Mengapa NTT Miskin?
Penulis: Sam Harly Babys
Sebuah pertanyaan klasik yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu mengusik telinga seluruh masyarakat. Sejak tahun 1958 tatkala NTT “mendeklarasikan” dirinya sebagai sebuah Provinsi, pekikan perang terhadap kemiskinan selalu digaungkan. Berbagai program dibuat dan didesain agar angka kemiskinan dapat ditekan keberadaannya.
Sebuah pertanyaan paling mendasar; Mengapa? Mengapa Provinsi NTT tetap miskin? Padahal setiap pemimpin, baik itu tingkat Desa, Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat selalu menghadirkan visi-misi dan program untuk memberantas kemiskinan. Akibat dari keadaan inilah yang mendorong banyak orang, termasuk didalamnya para pakar, akademisi bahkan berbagai lembaga turut serta untuk menganalisa berbagai faktor yang menyebabkan Provinsi ini terus menyandang predikat sebagai Provinsi miskin. Analisa dimaksudkan agar faktor ini menjadi atensi khusus bagi mereka yang memegang tongkat komando.
Dari sekian banyak referensi yang penulis baca, baik itu berupa opini, jurnal maupun ungkapan langsung, sebagian besar mengerucut pada 3 faktor utama penyebab kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; yakni :
1. Faktor Struktural, dalam hal ini terkait kebijakan Pemerintah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan
3. Faktor Geografis.
Sebuah pertanyaan kecil muncul dalam benak; Metode seperti apa yang dipakai, sehingga menempatkan ketiga hal diatas sebagai faktor penyebab kemiskinan. Apakah hanya sekadar analisa pribadi? Melalui risetkah? Atau ada cara lain? Dan benarkah demikian? Mari kita analisa bersama point demi point.
1. Faktor Struktural.
Ketika bicara faktor struktural, tentunya menempatkan Pemerintah sebagai aktor utama. Pada bagian ini, pemerintah dituntut untuk menghadirkan berbagai program serta kemudahan – kemudahan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya kesempatan kerja yang seluas-luasnya, agar masyarakat memiliki kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi.
Pertanyaan lanjutan; Apakah Pemerintah sudah mengupayakan cara ini?
Untuk menjawab pertanyaan ini, mendorong penulis untuk membuka kembali berbagai program yang disajikan setiap Gubernur Nusa Tenggara Timur dari masa ke masa. Dan fakta bahwa sejak kepemimpinan Gubernur pertama Bapak W.J. Lalamentik hingga kepemimpinan Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena saat ini, selalu menempatkan masyarakat miskin pada tujuan utama. Itu artinya berbagai program, kemudahan serta kesempatan telah diberikan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat membenahi diri dan keluar dari preidikat miskin.
Melihat fakta bahwa mayoritas penduduk miskin di NTT berprofesi sebagai Petani, mendorong Pemerintah untuk bergerak cepat membenahi sektor ini. Berbagai kemudahan telah dan terus diberikan bagi para petani, baik itu berupa modal usaha, pendampingan - pendampingan, bantuan bibit, teknologi, bahkan pasar sekalipun telah disiapkan.
Fakta bahwa di lapangan mereka memanfaatkan secara baik berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Hasilnya adalah pendapatan mereka semakin meningkat.
Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah Pusatpun ikut menginterfensi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi seluruh penduduk miskin dengan nominal yang cukup besar. Tujuan BLT ini jelas, yakni untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin serta menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Tetapi fakta membuktikan bahwa mereka terus miskin. Padahal berbagai kemudahan telah mereka manfaatkan secara baik, bahkan dilihat dari pendapatanpun semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa ada yang salah. Berangkat dari kasus ini, sebagai penulis saya berkesimpulan bahwa faktor struktural bukanlah faktor penyebab masih tingginya angka kemiskinan di NTT.
Lantas apa yang menyebabkan?
2. Sumber Daya Manusia, termasuk didalamnya sektor pendidikan dan kesehatan.
Para pakar selalu mengatakan bahwa NTT ini miskin karena sektor pendidikan dan kesehatannya bermasalah. Kedua sektor ini dianggap tidak mampu melahirkan sebuah generasi yang cukup kuat untuk dapat “berperang” melawan kemiskinan yang ada.
Sebagian besar kita tentunya telah dan akan mengamini analisa yang disampaikan. Tetapi kalau dicermati secara baik dan mendalam, ada sebuah kesalahan dari kata-kata yang disajikan oleh para pengamat. Sebenarnya bukan pendidikan dan kesehatan yang melahirkan kemiskinan, tetapi justru sebaliknya; kemiskinanlah yang melahirkan pendidikan dan kesehatan yang bermasalah. Ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.
