Jamkrida NTT Dinilai Sehat, Gubernur Melki Dorong Ekspansi ke Maluku dan Maluku Utara
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida NTT. Foto: Ibo |
Arahan tersebut disampaikan Melki saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida NTT di kantor perusahaan tersebut di Kupang, Rabu (11/3/2026) malam.
Menurut gubernur, kondisi perusahaan penjaminan milik daerah itu saat ini berada dalam posisi yang sehat dan mulai menunjukkan arah pengelolaan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
“Secara umum posisi PT Jamkrida NTT bagus dan sehat. Hal-hal yang menjadi persoalan di masa lalu juga terus kita bereskan. Perusahaan ini sudah berada pada jalur yang benar (on the right track),” kata Melki.
Ia menilai penguatan tata kelola internal harus dibarengi dengan strategi ekspansi pasar agar perusahaan dapat meningkatkan kapasitas bisnis dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memperluas layanan penjaminan ke provinsi lain di kawasan timur Indonesia yang belum memiliki Jamkrida. Pemerintah Provinsi NTT, kata Melki, akan membuka komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah tersebut untuk menjajaki peluang kerja sama.
“Kita sedang memikirkan kemungkinan untuk merambah wilayah di luar NTT, terutama di daerah yang belum memiliki Jamkrida seperti Maluku dan Maluku Utara. Saya akan berkomunikasi dengan para gubernur di sana agar kita bisa membuka kerja sama,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Jamkrida NTT, Frits O. Fanggidae, menyebut kinerja perusahaan sepanjang tahun buku 2025 menunjukkan tren pertumbuhan positif. Perusahaan mampu menyetor dividen kepada Pemerintah Provinsi NTT lebih dari Rp7,5 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2026, manajemen menargetkan peningkatan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
“Tahun 2026 kita menargetkan dividen meningkat hingga sekitar Rp15 miliar. Untuk mencapai target itu, laba bersih perusahaan diproyeksikan dapat meningkat hingga sekitar Rp25 miliar,” jelas Frits.
Target tersebut, lanjutnya, didukung rencana tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp21 miliar. Berdasarkan hasil audit Inspektorat, perusahaan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk menerima tambahan modal tersebut.
Dengan tambahan modal itu, kapasitas penjaminan perusahaan diperkirakan meningkat secara signifikan.
“Tambahan modal Rp21 miliar ini akan meningkatkan kapasitas penjaminan sekitar Rp400 hingga Rp500 miliar. Dengan total ekuitas sekitar Rp185 miliar, maka kapasitas penjaminan kita bisa mencapai sekitar Rp5 triliun,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, realisasi volume penjaminan perusahaan pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
Selain penguatan permodalan, perusahaan juga mengembangkan sistem layanan berbasis digital. Saat ini, layanan penjaminan proyek telah terhubung secara daring dengan seluruh 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur sehingga proses penerbitan sertifikat penjaminan dapat dilakukan lebih cepat.
Model layanan digital tersebut juga disiapkan sebagai fondasi ekspansi ke Maluku dan Maluku Utara. Melalui kerja sama dengan Gapensi, layanan penjaminan dapat diakses pelaku usaha tanpa harus membuka kantor cabang baru di daerah tersebut.
Dengan strategi itu, manajemen perusahaan optimistis target bisnis tahun 2026, termasuk peningkatan volume penjaminan dan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah, dapat tercapai.
Editor: Ocep Purek
