Gubernur Melki: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Mesin Ekonomi Desa, Bukan Proyek Administrasi
 |
| Sambutan Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam acara Pelatihan KDKMP bagi para Business Assistant (BA), Project Manager Officer (PMO), dan pendamping. Foto: Ocep Purek |
Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan KDKMP bagi para Business Assistant (BA), Project Manager Officer (PMO), dan pendamping di Hotel Aston Kupang, Senin (24/11/2025).
Pelatihan ini digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT dan diikuti ratusan pendamping dari seluruh kabupaten/kota. Kementerian Koperasi RI turut hadir secara virtual.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menjelaskan bahwa KDKMP merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah berjalan di seluruh Indonesia.
Hingga Juli 2025, lebih dari 80.000 KDKMP telah diresmikan secara nasional, sementara NTT telah membentuk 3.442 KDKMP, satu di setiap desa/kelurahan.
Melki menekankan bahwa program ini harus membumi dan diterima masyarakat, bukan dianggap sebagai instruksi dari atas.
“Legitimasi program harus berakar pada masyarakat. Setiap pendirian KDKMP wajib diawali musyawarah desa, partisipasi warga, dan pengurus yang jujur serta kompeten,” tegasnya.
Ia juga menepis kekhawatiran soal pembentukan koperasi yang terlalu cepat, risiko utang, dan potensi penyimpangan.
“Kritik itu penting, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar niat baik dirawat dengan tata kelola yang tangguh,” ujarnya.
NTT menjadi salah satu provinsi dengan dukungan besar dari pemerintah pusat. Melki menyebut 884 Business Assistant dan PMO telah disiapkan Kementerian Koperasi untuk mendampingi pengurus KDKMP di desa.
Mereka akan bekerja bersama para pendamping lokal desa P3MD untuk memastikan KDKMP berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pelatihan ini instrumen penting untuk menanamkan transparansi, akuntabilitas, dan pencatatan keuangan yang baik,” kata Melki.
Melki memaparkan bahwa KDKMP akan menjadi pusat pengembangan ekonomi desa, terutama dengan memanfaatkan komoditas unggulan NTT seperti kopi dan kakao,jambu mete, garam dan rumput laut, sapi dan peternakan, pariwisata, energi baru terbarukan (EBT).
“Jika komoditas unggulan ini diintegrasikan dengan KDKMP, ditambah sinergi OVOP dan OSOP, koperasi desa bisa menggerakkan nilai tambah dan memperpendek rantai pasok,” jelasnya.
Gubernur menegaskan empat prinsip agar KDKMP berjalan sehat Berakar pada masyarakat melalui musyawarah desa. Tata kelola profesional lewat pelatihan dan sistem pencatatan. Pembiayaan hati-hati dengan mitigasi risiko dan pengawasan bersama. Monitoring dan evaluasi ketat pada setiap tahap implementasi.
“Kita harus memastikan pengurus terlatih, akses pembiayaan dibuka bertahap dan terkontrol, serta evaluasi dilakukan cepat bila ada hambatan,” tegasnya.
Melki mengajak seluruh elemen pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, TNI/Polri, LSM, dan masyarakat untuk mengawal KDKMP sebagai pusat ekonomi desa.
“Ini bukan urusan administrasi. Ini mesin ekonomi yang memelihara martabat keluarga dan memperkuat kearifan lokal,” ungkapnya.
Mengakhiri sambutan, Gubernur Melki secara resmi membuka pelatihan tersebut.
“Dengan memohon restu Tuhan Yang Maha Kuasa, Pelatihan KDKMP bagi para Business Assistant, PMO, dan pendamping di Kota Kupang saya nyatakan dibuka secara resmi,” kata Melki.
Pelatihan ini diharapkan mencetak pendamping berkualitas untuk memperkuat koperasi desa sebagai poros ekonomi rakyat di seluruh NTT.
Editor: Ocep Purek