Jika kita salah menafsir, maka akan berdampak pada “terapi” yang ditempuh, dalam hal ini oleh pemerintah. Sekian lama kita fokus membenahi sektor pendidikan dan kesehatan karena dianggap tidak mampu melahirkan sebuah generasi emas yang dapat mengeluarkan NTT dari predikat miskin. Akibatnya terlihat sampai saat ini, walaupun kedua sektor ini terus dibenahi dan telah mengalami perubahan yang besar, tetapi angka kemiskinan masih tetap tinggi.
Ini membuktikan bahwa terapi yang dibuat tentu salah sasaran. Karena secara logika, jika sumber masalahnya sudah diperbaiki harusnya akan berdampak pada akibat yang ditimbulkan. Tetapi hal ini justru tidak memberi dampak yang signifikan. Berarti ada yang salah.
Analoginya sangat sederhana; Tentu tidak ada orang yang mau dilahirkan atau hidup dalam keadaan sakit, tetapi karena miskinlah yang membuat seseorang bisa sakit, karena mereka tidak punya cukup kemampuan untuk makan makanan bergizi. Begitu pula; tidak ada orang yang mau terlahir atau hidup dalam kebodohan, tetapi sekali lagi, miskinlah yang membuat seseorang tidak mampu mengenyam pendidikan secara baik sehingga melahirkan kebodohan.
Lantas, apa yang menyebabkan angka kemiskinan tetap tinggi? Masihkah kita beranggapan bahwa kualitas SDM, dalam hal ini sektor pendidikan dan kesehatan yang patut disalahkan?
3. Faktor Geografis.
Provinsi NTT dikenal sebagai daerah yang memiliki karakter geografis yang cukup ekstrim. Banyak daerah perbukitan serta karakter tanah yang lebih didominasi oleh bebatuan, mengakibatkan tempat seperti ini sangat susah untuk diolah. Hal ini diperparah dengan curah hujan yang tergolong rendah sehingga telah menjadi boomerang bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.
Pemerintah tentunya hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai keadaan sulit yang dialami oleh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya penerapan terasering serta pembangunan embung untuk kebutuhan tanaman. Hal ini cukup berdampak baik, dimana beberapa daerah perbukitan telah mampu dimanfaatkan untuk menanam jagung dengan hasil dan kualitas yang baik.
Memang tidak semua tempat didominasi oleh perbukitan, ada juga daerah dataran rendah yang sangat cocok dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Banyak bendungan dan juga embung yang disiapkan untuk mengaliri daerah tersebut. Ditambah dengan interfensi dari Pemerintah, dapat dipastikan bahwa wilayah ini telah mampu memberikan hasil yang sangat baik, dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dari para petani.
Jika kita mengklaim bahwa faktor geografis (daerah perbukitan dan bebatuan) menjadi salah satu alasan Provinsi ini miskin, maka seharusnya kita juga dapat mengklaim bahwa beberapa daerah yang tidak terdampak faktor geografis (Daerah yang rata, tanah yang subur dan ketersediaan air yang cukup) harusnya tidak boleh ada orang miskin di daerah ini. Tetapi fakta bahwa didaerah yang tidak terdampak faktor geografis inipun masih dihuni oleh keluarga yang berstatus miskin. Dan yang lebih parahnya lagi bahwa penduduk yang berpredikat miskin ini adalah orang yang turut serta menggarap lahan yang subur ini.
Bukankah mereka ini harusnya sudah hidup dalam kondisi yang tergolong mapan? Pertanyaannya sederhana, mengapa mereka masih tetap miskin?
Mencari Sebab, Menemukan Solusi
Tahun 2025, tepatnya di Bulan Maret, saya boleh menyelesaikan sebuah karya berupa sebuah buku yang diberi judul “Belis dan Indonesia Emas 2045”. Buku ini secara garis besar menjelaskan tentang keterkaitan antara sebuah tradisi yang sudah berjalan turun temurun di NTT tatkala akan dilangsungkannya sebuah pernikahan yakni tradisi pemberian BELIS, dan bagaimana kesiapan kita dalam melahirkan sebuah generasi Emas di tahun 2045 mendatang.
Untuk menyelesaikan buku ini, banyak referensi yang saya baca dan pelajari agar buku ini boleh menjadi sumber informasi yang baik bagi masyarakat. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang berpredikat miskin, dan juga keluarga yang anaknya menderita gizi buruk dan stunting. Saat itu ada 10 kepala keluarga dari beberapa kabupaten yang saya wawancarai.
Adalah Jemris Thon, seorang kepala keluarga yang diwawancarai, berdomisili di salah satu Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dirinya berprofesi sebagai seorang petani sekaligus tukang ojek dengan penghasilan setiap bulannya mencapai 4 juta rupiah, tetapi sangat disayangkan karena keluarganya “menyandang” dua predikat sekaligus, yakni keluarga miskin dan anaknya mengalami gizi buruk.
