Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Menteri P2MI Teken MoU Perlindungan Pekerja Migran Asal NTT
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang perlindungan PMI asal NTT. Foto: Ocep Purek |
Kupang, NTTPride.com — Pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT. Pada Kamis (7/8/2025), Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang perlindungan PMI asal NTT di Lobi Lantai I Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT.
Acara ini turut dihadiri Anggota DPD RI Perwakilan NTT, Sekjen KP2MI, Sekda Provinsi NTT, para bupati dan wakil bupati dari berbagai kabupaten pengirim PMI, serta jajaran pimpinan OPD dan staf ahli gubernur.
Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting bagi NTT dalam mendorong skema migrasi aman, legal, dan berdaya saing tinggi bagi warganya.
Dalam dialog, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri P2MI dan menegaskan pentingnya memperbaiki sistem migrasi di NTT agar para pekerja tidak lagi menjadi korban jalur ilegal.
"Hari ini adalah momentum untuk mendengar dan menyerap arahan dari Pak Menteri, agar kita semua di NTT bisa membenahi proses penempatan PMI menjadi lebih baik legal, terampil, terlindungi, dan membanggakan," kata Melki.
Ia mengakui bahwa masyarakat NTT terkenal pekerja keras, jujur, dan tulus, namun selama ini masih banyak yang terjebak dalam sindikat ilegal.
"Saya senang sekarang mulai banyak anak-anak kita yang berangkat sebagai perawat, teknisi otomotif, bukan hanya sebagai pekerja informal. Ini kemajuan. Kita ingin ke depan lebih banyak lagi yang berangkat secara legal dan menjadi berkat bagi NTT, Indonesia, dan keluarganya," tegas Gubernur Melki.
Gubernur Melki menyambut komitmen tersebut dengan antusias dan menegaskan bahwa Pemprov NTT siap bersinergi secara penuh.
"Terima kasih Pak Menteri. Kami siap kerja konkret, agar anak-anak NTT tidak lagi dimanfaatkan sindikat, tapi bisa bekerja dengan aman, bangga, dan jadi duta pembangunan dari tanah Flobamorata," pungkas Gubernur Melki Laka Lena.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa tugas utama kementeriannya adalah melindungi pekerja migran dari kekerasan, eksploitasi, dan sindikat perdagangan manusia.
"Dari pengalaman saya selama sembilan bulan menjadi menteri, kami menyimpulkan bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi karena pekerja migran berangkat lewat jalur ilegal, tanpa dokumen lengkap, tanpa keterampilan, dan tanpa perlindungan," ujarnya.
Ia memaparkan rencana strategis P2MI, termasuk membentuk Pusat Layanan Migrasi (P4MI) dan Desa Mitra Emas di daerah pengirim PMI, seperti NTT.
"Kami akan bantu NTT bentuk pusat-pusat migrasi di kabupaten-kabupaten utama. Di sana, masyarakat bisa mendapatkan informasi kerja luar negeri, pelatihan bahasa, keterampilan, hingga pendampingan pengurusan dokumen secara terintegrasi," jelas Abdul Kadir.
Lebih lanjut, ia memaparkan peluang besar di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, hingga Kanada, yang membutuhkan pekerja migran terampil di bidang keperawatan, teknisi, hingga hospitality.
"Bayangkan, bekerja sebagai perawat di Jepang, gaji terendah 20 juta per bulan. Sementara UMK Kupang masih di kisaran dua jutaan. Ini peluang emas. Tapi hanya bisa kita ambil kalau sistem penempatan kita rapi dan terstandar," tegasnya.
Menteri P2MI juga mengingatkan para bupati agar serius menjadikan migrasi aman sebagai program unggulan, karena dampaknya sangat nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa dan keluarga pekerja migran.
Dalam dialog bersama, Menteri Karding juga mengumumkan akan membentuk tim khusus P2MI untuk NTT guna mempercepat implementasi program dan mengawal semua langkah strategis bersama Pemprov dan Pemkab.
"Kami akan bantu NTT dengan tim khusus dari kementerian. Kami ingin NTT tidak sekadar jadi pengirim PMI, tapi menjadi model nasional dalam tata kelola migrasi yang aman, terencana, dan bermartabat," tutupnya.
NTT termasuk daerah dengan jumlah PMI cukup besar di Indonesia, namun masih diwarnai kasus keberangkatan non-prosedural. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci memperkuat skema migrasi aman dan pengelolaan remitansi yang berdampak pada pembangunan desa dan keluarga.
Editor: Ocep Purek
