Rumah hingga Fasilitas Publik Rusak, Kementerian PU Percepat Penanganan di Sikka
 |
| Rapat koordinasi Kementerian PU, pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Sikka terkait penanganan infrastruktur di kabupaten Sikka. Foto: Ibo |
Dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Sikka, Minggu (23/8/2026) malam, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago membahas sejumlah langkah darurat hingga rehabilitasi infrastruktur yang terdampak gempa.
Kondisi di lapangan tergolong serius. Hingga Minggu, sebanyak 3.942 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, terdiri atas 854 rumah rusak berat, 824 rumah rusak sedang, dan 2.264 rumah rusak ringan.
Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, rumah ibadah, jaringan air bersih, sanitasi, serta sejumlah ruas jalan dan jembatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, Kementerian PU menganggarkan sekitar Rp 810 miliar untuk penanganan 155 kilometer jalan. Sementara itu, dana tanggap darurat sekitar Rp 100 miliar untuk penanganan awal bencana.
Dody menegaskan, penanganan akan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan sehingga infrastruktur yang paling mendesak dapat diprioritaskan.
"Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana," kata Dody dalam rapat tersebut.
Menurut dia, pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah kondisi dan kebutuhan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.
Dody meminta pemerintah daerah segera menentukan infrastruktur yang menjadi prioritas agar penanganannya tidak berjalan terlalu lama.
"Pak Bupati mana yang prioritaskan jadi kita fokusnya di situ dulu," ujarnya.
Dody Hanggodo meminta pemerintah daerah dan tim teknis segera melakukan langkah darurat sekaligus menyiapkan desain penanganan permanen.
Menurut dia, kebutuhan di wilayah pesisir harus dilihat secara menyeluruh karena penanganannya bukan hanya menyangkut jalan, tetapi juga potensi kebutuhan perlindungan pantai.
Di tengah proses asesmen bangunan, pemerintah juga mulai memikirkan solusi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum memungkinkan untuk ditempati.
Dody menegaskan, seluruh langkah tersebut harus diarahkan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.
Ia mengatakan percepatan penanganan bencana merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Beliau inginnya warga negara yang terdampak bencana, hari ini terdampak, satu detik kemudian di depannya itu bisa tersenyum," kata Dody.
Karena itu, ia meminta seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, produktif, tetapi tetap efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.
Gubernur NTT Melki Laka Lena meminta Kementerian PU memberi perhatian khusus terhadap jalur utara Pulau Flores.
Melki mengatakan, jalur tersebut merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Nagekeo, Ende, Sikka, hingga kawasan pesisir utara Flores.
Ia bahkan meninjau kondisi jalur tersebut saat perjalanan dari Nagekeo menuju Maumere sebelum mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana.
"Saya mau pastikan lagi memang setelah gempa ini utara itu nampaknya masih butuh juga untuk kita intervensi segera," kata Melki.
Menurut dia, kondisi jalan yang baik sangat penting dalam situasi bencana. Akses darat memungkinkan bantuan dikirim dengan lebih cepat ke wilayah terdampak tanpa terlalu bergantung pada transportasi udara.
Namun, sejumlah ruas jalan di bagian utara Flores justru mengalami kerusakan dan terancam putus.
Melki meminta kerusakan tersebut segera ditangani sebelum kondisinya semakin parah. Ia juga meminta tim teknis Kementerian PU mempercepat pemeriksaan terhadap fasilitas publik, terutama gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah.
Menurut Melki, masyarakat membutuhkan kepastian apakah bangunan yang terdampak gempa masih aman digunakan.
Melki mengusulkan agar asesmen bangunan diprioritaskan pada tiga kelompok utama, yakni kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Setelah itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan terhadap rumah ibadah seperti gereja dan masjid.
"Orang mau kepingin masuk kantor dan sekolah, tapi masih dalam kondisi tersebut," katanya.
Ia juga mendorong adanya mekanisme pemeriksaan cepat untuk mempercepat proses asesmen rumah warga.
Melki menilai keterbatasan tenaga ahli dapat diatasi dengan melibatkan mahasiswa atau tenaga terlatih melalui pelatihan singkat, sehingga pemeriksaan terhadap bangunan dapat dilakukan dalam jumlah lebih besar dan dalam waktu lebih cepat.
"Semua orang sudah pasti mau kepingin balik lagi hidup normal. Nah, ini mesti kita cek segera rumah-rumah penduduk," ujarnya.
