Gubernur NTT Dukung Pembangunan Pelabuhan Marina Labuan Bajo, Legalitas dan Lahan Harus Tuntas
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena menerima audiensi dari PT Jpindo Win Pratama. Foto: Ocep Purek |
Persetujuan tersebut diberikan setelah pemerintah provinsi menerima pemaparan proposal dan masterplan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah, yang mencakup pembangunan infrastruktur maritim, terminal kapal wisata, hingga kawasan komersial terintegrasi.
“Setelah mendengar laporan dan presentasi terkait rencana pembangunan terminal wisata di kawasan Labuan Bajo, mewakili Pemerintah Provinsi NTT, kami menyetujui dan siap mendukung rencana tersebut,” kata Gubernur Melki.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi kerja sama tersebut harus melalui pembahasan menyeluruh, terutama terkait aspek perizinan, legalitas, dan status lahan, termasuk persoalan akses di kawasan Hotel Plago yang hingga kini belum terselesaikan.
“Untuk memastikan MoU ini berjalan, seluruh aspek perizinan, hukum, hingga lahan harus dibahas secara detail. Kita harus duduk bersama antara Pemprov dan pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” ujarnya.
Gubernur juga meminta perangkat daerah terkait untuk terlibat aktif dalam pembahasan lanjutan, mulai dari desain teknis hingga skema implementasi proyek, serta memastikan pembagian manfaat yang adil bagi semua pihak.
Dalam pemaparannya, Founder/CEO PT Jpindo Win Pratama, Yoseph Prabantara, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan pesisir ini mengusung konsep “NTT: Exotic Islands, Timeless Stories” dengan fokus pada pembangunan marina dan infrastruktur maritim berstandar internasional.
Menurutnya, konsep marina yang dirancang bersifat eksklusif dengan sistem pengelolaan terpadu, termasuk penataan kawasan tambatan kapal wisata yang selama ini belum optimal di Labuan Bajo.
“Selama ini kapal wisata belum tertata dengan baik dan belum ada sistem yang memungkinkan penarikan jasa parkir kapal secara optimal. Jika infrastruktur tambatan kapal tersedia, maka potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan,” jelas Yoseph.
Ia menyebut, pengembangan kawasan Pantai Pede diarahkan menjadi pusat wisata bahari berstandar internasional yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas, antara lain terminal kapal wisata dengan sistem satu pintu (one gate system), hotel, restoran, rooftop bar, pusat kuliner, supermarket, hingga pusat informasi wisata.
Selain itu, kawasan tersebut juga dirancang memiliki dedicated jetty untuk berbagai jenis kapal wisata, termasuk kapal phinisi, serta area parkir kapal yang aman dan tertata.
Pihak perusahaan juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM melalui penyediaan ruang usaha berbasis konsep One Village One Product (OVOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di sektor pariwisata internasional.
Dalam pemaparan tersebut, disampaikan bahwa Labuan Bajo saat ini telah berkembang sebagai pusat wisata bahari di Indonesia Timur dengan dukungan lebih dari 700 kapal wisata, serta kunjungan sekitar 500 ribu wisatawan per tahun, di mana 30 persen merupakan wisatawan mancanegara.
Sektor pariwisata di kawasan ini juga disebut tumbuh sekitar 22 persen, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses wisatawan menuju kapal, yang dinilai belum memberikan pengalaman optimal bagi wisata premium.
Karena itu, pembangunan terminal wisata terpadu dinilai penting untuk mengintegrasikan layanan pelabuhan, bandara, dan aktivitas wisata dalam satu sistem perjalanan yang lebih efisien.
Selain itu, pengembangan kawasan Pantai Pede juga diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru yang mengintegrasikan sektor kelautan, pariwisata, akomodasi, dan komersial, sekaligus tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian kawasan, termasuk ekosistem Komodo.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki kembali menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus berbasis keberlanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya sangat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Namun harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, menjaga lingkungan, serta mendorong peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan UMKM,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi pariwisata NTT tidak hanya berada di Labuan Bajo, tetapi tersebar di berbagai wilayah seperti Pulau Sabu, Alor, dan Sumba yang memiliki karakteristik unik.
“Kita punya banyak destinasi unggulan. Harapannya pengembangan pariwisata ini tidak hanya terpusat di Labuan Bajo, tetapi merata sesuai potensi masing-masing daerah,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga mengemuka perlunya keterlibatan seluruh otoritas terkait di Labuan Bajo untuk membahas skema pembagian manfaat secara adil, mengingat besarnya potensi ekonomi dari aktivitas kapal wisata yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Sombu, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim terpadu yang menangani aspek hukum, teknis, dan perizinan secara simultan.
“Besok akan dibentuk tim hukum, teknis, dan perizinan agar seluruh proses berjalan paralel,” kata Oder.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan status lahan, termasuk rencana pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi pada awal pekan depan.
Selain itu, ia mengusulkan agar penggunaan istilah “kapal phinisi” dalam proyek tersebut dipertimbangkan kembali, mengingat bukan merupakan identitas budaya khas NTT, dan dapat diganti dengan istilah yang lebih umum seperti “kapal wisata”.
Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Piet Seran Tahuk, Asisten Administrasi Umum John Octovianus, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Doris Rihi, Kepala Dinas PMPTSP Silvy Pekudjawang, Kepala Dinas Dukcapil Jhoni Ataupah, serta perwakilan PT Jpindo Win Pratama, antara lain Yoseph Prabantara, Caezar Joey Chong, Yohanna, Budi Prasetyo, Raditya Maheswara, dan Christopher Nugroho.
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pembahasan lanjutan dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan rencana investasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Editor: Ocep Purek