Saat wawancara saya bertanya apa yang menyebabkan kedua hal ini bisa terjadi dalam keluarganya? Dirinya mengatakan bahwa penghasilan setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini mengakibatkan anaknya mengalami gizi buruk karena kurang asupan gizi. Saat itu saya bertanya apakah 4 juta tidak cukup? Dirinya mengatakan bahwa 80% penghasilan bulanannya dipakai untuk membayar hutang bank yang dipinjam untuk melunasi belis saat dirinya menikah.
Hal yang hampir sama juga terjadi pada Ibu Merry, seorang eks Pekerja Migran Indonesia asal Pulau Sumba. Dirinya adalah seorang janda yang memiliki 3 orang anak. Status sebagai keluarga miskin sudah disandang sejak suaminya masih hidup. Dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, dirinya memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia dengan penghasilan setiap bulannya sebesar 7,5 juta rupiah. Saat wawancara, saya mendapat sebuah informasi, bahwa setiap bulan dirinya pasti mendapat telepon dari sanak saudara untuk mentransfer sejumlah uang untuk keperluan adat dan acara di daerah asalnya.
Puncaknya saat suami ibu Mery ini meninggal, sebagian besar uang yang telah dikumpulkan saat bekerja sebagai PMI di Malaysia dipakai untuk keperluan upacara adat. Dan akhirnya mimpi ibu Mery untuk menghilangkan status keluarga miskin pun sirna.
Sebuah catatan kecil untuk kita; dari sepuluh keluarga miskin yang saya pilih secara acak untuk diwawancarai saat itu, dua diantaranya langsung mengaitkan persoalan kemiskinan dengan adat istiadat, sedangkan sisanya bervariasi. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ketika dari sepuluh responden kita menemukan dua, bukankah jika seratus responden terdapat dua puluh, seribu akan ada dua ratus, dan seterusnya?
Dari dua contoh kasus diatas, sebagai penulis saya melihat bahwa ada yang salah dari cara pandang kita terhadap adat istiadat dan budaya di Provinsi ini. Adat istiadat dianggap sebagai sesuatu yang wajib untuk dipenuhi tanpa memikirkan segala konsekuensi yang akan terjadi.
Masyarakat seolah ketakutan bahwa akan ada “Tumbal” apabila kita tidak mentaati segala aturan dan kebiasaan adat. Dan dua contoh kasus diatas juga telah membuktikan bahwa penerapan adat istiadat yang salah, telah menghasilkan sebuah keluarga miskin baru, dan adat istiadat juga turut serta mematikan mimpi seseorang untuk keluar dari kemiskinan.
Adat Istiadat tidak mungkin dihilangkan keberadaannya, tetapi akan lebih bijak jika penerapannya diatur secara baik, khususnya berkaitan dengan nominal uang.
Selain persoalan adat istiadat, orang NTT juga dikenal gemar untuk mengadakan pesta. Bahkan ada yang rela meminjam uang di Bank hanya untuk merayakan pesta syukuran wisuda. Hal-hal semacam ini juga secara tidak langsung dapat berakibat buruk pada ketahanan ekonomi sebuah keluarga.
Diakhir tulisan ini, saya berkesimpulan bahwa masalah kemiskinan sebenarnya lahir dari diri kita sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mampu mengelola cara berpikir dan cara bertindak terhadap sebuah kebiasaan dan tradisi yang keberadaannya sudah sejak lama. Masyarakat seolah terperangkap dalam cara berpikir bahwa sesuatu yang dianggap merupakan sebuah tradisi dan warisan leluhur, dianggap sebagai sebuah keharusan yang wajib dipenuhi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.
Saat ini, Gubernur dan Wakil Gubernur telah menghadirkan sebuah market yang bernama NTT Mart. Seluruh produk lokal yang diolah dan dijual oleh para pengusaha UMKM/IKM dibeli oleh Pemerintah dan dijual kembali di NTT Mart. Tentu gebrakan ini sangat membantu para masyarakat yang punya mimpi untuk meningkatkan status mereka di masyrakat.
Berbagai kemudahan; baik itu berupa pasar, modal, pelatihan serta pendampingan dalam mengelola keuangan para pengusaha UMKM/IKM telah disiapkan oleh Pemerintah, yang tentunya bekerjasama dengan lembaga perbankan. Sejatinya, selain pihak perbankan, Pemerintah harus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan, tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang akan bertindak sebagai sosialisator untuk mengubah mindset dari masyarakat terhadap keberadaan adat istiadat itu sendiri.
Sebagai penulis, saya melihat bahwa terapi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kehadiran NTT Mart ini sangatlah tepat, karena langsung “mengobati” pada sumber masalahnya, yakni masyarakat itu sendiri. Tentu masih ada dan akan ada lagi berbagai program dan gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini dalam upaya memberantas sebuah persoalan klasik yang sudah sekian lama dialami oleh Provinsi NTT; yakni Kemiskinan.
Editor: Ocep Purek
