Koperasi Merah Putih dan Kedaulatan Pangan: Gubernur Melki–Menko Zulkifli Pacu Ekonomi Desa
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan RI Zulkifli Hasan. Foto: Ocep Purek |
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Pasca Peluncuran KDMP/KKMP Provinsi NTT yang digelar di Aula El Tari Kupang, Jumat (1/8/2025), dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan RI Zulkifli Hasan selaku Ketua Satgas Nasional KDMP/KKMP.
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Melki dan Menko Zulkifli Hasan menyampaikan arah kebijakan dan tekad untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dari desa.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi nasional, Wamendagri Bima Arya, Warmen KKP Didit Herdiawan, Dirjen berbagai kementerian, hingga jajaran direktur BUMN seperti PT Pos Indonesia, Telkom, Pertamina, ID Food, Bank Mandiri, BSI, dan LPDB, perwakilan BUMN, lembaga keuangan, serta pimpinan daerah se-NTT.
Dalam laporannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena memaparkan bahwa dari total 3.137 desa dan 305 kelurahan di seluruh NTT, seluruhnya telah memiliki KDMP/KKMP yang sah secara hukum melalui akta notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM.
“Hari ini kami laporkan bahwa 100 persen desa dan kelurahan di NTT, total 3.442 unit KDMP/KKMP, telah terbentuk dan memiliki badan hukum. Sekarang kita memasuki fase penting: operasionalisasi dan pemberdayaan koperasi agar benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar Melki.
Dua koperasi percontohan di NTT yakni KDMP Penfui Timur (Kabupaten Kupang) dan KDMP Fatuketi (Kabupaten Belu) telah menunjukkan model usaha terpadu yang mencakup gerai simpan pinjam, sembako, klinik, apotek, logistik, hingga gudang penyimpanan hasil pertanian dan perikanan.
Menurut Melki, tahapan selanjutnya adalah membangun kapasitas SDM koperasi, mengembangkan gerai sesuai potensi lokal, mengakses pendanaan yang proporsional, serta memperluas keanggotaan koperasi secara inklusif.
“Mari kita kerahkan semua daya terbaik dari desa hingga pusat agar KDMP/KKMP ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemandirian desa. Ayo bangun koperasi desa, Indonesia jaya, NTT bangkit!” seru Melki menutup laporannya yang mendapat tepuk tangan hadirin.
Gubernur Melki secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Menko Pangan, jajaran kementerian/lembaga, Forkompimda, notaris, lembaga jasa keuangan, dan seluruh Bupati/Wali Kota di NTT yang telah bekerja bahu-membahu hingga KDMP/KKMP terbentuk 100 persen.
“Ini bukan kerja satu orang, ini kerja kolaboratif. Inilah semangat gotong royong sejati dalam membangun ekonomi desa,” ujar Melki.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan RI Zulkifli Hasan dalam pidatonya menyampaikan refleksi tajam soal kemunduran daya saing ekonomi Indonesia pasca reformasi, terutama di sektor pangan dan pertanian. Ia menyebut koperasi sebagai solusi strategis untuk memperbaiki struktur ekonomi dari desa.
“Kita pernah hebat. Kita punya IPTN, kita bisa bikin kapal, senjata, bahkan satelit. Tapi kini kita malah impor beras 3,8 juta ton, gandum 13 juta ton, gula 6 juta ton. Ini bukan karena rakyat kita malas. Tapi karena politik dan birokrasi kita belum berpihak. Kita harus ubah itu mulai dari desa dan dari koperasi!” tegas Zulkifli.
Ia memuji langkah cepat Gubernur NTT dan seluruh kepala daerah di provinsi ini yang berhasil membentuk lebih dari 3.400 KDMP/KKMP hanya dalam dua bulan.
“Saya terharu. Dalam tempo singkat, seluruh desa di NTT sudah punya koperasi merah putih. Ini kerja raksasa. Tapi ini baru awal. Target kita: 28 Oktober semua koperasi ini sudah berjalan operasional,” ujarnya.
Zulkifli juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Inpres dan Keppres untuk mengoordinasikan 17 kementerian/lembaga dalam mendukung KDMP/KKMP.
“Presiden ingin pembangunan dimulai dari desa. Bukan bantuan, bukan belas kasihan, tapi pemberdayaan! Uang negara harus masuk ke rakyat. Ini semangat koperasi merah putih!” tegasnya.
Zulkifli menegaskan model bisnis KDMP/KKMP harus berbasis kebutuhan nyata, minimal memiliki tujuh gerai: kantor koperasi, toko sembako, unit simpan pinjam, apotek, klinik, logistik, dan cold storage. Ia juga memastikan bahwa plafon pembiayaan koperasi bisa mencapai Rp3 miliar, disesuaikan dengan skala desa.
Kementerian Keuangan telah menerbitkan regulasi teknis agar koperasi segera bisa mengakses pembiayaan langsung, tanpa prosedur birokrasi yang panjang. Bahkan, untuk mendukung percepatan, proposal bisnis sederhana tengah disusun dan akan disebarluaskan ke seluruh desa.
“Kita bukan cari jalan mudah, tapi cari jalan yang benar. Kalau cuma kasih bansos, gampang. Tapi itu tidak menyelesaikan. Kita ingin rakyat kita bangkit, berdiri di kaki sendiri lewat koperasi,” tandas Zulkifli.
Mengakhiri arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa adalah bagian dari agenda besar Presiden Prabowo dalam menyiapkan Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan.
“Kita ingin desa jadi kekuatan ekonomi. Dengan koperasi desa, rakyat bisa mandiri, kreatif, dan produktif. Kita berdayakan, bukan disuapi. Inilah jalan menuju Indonesia maju, Indonesia berdaulat pangan, dimulai dari desa!” tutup Zulkifli Hasan penuh semangat.
Editor: Ocep Purek
