Gubernur Melki: "Tanpa Keluarga Kuat, Stunting dan Kemiskinan di NTT Tidak Akan Selesai" | NTT Pride

Redaksi April 16, 2026 0

Gubernur NTT menerima penghargaan keberhasilan penyusunan dokumen pembangunan kependudukan tingkat provinsi dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Foto: Ibo

Kupang, NTTPride.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan lemahnya fungsi keluarga menjadi akar persoalan stunting, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah itu. Ia mengingatkan, berbagai program pemerintah berisiko gagal jika tidak dimulai dari pembenahan keluarga.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi NTT Tahun 2026 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Kamis (16/4/2026).

“Kalau keluarga tidak kita benahi, kita hanya berputar di masalah yang sama. Stunting, kemiskinan, itu semua bermula dari keluarga,” tegas Melki.

Ia menyoroti perubahan sosial yang dinilai telah menggerus peran keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter anak.

“Sekarang banyak keluarga kehilangan ruang komunikasi. Peran orang tua digantikan oleh teknologi. Ini yang harus kita kembalikan,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi melahirkan generasi yang rapuh secara karakter dan mudah terpengaruh.

Gubernur juga memberi perhatian serius pada keberlanjutan program keluarga berencana (KB), terutama di tengah kecenderungan menurunnya penggunaan alat kontrasepsi.

“Kalau tidak dikendalikan, kelahiran bisa menjadi beban baru bagi keluarga yang belum siap,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum membangun keluarga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun mental.

Dalam konteks percepatan penanganan stunting, Melki mendorong pendekatan berbasis siklus hidup yang dimulai sejak remaja, khususnya remaja putri melalui deteksi dini dan edukasi. Tahap berikutnya adalah pra-nikah untuk memastikan kesiapan pasangan, dilanjutkan intervensi pada ibu hamil dan balita, hingga penanganan medis bagi anak stunting.

“Penanganan harus dari hulu ke hilir. Jangan tunggu masalah muncul baru kita bergerak,” katanya.

Di lapangan, Gubernur menemukan berbagai persoalan yang menghambat efektivitas program, termasuk penyalahgunaan bantuan pangan bergizi.

“Kita kasih makanan untuk ibu hamil dan anak, tapi yang makan justru orang lain. Ini realita yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perilaku merokok dan konsumsi minuman keras yang berdampak pada kualitas pengasuhan anak.

“Stunting bukan hanya soal gizi, tapi juga perilaku hidup,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial akibat data yang tidak valid.

“Ada yang secara ekonomi mampu tapi masih menerima bantuan. Ini harus kita tertibkan,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan pembersihan data dan memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Melki juga menegaskan Rakorda tidak boleh berhenti pada tataran koordinasi dan dokumen perencanaan.

“Yang kita butuh sekarang bukan banyak dokumen, tapi aksi nyata di lapangan. Ini bukan sekadar rapat. Ini tentang bagaimana kita memastikan masa depan anak-anak NTT lebih baik,” tambahnya.

Rakorda ini mengangkat tema transformasi Kemendukbangga/BKKBN dalam mendukung program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan keluarga dan pengelolaan kependudukan.

Mewakili Kepala BKKBN, Direktur Analisa Dampak Kependudukan BKKBN Nyigit Wudi Amini mengatakan, tantangan kependudukan di NTT tidak hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan ketahanan keluarga.

“NTT menghadapi bonus demografi dengan proporsi usia produktif yang besar, sekaligus peningkatan jumlah lansia. Ini harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” ujarnya secara virtual.

Ia menambahkan, seluruh daerah saat ini telah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai dasar intervensi kebijakan yang lebih terarah.

“Kalau situasi kependudukan dibaca dengan baik dan intervensinya tepat, maka kita bisa mencapai ketahanan demografi,” katanya.

Kepala Perwakilan BKKBN NTT Faisal Fahmi melaporkan sejumlah capaian program tahun 2025, di antaranya pendampingan 41.941 keluarga berisiko stunting atau 146 persen dari target.

Ia juga menyebut angka kelahiran total (TFR) NTT berada di angka 2,8 anak per perempuan, dengan tingkat partisipasi KB aktif sekitar 40 persen.

“Program Bangga Kencana menjadi instrumen penting dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi SDM unggul,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Rakorda, dilakukan penandatanganan komitmen kinerja program kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2026 antara BKKBN Provinsi NTT dan perangkat daerah KB di 22 kabupaten/kota, dengan perwakilan Kota Kupang, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Flores Timur.

Selain itu, ditandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, serta kerja sama dengan mitra seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Sepe Tree Learning Day Care.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN kepada sejumlah daerah.

Untuk kategori penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2025 diberikan kepada Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sikka.

Sementara penghargaan pengelolaan DAK sub bidang KB diberikan kepada Kabupaten Sumba Barat Daya (kategori pagu sedang) dan Kabupaten Alor (kategori pagu rendah). Apresiasi juga diberikan atas keberhasilan penyusunan dokumen pembangunan kependudukan tingkat provinsi.

Rakorda ini diikuti sekitar 160 peserta secara luring dan lebih dari 800 peserta daring yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, PKK, penyuluh KB, hingga mitra pembangunan.

Editor: Ocep Purek