Jelang HBKN, Gubernur Melki Laka Lena Wanti-wanti Inflasi di NTT
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena memimpin Rapat koordinasi pembahasan perekonomian daerah. Foto: Ibo |
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan stabilitas harga kebutuhan pokok dan penguatan sektor unggulan daerah menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi pada periode tersebut.
Hal itu disampaikan Melki saat memimpin rapat koordinasi pembahasan perekonomian daerah di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT di Kupang, Kamis (12/3/2026). Rapat dihadiri pimpinan perangkat daerah, akademisi, serta perwakilan lembaga keuangan termasuk Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
“Yang harus kita jaga bersama adalah ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga yang memicu inflasi,” kata Melki.
Dalam paparannya, Melki mengungkapkan ekonomi NTT pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,34 persen secara tahunan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp148,37 triliun.
Sementara itu, inflasi pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,42 persen (year on year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,14.
Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga di NTT masih sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang karena sebagian besar bahan pokok masih didatangkan dari luar daerah.
“Sebagian besar komoditas pemicu inflasi di NTT masih berasal dari luar daerah. Karena itu distribusi menjadi faktor yang sangat menentukan stabilitas harga,” ujarnya.
Struktur ekonomi NTT sendiri masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 27,62 persen terhadap perekonomian daerah. Namun sektor tersebut baru tumbuh sekitar 2,22 persen secara tahunan sehingga memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan produktivitasnya.
Dalam forum tersebut, Melki juga menyoroti isu krusial terkait kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam APBD sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan ini berpotensi berdampak pada sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov NTT.
“Pemprov sedang bernegosiasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan ini tidak menimbulkan rasionalisasi atau PHK massal bagi PPPK,” kata Melki.
Selain itu, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,8 triliun pada 2026 melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan termasuk pajak rokok dan sektor potensial lainnya.
Dalam upaya memperkuat ekonomi daerah, Pemprov NTT juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui pemanfaatan program Instruksi Presiden.
Daerah diminta mengusulkan ruas jalan prioritas agar dapat ditangani oleh pemerintah pusat.
Pemerintah provinsi juga menargetkan pembangunan sekitar 31 ribu rumah layak huni pada 2026 sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus utama, sejalan dengan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun yang sama.
Selain itu, Pemprov NTT memperkuat digitalisasi data melalui Portal Sasando untuk memastikan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.
Untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan, Melki juga membentuk lima tim kerja khusus percepatan pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi,” katanya.
Kepala OJK NTT Jimmy Hendrik mengatakan sektor pertanian masih menjadi sektor strategis dalam penyaluran pembiayaan di NTT.
Menurutnya, penyaluran kredit sektor pertanian meningkat signifikan dalam empat tahun terakhir, dari sekitar Rp21 triliun pada Januari 2023 menjadi Rp47 triliun pada Januari 2026.
“Secara kumulatif pertumbuhannya sekitar 17,49 persen. Ini menunjukkan sektor pertanian tetap menjadi sektor strategis dalam intermediasi keuangan di NTT,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor unggulan yang kesulitan mengakses pembiayaan formal.
Beberapa kendala utama adalah keterbatasan agunan, skala usaha yang kecil, serta profil risiko usaha yang masih dinilai tinggi oleh lembaga keuangan.
Selain itu, skema pembiayaan berbasis rantai nilai (value chain financing) dinilai belum optimal karena penyaluran pembiayaan masih didominasi model individual.
“Penguatan kemitraan dengan offtaker dan pelaku dalam rantai pasok menjadi penting agar pembiayaan lebih produktif dan berkelanjutan,” ujar Jimmy.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT Adi Setiawan mengatakan belanja pemerintah masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Ia menyebutkan penyaluran belanja negara di wilayah Bali–Nusa Tenggara pada awal tahun masih menunjukkan tren positif.
“Kami juga sudah menyalurkan sekitar 86 persen THR dari target Rp274 miliar. Harapannya belanja ini bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat juga mulai membayarkan tunjangan bagi 207 dokter spesialis yang bertugas di 20 kabupaten di NTT sebesar Rp30 juta per bulan.
Dana desa juga mulai disalurkan secara bertahap untuk mendukung aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Perwakilan BI NTT Adidoyo Prakoso menilai ketahanan ekonomi NTT masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Beberapa di antaranya adalah keterbatasan data UMKM dan komoditas unggulan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta terbatasnya minat investor swasta.
Sebagian besar tenaga kerja di NTT memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah dengan proporsi sekitar 39,37 persen. Selain itu, sekitar 65,12 persen petani dan peternak berusia di atas 35 tahun sehingga menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian modern.
Faktor lain yang menghambat investasi adalah tingginya biaya logistik dan daya beli masyarakat yang masih rendah, dengan tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,50 persen.
“Dominasi sektor informal juga menyebabkan banyak pelaku usaha belum memiliki akses pembiayaan formal,” kata Adidoyo.
Untuk memperkuat ekonomi daerah, BI merekomendasikan pengembangan model bisnis local champion dengan fokus pada komoditas unggulan seperti beras, bawang merah, cabai merah, jagung, telur dan daging ayam, rumput laut, serta minuman tradisional sopi.
Penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani juga dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok produksi.
Selain itu, pemerintah daerah bersama perbankan diminta memperkuat literasi keuangan, pelatihan pengelolaan usaha, serta program business matching pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi sekaligus mendorong kemandirian ekonomi NTT.
Editor: Ocep Purek
