegasnya.

Ia mencontohkan berbagai komoditas lokal seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, hingga minuman tradisional dan tenun ikat yang memiliki potensi besar jika diolah dan dikemas secara profesional. Bahkan, produk sederhana seperti jagung dapat memiliki nilai jual lebih tinggi jika diolah menjadi produk siap konsumsi seperti popcorn.

“Produk yang sama, kalau dikemas bagus dan lolos standar seperti BPOM, harganya bisa berkali lipat. Itu yang harus kita kejar,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan dengan Timor Leste yang memiliki arus perdagangan tinggi. Ia menilai kondisi ini seharusnya menjadi peluang besar bagi produk lokal untuk menembus pasar lintas batas, bukan justru didominasi produk dari luar.

“Perbatasan ini transaksi hariannya besar sekali. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, sementara barang dari luar yang menguasai pasar,” katanya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan persoalan serius terkait defisit perdagangan daerah. Menurutnya, sekitar Rp51 triliun uang masyarakat NTT setiap tahun mengalir ke luar daerah karena ketergantungan pada produk dari luar, mulai dari kebutuhan harian hingga komoditas sederhana.

“Pinang saja kita beli dari luar sampai ratusan miliar rupiah. Padahal kita bisa tanam sendiri. Ini yang harus kita ubah,” tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa total anggaran pemerintah daerah (APBD provinsi dan kabupaten/kota) di NTT berkisar Rp30 triliun, yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Akibatnya, perputaran ekonomi riil di masyarakat sangat terbatas.

Karena itu, ia mendorong agar perputaran uang dipertahankan di dalam daerah melalui produksi dan konsumsi produk lokal. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah penguatan jaringan pemasaran seperti NTT Mart.

“Kita harus bangga beli produk NTT. Kalau kita terus beli dari luar, uang kita keluar terus. Tapi kalau kita produksi sendiri, uang berputar di sini,” ujarnya.

Program “SMK Membangun Desa” sendiri dirancang untuk memperkuat konsep One Village One Product, One School One Product, dan One Community One Product. Melalui pendekatan ini, desa, sekolah, dan komunitas didorong memiliki produk unggulan masing-masing.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran SMK sebagai pusat produksi dan inovasi, bukan sekadar lembaga pendidikan teori. Ia bahkan mendorong lahirnya SMK berstandar internasional di wilayah perbatasan.

“Kita butuh sekolah yang tidak hanya teori, tapi langsung produksi. Bahkan kalau bisa, SMK di Belu harus berani jadi sekolah internasional karena kita di perbatasan,” katanya.

Ia menambahkan, perubahan ekonomi tidak akan terjadi tanpa kemauan masyarakat untuk berubah.

“Tidak ada orang datang ubah nasib kita. Kalau cara lama tidak membuat kita sejahtera, berarti harus kita ubah. Kuncinya ada di kita sendiri,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan kegiatan ini merupakan kerja sama antara pemerintah desa dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Belu.

Ia menyebut kegiatan berlangsung 29 Maret hingga 1 April 2026 dengan fokus pelatihan keterampilan seperti tenun ikat, menjahit, dan pengolahan pangan lokal. Sasaran utama program ini adalah masyarakat desa, khususnya anak usia sekolah yang putus sekolah.

“Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi desa,” jelasnya.

Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tenaga pendamping berasal dari SMK yang tergabung dalam MKKS, termasuk dukungan dari SMK Negeri 3 Kupang.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Elly Ch. Rambitan, yang mewakili Bupati Belu, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut sebagai langkah konkret menekan angka kemiskinan di desa.

“Kami berharap masyarakat, terutama anak-anak putus sekolah, benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung hingga malam hari itu menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Teun. Warga tetap mengikuti pelatihan dan arahan meski dalam keterbatasan, mencerminkan harapan terhadap perubahan ekonomi yang lebih baik.

Di akhir arahannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan program ini adalah konsistensi dalam mengubah pola produksi dan keberanian untuk mulai dari hal sederhana.

“Mulai dari yang kita bisa. Jangan menyerah. Kalau kita konsisten, ekonomi desa pasti bergerak dan masyarakat akan lebih sejahtera,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa peralatan dan pelatihan kepada Kepala Desa Teun dari Pemerintah Provinsi NTT, yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Turut mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT Alfonsius Theodorus, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lery Rupidara, Sekretaris BPBD Johanes Takadosi, serta Plt. Kepala Bapenda NTT Johny Ericson Ataupah.

Editor: Ocep Purek