Lewat KUR, Gubernur Melki Dorong Buruh NTT Naik Kelas Jadi Pengusaha
 |
| Arahan Gubernur NTT dalam Dialog Interaktif bertema “Membangun Kolaborasi dan Sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Serikat Buruh/Pekerja. Foto: Ocep Purek |
Hal itu disampaikan saat membuka Dialog Interaktif bertema “Membangun Kolaborasi dan Sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Serikat Buruh/Pekerja dalam Melindungi dan Menciptakan Pekerja yang Kontributif” yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Aula El Tari, Kupang, Kamis (30/4/2026).
“Dalam banyak hal, pengusaha dan pekerja sering lebih banyak berbeda jalan daripada bertemu. Padahal keduanya tidak bisa berjalan sendiri. Pengusaha tidak bisa tanpa pekerja, dan pekerja tidak bisa bekerja tanpa pengusaha,” kata Melki.
Ia menyebut, titik kompromi antara kedua pihak kerap tidak mudah dicapai dan membutuhkan peran aktif pemerintah sebagai penengah.
Gubernur mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan NTT masih ditandai kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja dengan angkatan kerja yang terserap di dunia usaha.
Menurutnya, hal ini menuntut upaya serius untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat konektivitas antara tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
“Gap ini harus dijawab dengan membuka lapangan kerja baru, memperkuat koneksi dengan dunia usaha, dan juga mengelola migrasi tenaga kerja dengan lebih baik,” ujarnya.
Melki menegaskan, pengangguran di NTT masih relatif tinggi, sementara struktur tenaga kerja masih didominasi sektor primer seperti pertanian.
Ia menilai, minimnya hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai tambah ekonomi daerah.
“Defisit neraca perdagangan kita sekitar Rp51 triliun. Ini menunjukkan kita masih menjual produk mentah dan belum mengolahnya menjadi produk bernilai tambah,” katanya.
Kondisi itu juga diperparah oleh tingginya konsumsi masyarakat terhadap produk dari luar NTT.
Di tengah keterbatasan tersebut, sektor informal dan UMKM dinilai menjadi bantalan utama ekonomi NTT.
Melki menyebut pemerintah pusat juga memberi perhatian besar terhadap penguatan sektor ini sebagai penyangga ekonomi nasional.
“UMKM dan sektor informal harus diperkuat, karena ini menjadi bantalan ekonomi kita saat ini,” ujarnya.
Gubernur menyoroti pentingnya link and match antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri.
Ia juga mengakui akses terhadap informasi pasar kerja masih terbatas, sehingga perlu dibuka lebih luas agar tenaga kerja mudah terserap.
“Akses kerja terbatas dan informasi pasar kerja juga belum optimal. Ini harus kita perbaiki,” tegasnya.
Melki juga menyoroti rendahnya kompetensi tenaga kerja NTT, termasuk yang bekerja di luar daerah dan luar negeri.
Ia menyebut banyak pekerja berangkat dengan keterampilan terbatas, administrasi tidak lengkap, serta tanpa perjanjian kerja yang jelas.
Kondisi tersebut, menurutnya, meningkatkan risiko eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Banyak yang berangkat karena kebutuhan hidup, tapi tanpa persiapan yang memadai. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang semakin kompetitif.
“Semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi pula standar yang dibutuhkan,” katanya.
Melki memberi contoh perbedaan kompetensi pekerja di sektor pertanian antara NTT dan daerah lain.
Menurutnya, petani di daerah seperti Jawa atau bahkan di luar negeri sudah menggunakan teknologi dan mekanisasi yang lebih maju.
“Kalau kita kirim tenaga kerja ke luar daerah atau luar negeri tanpa skill yang cukup, mereka akan kalah bersaing,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan pendapatan tenaga kerja di NTT, termasuk tenaga kesehatan dan guru.
Melki menyebut masih ada tenaga kerja dengan pendapatan sangat rendah, bahkan menjadi sorotan di media sosial.
Namun di sisi lain, tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan pelatihan memadai bisa memperoleh penghasilan jauh lebih tinggi di luar negeri.
“Perawat yang dilatih dan disiapkan dengan baik bisa bekerja di Jepang dengan gaji Rp25-30 juta per bulan. Ini soal kualitas dan kesiapan,” katanya.
Gubernur mengakui hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha masih sering diwarnai konflik, terutama terkait upah, cuti, dan kesejahteraan.
Karena itu, ia menilai perlu perbaikan sistem hubungan industrial dari hulu ke hilir, termasuk penguatan pengawasan.
Pemerintah juga terus memperluas perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial.
“Tahun lalu kita lindungi 100 ribu pekerja, tahun ini kita siapkan lagi. Ini bagian dari perlindungan dasar,” ujarnya.
Selain itu, pengawasan dari aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja.
Melki mengungkapkan, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan bagi pekerja migran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk dukungan Rp50 miliar melalui Bank NTT.
Melalui skema ini, biaya pelatihan dan persiapan kerja dapat ditanggung lebih dulu dan dibayar setelah pekerja memperoleh penghasilan.
“Supaya mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau calo,” tegasnya.
Ia juga menargetkan proses keberangkatan pekerja migran dapat dilakukan langsung dari NTT untuk meningkatkan pengawasan dan nilai ekonomi daerah.
Dalam arah kebijakan jangka panjang, Melki mendorong transformasi tenaga kerja menjadi pelaku usaha.
Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan dukungan pembiayaan, termasuk KUR dari perbankan dan koperasi yang mencapai triliunan rupiah.
“Kalau ada pekerja yang mau naik kelas jadi pengusaha, pemerintah akan fasilitasi,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan pengusaha di NTT masih sangat besar di berbagai sektor, sehingga membuka peluang bagi pekerja untuk bertransformasi.
“Kita butuh lebih banyak pengusaha. Semua sektor masih kekurangan,” katanya.
Melki bahkan menyebut keberhasilan pembangunan ke depan bisa diukur dari lahirnya pengusaha baru dari kalangan pekerja.
“Pengusaha yang lahir dari rahim pekerja akan lebih paham bagaimana membangun hubungan kerja yang adil,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Petrosa Christina mengatakan kegiatan dialog ini menjadi bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di NTT.
Dialog bertujuan membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sekaligus memberikan pemahaman terkait hak, kewajiban, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Kegiatan berlangsung satu hari dengan metode diskusi panel dan tanya jawab, menghadirkan narasumber dari pemerintah, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja.
Sebanyak 300 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Apindo, serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat.
Dialog ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di NTT, terutama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat perlindungan bagi pekerja.
Editor: Ocep Purek