Melki menyampaikan opsi pembangunan hunian sementara (huntara) agar warga tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.
Ia menilai hunian sementara dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari sembari menunggu rumah mereka diperbaiki atau dibangun kembali.
"Kalau khusus huntara dari Kementerian PU, pengkajian jajaran bisa membangunnya," kata Melki.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka Margaretha M.D.M. Bapa memaparkan, gempa berdampak pada seluruh wilayah Kabupaten Sikka.
Sebanyak 21 kecamatan terdampak, dengan sekitar 352.000 jiwa merasakan dampak gempa. Dari hasil pendataan sementara, kerusakan rumah warga mencapai 3.942 unit dengan rinciannya 854 rumah rusak berat, 824 rumah rusak sedang,.2.264 rumah rusak ringan.
Margaretha mengatakan, data tersebut dihimpun dari pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Pemerintah daerah kemudian melakukan verifikasi dan validasi bersama BNPB serta Kementerian PU.
Selain rumah warga, kerusakan juga ditemukan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, rumah ibadah, sarana air bersih dan sanitasi.
Untuk gedung pemerintahan, tercatat delapan unit rusak berat, enam unit rusak sedang dan 38 unit rusak ringan. Kantor Bupati Sikka telah menjalani asesmen oleh tim Balai dan direkomendasikan untuk digunakan secara terbatas.
Dua gedung lainnya, yakni Mall Pelayanan Publik dan gedung perpustakaan yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu, juga diminta segera mendapatkan asesmen lebih lanjut.
Pada sektor kesehatan, sejumlah fasilitas juga mengalami kerusakan. Tim telah melakukan asesmen terhadap tiga rumah sakit. Hasil pemeriksaan memberikan rekomendasi berbeda-beda mengenai tingkat keamanan penggunaannya.
Selain rumah sakit, terdapat 27 puskesmas yang tersebar di wilayah Sikka dan masih dalam proses pemeriksaan. Pemerintah daerah juga mendata kerusakan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air bersih, terutama di Kecamatan Palue.
Margaretha menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut mengandalkan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan. Masalahnya, banyak bak penampungan air hujan mengalami keretakan akibat gempa.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan air minum warga meningkat. Pemerintah untuk sementara mendorong distribusi air mineral ke wilayah terdampak.
"Untuk konsumsi air bersihnya terbatas pasca keretakan di bak-bak penampung air hujan," ujarnya.
Pemerintah daerah juga telah mengirimkan satu truk air mineral ke wilayah tersebut, tetapi pasokan diperkirakan cepat habis sehingga distribusi lanjutan harus segera dilakukan.
Kerusakan infrastruktur transportasi juga menjadi perhatian serius. Salah satu yang disoroti adalah ruas jalan provinsi di jalur utara yang menghubungkan Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
Sebelum gempa, ruas tersebut sudah terancam akibat bencana hidrometeorologi. Gempa kemudian memperparah kondisi jalan hingga lebar badan jalan yang dapat dilalui disebut hanya tersisa untuk satu kendaraan.
Sejumlah jembatan lain juga dilaporkan dalam kondisi kritis yang menghubungkan akses menuju kawasan wisata dan fasilitas sekolah.
Pemerintah daerah juga melaporkan sejumlah ruas jalan tertutup longsor. Mobilisasi alat berat menjadi tantangan karena kondisi geografis yang sempit dan medan yang sulit dilalui kendaraan pengangkut alat berat.
Dinas PUPR Sikka sendiri hanya memiliki dua alat berat, yakni satu excavator dan satu loader. Keduanya sudah berusia cukup tua sehingga kemampuan penanganan di tengah kondisi bencana menjadi terbatas.
Di sejumlah wilayah pesisir, gempa juga memperparah kerusakan akibat abrasi. Salah satu ruas jalan kabupaten di wilayah pesisir Palue dilaporkan hampir putus. Di lokasi tersebut terdapat fasilitas sekolah dan kantor camat yang terancam terdampak jika abrasi terus berlangsung.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sikka, hingga Minggu sore terdapat 5.658 kepala keluarga atau 19.737 jiwa yang mengungsi secara mandiri di 19 kecamatan. Sementara di lokasi pengungsian terpusat di Gelora Samador, tercatat 345 kepala keluarga atau 1.264 jiwa. Pemerintah juga telah memfasilitasi sebagian warga yang ingin kembali ke rumah adat dengan dukungan logistik.
Editor: Ocep Purek
