Menteri Abdul Kadir Teken MoU dengan Pemprov NTT: "Kita Harus Lindungi Mutiara dari Pulau-Pulau"
 |
| Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, secara resmi menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi NTT yang diwakili Gubernur Melki Laka Lena. Foto: Ocep Purek |
Penandatanganan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis untuk menata kembali ekosistem migrasi tenaga kerja dari NTT secara lebih aman, terampil, dan legal, sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional dalam menjadikan migrasi sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural.
Dalam sambutannya, Menteri Abdul Kadir Karding mengapresiasi perhatian serius Gubernur Melki Laka Lena terhadap isu migrasi, seraya menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal transformasi cara pandang terhadap masa depan generasi muda NTT.
"Kita tidak sekadar mengirim orang kerja ke luar negeri. Kita sedang menginvestasikan sumber daya manusia dari pulau-pulau ini. Kita kirim mereka bukan hanya cari uang, tapi cari pengalaman, jaringan, dan skill, supaya saat kembali, mereka bisa jadi pengusaha, pejabat, bahkan gubernur," ujar Abdul Kadir penuh semangat.
Ia menyebut bahwa dengan gaji minimum pekerja domestik di Jepang yang bisa mencapai Rp20 juta per bulan, peluang migrasi yang aman dan legal dapat menggerakkan ekonomi desa secara langsung dan berkelanjutan.
Abdul Kadir mengungkapkan hasil evaluasi sembilan bulan menjabat sebagai Menteri P2MI. Ia menyimpulkan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap PMI sebagian besar disebabkan oleh keberangkatan ilegal.
"Orang berangkat sendiri, tidak lewat jalur resmi, dimainkan sindikat, tanpa pelatihan, tanpa dokumen. Akhirnya mereka dibayar murah, dilecehkan, bahkan dipulangkan tanpa hak," ungkapnya.
Ia juga menyoroti praktik pemalsuan dokumen, keterlibatan oknum aparat desa, dan lemahnya literasi migrasi di tingkat akar rumput.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Menteri P2MI menggulirkan dua inisiatif besar: pembentukan “Desa Mitra Emas” dan pendirian “Migrasi Center” di setiap kabupaten/kota.
"Desa Mitra Emas akan menjadi simpul informasi, rekrutmen, dan perlindungan. Sementara Migrasi Center akan jadi tempat pelatihan skill, bahasa, dan asistensi dokumen secara terintegrasi. Tidak perlu bangun gedung baru, cukup pakai gedung yang ada," jelasnya.
Dengan pendekatan ini, ia berharap proses migrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Pemerintah desa pun dilibatkan secara aktif untuk mendampingi warganya dari awal hingga kembali.
Menteri Abdul Kadir memastikan bahwa NTT akan menjadi wilayah prioritas nasional dalam program perlindungan PMI. Ia bahkan menyatakan akan membentuk Tim Khusus P2MI untuk NTT, guna mempercepat pembenahan tata kelola migrasi di provinsi kepulauan ini.
"NTT punya banyak mutiara. Anak-anak daerah ini harus dijaga, dilindungi, dan diberi kesempatan terbaik. Kita bantu bukan karena ini proyek, tapi karena ini mandat moral dan konstitusional kita," tegas Abdul Kadir.
Ia mengajak semua pihak, dari bupati hingga kepala desa, untuk melihat peluang ini bukan hanya sebagai proyek kerja, tapi sebagai strategi pembangunan manusia NTT secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Abdul Kadir menilai bahwa salah satu cara paling efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran di NTT adalah dengan penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri secara legal dan sistematis.
"Kalau 100 orang dari satu kecamatan bekerja di Jepang, tiap bulan uang yang masuk bisa Rp400 juta. Apa ada APBD yang bisa gerakkan ekonomi desa secepat itu? Ini bukan wacana. Ini peluang nyata. Tinggal kemauan politik kita," tandasnya.
Editor: Ocep Purek
