PAD Baru 20 Persen, Gubernur NTT Ancam Copot Pejabat yang Tak Capai Target dan Pelayanan Publik
 |
| Gubernur NTT memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan buku dalam Gerakan Donasi Buku Layak Baca. Foto: Ocep Purek |
Peringatan terakhir itu disampaikan Melki Laka Lena saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan buku dalam Gerakan Donasi Buku Layak Baca di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026).
“Bagi yang bertanggung jawab di sektor pelayanan publik dan urusan PAD, kalau tidak perform mingguan maupun bulanan akan dicopot untuk diganti orang lain yang siap bekerja, termasuk kepala dinasnya. Ini peringatan terakhir,” tegas Melki di hadapan ASN Pemprov NTT.
Pernyataan tersebut muncul di tengah evaluasi internal pemerintahan Melki–Johni yang telah berjalan sekitar satu tahun empat bulan sejak dilantik pada Februari 2025. Menurut gubernur, percepatan kerja birokrasi harus dilakukan karena NTT masih menghadapi persoalan fiskal, rendahnya PAD, serta ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat.
Melki mengakui kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan besar. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi PAD disebut belum mencapai 20 persen, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah masih sangat terbatas.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah program belum dapat dijalankan maksimal, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Sampai sekarang PAD kita belum menyentuh angka 20 persen. Kondisi keuangan kita masih terbatas sehingga yang kita prioritaskan sekarang adalah gaji pegawai dan pelayanan publik minimal yang bisa berjalan,” ujarnya.
Ia meminta ASN memahami keterbatasan tersebut dan memastikan seluruh sektor penghasil PAD bekerja lebih agresif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurut Melki, sekitar separuh kapasitas pembiayaan daerah masih bergantung pada transfer pusat sehingga peningkatan PAD menjadi agenda mendesak agar pembangunan daerah tidak stagnan ketika transfer pusat mengalami penurunan.
“Kalau kita hanya mengandalkan transfer pusat, pembangunan kita akan berjalan minimalis. Kita harus terbang tinggi seperti elang, bukan berjalan seperti anak ayam,” katanya.
Gubernur menegaskan evaluasi tidak hanya dilakukan pada pimpinan OPD, tetapi juga terhadap pejabat penanggung jawab di setiap unit kerja.
Pemprov, kata dia, telah memetakan penanggung jawab pada sektor pelayanan publik dan sektor penghasil PAD untuk dilakukan evaluasi mingguan dan bulanan.
“Kalau PIC di sektor-sektor tersebut tidak perform, akan diganti. Kepala dinasnya juga akan dievaluasi. Karena yang dinilai publik, menteri, bahkan presiden itu gubernurnya,” ujar Melki.
Ia menyebut selama satu tahun lebih pemerintahannya masih memberi ruang pembinaan, namun ke depan evaluasi akan dilakukan lebih tegas.
“Besok tidak pakai peringatan lagi. Kalau tidak perform ya dicopot,” katanya.
Selain menyoroti kinerja birokrasi, Melki juga mengkritik lambannya penyediaan data penerima bantuan rumah layak huni yang berpotensi menghambat masuknya bantuan pusat ke NTT.
Ia menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membuka peluang bantuan rumah layak huni dalam jumlah besar bagi NTT. Namun hingga kini proses validasi data penerima dinilai masih lambat.
Menurutnya, alokasi awal sekitar 15 ribu unit rumah berpotensi meningkat menjadi 18 ribu hingga 22 ribu unit, tetapi data penerima tervalidasi yang masuk belum mencapai 3.000.
“Kita selalu bilang NTT miskin dan kekurangan, tapi saat diminta data justru lambat. Jangan sampai bantuan besar dari pusat tidak bisa dieksekusi hanya karena data tidak siap,” ujarnya.
Melki meminta Dinas Sosial, Dukcapil, dan perangkat daerah terkait segera melakukan konsolidasi agar target 15 ribu data penerima segera rampung.
Ia juga meminta ASN yang berasal dari berbagai daerah di NTT ikut membantu memastikan proses pendataan di wilayah masing-masing berjalan lebih cepat.
Dalam arahannya, Melki turut mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar lebih disiplin terhadap prosedur dan tata kelola pemerintahan menyusul meningkatnya penindakan kasus korupsi di tingkat nasional.
Ia menyinggung sejumlah kasus hukum yang menjerat pejabat pusat sebagai pengingat agar ASN daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangan.
“Kita harus terus mengikuti SOP dan aturan main supaya tidak ada satu pun dari kita yang harus berurusan dengan proses hukum,” katanya.
Melki meminta seluruh ASN menjaga integritas, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai aturan.
Pada sektor badan usaha milik daerah (BUMD), Gubernur menyebut pembenahan tengah dilakukan terhadap sejumlah perusahaan daerah.
Penyertaan modal yang telah disepakati bersama DPRD, yakni Rp75 miliar, belum akan dicairkan seluruhnya sebelum rencana bisnis dan audit internal selesai dilakukan.
Rinciannya, Rp30 miliar dialokasikan untuk Bank NTT, Rp21 miliar untuk Jamkrida, serta masing-masing Rp12 miliar untuk Flobamor dan PT KIB Bolok.
“Penyertaan modal diberikan setelah rencana bisnis disetujui pemerintah dan DPRD. Direksi yang baru juga akan mulai dengan audit terhadap proses yang berjalan sebelumnya,” ujarnya.
Melki juga menegaskan direksi BUMD yang baru tidak diisi oleh tim sukses politik, melainkan berasal dari latar belakang profesional.
Dalam apel tersebut, Melki juga mengumumkan rencana kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia ke Kupang selama dua hingga tiga hari untuk menghadiri sejumlah agenda pemerintahan.
Selain itu, ia dijadwalkan menghadiri agenda bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan ini sebagai tindak lanjut penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov NTT menyerahkan lebih dari 4.000 buku layak baca hasil donasi ASN dan masyarakat kepada Bunda Literasi NTT untuk disalurkan ke taman bacaan masyarakat, PAUD, dan kelompok penerima lainnya.
Melki mengajak masyarakat dan ASN mendonasikan buku yang tidak lagi digunakan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Daripada buku hanya tersimpan di rumah dan memenuhi rak, lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Editor: Ocep Purek
