Pimpinan OPD ‘Kabur’ dari Paripurna APBD 2026, DPRD Semprot Keras - Gubernur Isyaratkan Perombakan
 |
| Sambutan Gubernur NTT Melki Laka Lena di rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
Dua Rapat Paripurna DPRD NTT yang digelar dalam satu hari dan disebut sebagai yang terlama sepanjang sejarah lembaga itu, berubah panas ketika sejumlah pimpinan OPD diketahui meninggalkan ruang sidang saat pembahasan Ranperda APBD 2026. DPRD menilai tindakan itu tidak menghormati lembaga dan pimpinan daerah.
Paripurna ke-57 memuat lima agenda penting, mulai dari penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap tujuh Ranperda, persetujuan lisan, penetapan keputusan DPRD, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, hingga penyerahan tujuh Ranperda kepada pemerintah daerah.
Sementara Paripurna ke-58 membahas Ranperda APBD NTT Tahun Anggaran 2026 melalui rangkaian agenda serupa: pendapat akhir fraksi, persetujuan lisan, penetapan keputusan DPRD, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, dan penyerahan Ranperda APBD 2026 kepada pemerintah provinsi.
Ketegangan terjadi menjelang penutupan Paripurna ke-58. Ketua Komisi II DPRD NTT Leonardus Lelo menyampaikan interupsi keras setelah melihat banyak pimpinan OPD keluar dari ruang sidang saat pembahasan APBD 2026 masih berlangsung.
“Saya melirik kiri dan kanan, kok pimpinan OPD sudah pulang semua padahal rapat belum selesai. Ini agenda penting terkait APBD 2026. Sikap seperti ini sama saja tidak menghargai Gubernur dan Wakil Gubernur, apalagi lembaga DPRD,” tegas Lelo.
Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus diberikan sanksi.
“Gubernur dan Wagub saja duduk sampai akhir rapat. Pimpinan OPD pulang duluan itu keliru. Mereka sibuk apa? Pimpinan saja masih ada,” ujarnya menutup interupsi.
Teguran itu langsung ditanggapi oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena, yang mengaku turut terkejut dengan hilangnya para pimpinan OPD saat pembahasan APBD 2026.
“Terima kasih kepada Pak Lelo atas tegurannya. Ini jadi catatan bagi saya, Pak Wagub, dan Plh Sekda. Tadi Pak Wagub juga sudah marah-marah di grup OPD,” kata Gubernur.
Melki mengaku terkejut melihat absennya para pimpinan OPD pada sesi kedua rapat.
“Saya juga kaget, paripurna pertama semua lengkap. Masuk paripurna kedua kok banyak yang hilang. Ini jadi catatan untuk teguran dan juga evaluasi struktur,” ujarnya.
Melki menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi dan akan menjadi bahan evaluasi struktural.
“Bagus juga ini untuk jadi momentum perombakan. Terima kasih Pak Leo sudah menegur kami,” tutup Gubernur.
Insiden tersebut menyoroti kembali persoalan disiplin dan tanggung jawab pimpinan OPD dalam mengikuti proses politik anggaran yang krusial bagi arah pembangunan NTT.
Editor: Ocep Purek
