Gubernur NTT Melki: Gereja dan Pemerintah Harus Bergerak Bersama Bangun Pendidikan dan Masa Depan NTT
 |
| Materi Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Uskup Agung Kupang Hironimus Pakaenoni dalam acara Musyawarah Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Foto: Ocep Purek |
Acara berlangsung di Hotel Sahid T-More Kupang, Rabu (1/10/2025), dengan dihadiri Uskup Agung Kupang Mgr. Hironimus Pakaenoni, para pastor, tokoh gereja, serta undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Gubernur Melki menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan Gereja Katolik dalam membangun pendidikan, memperkuat nilai Pancasila, serta menyiapkan generasi muda NTT menuju Indonesia Emas 2045.
Melki mengawali materinya dengan cerita pengalaman saat menjadi fasilitator dalam Sidang Agung Gereja Indonesia (SAGI) tahun 2005. Ia bertugas membahas isu fragmentasi bangsa dan formalisme agama.
“Waktu itu Gereja Katolik menegaskan kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Dari forum itu lahirlah inspirasi lagu Pancasila Rumah Kita yang pertama kali dinyanyikan pada 4 Desember 2005,” kata Melki.
Ia menegaskan bahwa Gereja sejak dulu punya kontribusi besar untuk merawat kebangsaan. Spirit itu, menurutnya, relevan untuk menjawab tantangan pendidikan, lingkungan, dan ekonomi umat di NTT masa kini.
Melki menyampaikan bahwa pembangunan di NTT diselaraskan dengan delapan agenda nasional (Asta Cita) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu:
1. Memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memantapkan sistem pertahanan negara dan memajukan pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hingga ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, serta peran perempuan, pemuda, dan disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dalam negeri.
6. Membangun dari desa guna mengurangi kemiskinan.
7. Reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Menjaga lingkungan, budaya, dan toleransi antar umat beragama.
“Agenda nasional ini sangat selaras dengan perjuangan Gereja Katolik. Isu lingkungan misalnya, sering menjadi perhatian utama Gereja, seperti dalam polemik geothermal di Flores,” jelasnya.
Melki menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma membawa visi menjadikan NTT sebagai provinsi yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.
Visi tersebut dijalankan melalui tujuh pilar pembangunan:
1. Ekonomi berkelanjutan: sektor pertanian, peternakan, ekowisata, UMKM, koperasi desa, hingga digitalisasi.
2. Kesehatan: pemerataan tenaga medis, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penguatan posyandu.
3. Pendidikan: pembangunan SMA/SMK/SLB, sekolah vokasi berbasis potensi daerah, beasiswa, hingga sekolah asrama.
4. Kesejahteraan sosial: program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat olahraga, dan rumah layak huni.
5. Digitalisasi dan UMKM: mendorong one village one product serta pengolahan hasil pertanian dan tenun agar bernilai tambah.
6. Perempuan dan pemuda: peningkatan peran kelompok marginal dalam pembangunan.
7. Penegakan hukum dan sosial: penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi di NTT.
Melki merinci beberapa program penting yang didorong pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat:
Untuk Program Pusat yaitu Program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini penyakit. Sekolah Rakyat Olahraga untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan olahraga. Rumah layak huni yang pembiayaannya ditanggung pemerintah.
Untuk Program Pemerintah Provinsi NTT, One Village One Product & One School One Product, agar desa maupun paroki menghasilkan produk unggulan yang diolah dan dikemas sebelum dipasarkan. NTT Mart, jaringan ritel lokal mirip Alfamart/Indomaret yang akan memasarkan produk asli daerah.
“Kita harus berhenti menjual produk mentah. Kalau diolah dan dikemas, nilainya jauh lebih tinggi dan bisa dinikmati oleh masyarakat NTT sendiri,” tegasnya.
Melki mengkritisi bahwa masih sedikit lembaga Katolik yang mengajukan program ke pemerintah provinsi. Padahal, menurutnya, anggaran pemerintah juga merupakan hak umat Katolik.
“Saya sering lihat, usulan dari gereja Katolik masih sedikit. Padahal kami ingin bermitra. Jangan sungkan, ajukan permintaan, karena pemerintah siap mendukung,” tegas Melki.
Gubernur Melki menaruh perhatian besar terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT. Data menunjukkan 7 dari 10 narapidana di lapas NTT adalah pelaku kekerasan perempuan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Penyebabnya beragam, mulai dari kemiskinan, miras, hingga pola hidup yang salah. Kita harus bekerja sama menekan angka ini,” ujarnya.
Mengakhiri materinya, Gubernur Melki mengajak Gereja Katolik untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan.
“Transformasi pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan di NTT. Kita tidak boleh hanya jadi penonton, tetapi ikut memberi warna untuk Indonesia Emas 2045. Mari pemerintah, Gereja, dan masyarakat bergerak bersama,” pungkasnya.
Editor: Ocep Purek
