Musda XI Golkar NTT Dibuka: Konsolidasi, Evaluasi, dan Arah Baru Partai Lima Tahun ke Depan
 |
| Musda Ke XI DPD 1 Partai Golkar NTT. Foto: Ocep Purek |
Musda berlangsung dengan kehadiran jajaran DPD I, ketua-ketua DPD II kabupaten/kota, organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar, fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta para sesepuh partai.
Musda dibuka dengan laporan Ketua Panitia, Yohanes De Rosari, yang memerinci agenda pokok serta rancangan keputusan yang akan disahkan peserta.
Ia menyebut sedikitnya 13 rancangan keputusan akan dibahas, mencakup: pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025, arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan, rekomendasi politik, program konsolidasi kepartaian, hingga mekanisme pemilihan ketua dan Dewan Pertimbangan.
“Musda ini menjadi momentum memperkuat soliditas Golkar NTT dan memastikan organisasi berjalan lebih efektif ke depan,” jelas De Rosari.
Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan sambutan berikutnya. Dengan nada terbuka, Melki menjelaskan dinamika terkait penugasannya oleh DPP Golkar untuk fokus pada struktur dan pekerjaan di tingkat nasional.
Ia mengakui menerima banyak aspirasi dari ketua-ketua DPD II yang meminta dirinya tetap memimpin Golkar NTT. Namun ia menegaskan bahwa tugas di pusat merupakan mandat partai yang harus dijalankan.
“Saya mohon izin kepada seluruh kader. Penugasan saya ke pusat bukan berarti saya meninggalkan NTT. Hati saya tetap di sini, dan secara fisik saya tetap akan hadir dalam konsolidasi kita,” tegas Melki.
Melki kemudian menyinggung isu pembangunan NTT, khususnya soal ketergantungan ekonomi terhadap pasokan dari luar daerah. Menurutnya, angka-angka perdagangan menunjukkan NTT terlalu bergantung pada komoditas impor antarwilayah.
“Kita ini defisit ekonomi dalam banyak sektor. Banyak barang yang sebenarnya bisa kita hasilkan sendiri. Golkar harus menjadi pelopor penggunaan produk lokal dan kemandirian ekonomi NTT,” ujarnya.
Ia meminta Musda memikirkan strategi politik yang membantu mengurangi ketergantungan tersebut, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis desa dan UMKM.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan sambutan sekaligus membuka Musda. Ia langsung menyinggung polemik terkait penarikan Melki ke pusat.
“Saya minta maaf kepada seluruh kader Golkar NTT karena kami harus menarik Pak Melki ke pusat. Tapi beliau tidak meninggalkan NTT. Kami hanya meminjam pikiran dan kewibawaannya,” kata Sarmuji.
Sarmuji meminta seluruh pengurus menyikapi keputusan itu dengan kedewasaan organisasi. Menurutnya, partai berjalan dalam mekanisme kepentingan nasional, dan peran Melki dibutuhkan untuk kerja-kerja strategis di DPP.
Dalam sambutannya, Sarmuji juga menyoroti perubahan besar dalam lanskap politik akibat media sosial dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, opini publik kini terbentuk sangat cepat dan rentan dimanipulasi oleh konten digital.
“Emosi publik sekarang bisa digerakkan hanya lewat konten. Ini dunia baru yang penuh tantangan. Golkar harus hadir dengan konten yang benar, mencerahkan, dan mendidik,” katanya.
Ia mendorong Golkar NTT memberi porsi besar pada segmentasi pemilih muda, yang jumlahnya akan dominan pada Pemilu 2029.
Sarmuji menegaskan bahwa sejak awal Golkar didirikan oleh kelompok fungsional, sehingga partai ini tidak boleh menutup diri.
“Golkar tidak memandang asal-usul. Siapa pun dengan kualitas dan komitmen bisa memimpin. Ini harus dijaga,” ujarnya.
Ia memuji gaya kepemimpinan Melki yang dianggap dekat dengan ketua-ketua kabupaten/kota, dan berharap pemimpin berikutnya mampu melanjutkan pola yang sama.
“Kedekatan itu harus tetap dijaga. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang hadir,” kata Sarmuji.
Menutup sambutan, Sarmuji mengingatkan peserta bahwa Musda bukan sekadar memilih ketua baru.
“Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah baik kita lanjutkan. Tujuan kita hanya satu: Golkar harus lebih kuat di NTT,” pungkasnya.
Dengan demikian, Musda XI Golkar NTT resmi dibuka dan berlanjut pada sidang-sidang pleno untuk mengesahkan agenda organisasi serta menyiapkan kepemimpinan baru sesuai mekanisme partai.
Editor: Ocep Purek
