Sumur Bor Air Bersih di Kupang Beroperasi, Gubernur Melki Laka Lena: “Air Adalah Emas bagi Warga”
 |
| Menghadiri Acara Peresmian Sumur Bor Air Bersih Bagi Masyarakat Nusa Tenggara Timur Dalam Rangkaian Gerakan Nasional 23 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT dan PPSPM). Foto: Ocep Purek |
Program ini merupakan bentuk nyata sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perbankan, hingga PPATK untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen dalam pemberantasan kejahatan keuangan.
Acara peresmian dihadiri, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr. Ivan Yustiavandana, Wakapolda NTT Brigjen Pol. Baskoro Tri Prabowo, Direktur Kepatuhan BPD NTT Christofel S.M. Adoe, Kepala OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu, Ketua Gerakan Nasional APUPPT Sri Bagus Arosyid, serta para tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa ketersediaan air bersih adalah masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat di provinsi kepulauan ini.
“Air itu emas bagi orang NTT. Sebelum ada sumur bor, warga di sini mengeluarkan Rp750 ribu sampai Rp1 juta per bulan hanya untuk membeli air. Sekarang mereka bisa mengalokasikan dana itu untuk kebutuhan lain, mulai dari rumah tangga hingga usaha,” ujarnya.
Melki mengingatkan warga untuk menjaga fasilitas ini dengan baik agar dapat digunakan secara berkelanjutan.
“Air ini tidak hanya untuk diminum, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan usaha kecil. Terima kasih kepada PPATK, perbankan, dan semua pihak yang sudah memberi hati untuk membantu. Semoga air ini mengalirkan manfaat dan berkat bagi semua,” tambahnya.
Gubernur juga menilai bantuan ini strategis mengingat NTT merupakan daerah perbatasan negara yang rawan terhadap berbagai ancaman, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Mewakili Kapolda NTT, Wakapolda Brigjen Pol. Baskoro Tri Prabowo menekankan bahwa penyediaan air bersih adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
“Lima sumur bor di Kupang ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. Ini contoh nyata bahwa kolaborasi antara penegak hukum dan semua pihak bisa menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa gerakan nasional APUPPT & PPSPM adalah komitmen kolektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan lintas negara.
“Pencegahan pencucian uang, terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga fasilitas ini, manfaatkan sebaik-baiknya, dan tetap bersatu membangun NTT yang aman dan sejahtera,” ujarnya.
Christofel S.M. Adoe, Direktur Kepatuhan BPD NTT, menegaskan bahwa sektor jasa keuangan memegang peran kunci dalam deteksi dan pencegahan aliran dana ilegal.
“Keberhasilan pemberantasan kejahatan keuangan ditopang oleh kolaborasi erat antara PPATK, OJK, BI, aparat hukum, pelaku industri, dan masyarakat. Sinergi ini bukan hanya konsep, tapi tindakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
BPD NTT, lanjut Christofel, terus membangun kesadaran publik dan meningkatkan kapasitas pelaporan transaksi mencurigakan.
“Sumur bor ini menjadi simbol kepedulian yang terus mengalir. Kami percaya peran kami tidak berhenti pada kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan praktik keuangan yang sehat menjadi budaya di NTT,” tegasnya.
Dr. Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, mengungkapkan alasan memilih NTT sebagai lokasi program bantuan.
“Kami mencintai masyarakat NTT, dan tidak akan berhenti mencintai. Kalau uangnya dari usaha halal tidak masalah, tapi kalau dari korupsi, narkoba, atau kejahatan lain, itu yang kami kejar. Dalam waktu yang sama, kami juga ingin mencari sumber kehidupan nyata bagi warga, salah satunya air bersih,” ujarnya.
Ivan memastikan program ini akan berlanjut dengan pembangunan lima sumur bor lagi di Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
“Gerakan ini bukan hanya ulang tahun PPATK, tapi peringatan 23 tahun undang-undang anti pencucian uang. Ini gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melawan kejahatan keuangan dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur NTT, Kepala PPATK, Wakapolda NTT, dan Direktur BPD NTT, dilanjutkan pemotongan pita serta pengoperasian perdana sumur bor. Kemudian meninjau lokasi dan menyaksikan langsung aliran air bersih yang mulai mengalir ke rumah warga.
Peresmian sumur bor ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian sosial, tetapi juga bukti bahwa sinergi lintas sektor dapat menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Kerja sama ini diharapkan terus berlanjut untuk menjawab tantangan di bidang air bersih dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.
Editor: Ocep Purek
