Gubernur NTT Tegaskan Kepengurusan Baru BUMD Tidak Diisi Tim Sukses Melki-Johni
 |
| Gubernur dan Wakil Gubenrur NTT Melki Laka Lena dan Johni Asadoma |
Penegasan tersebut disampaikan Melki saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan buku dalam Gerakan Donasi Buku Layak Baca di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026), merespons berbagai perhatian publik terkait pembenahan perusahaan daerah dan proses pengisian jajaran direksi serta pengurus BUMD.
Melki mengatakan, pembenahan BUMD menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah provinsi untuk memastikan perusahaan daerah mampu dikelola secara profesional, sehat secara bisnis, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“BUMD Provinsi NTT, tiga sudah selesai pembenahan. Bank NTT yang pertama, menyusul kemudian Flobamor dan juga KIB Bolok,” kata Melki.
Ia menjelaskan, restrukturisasi yang dilakukan tidak hanya menyasar pergantian pengurus, tetapi juga memperbaiki sistem tata kelola, pola bisnis, dan mekanisme pengawasan agar perusahaan daerah dapat beroperasi lebih efektif.
Menurut Melki, proses penempatan pengurus baru dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor kedekatan politik maupun keterlibatan dalam tim pemenangan saat Pilkada.
“Sekali lagi, ini BUMD tidak ada yang diisi dari tim sukses. Pengurus saat ini berasal dari berbagai latar belakang yang bagus dan semuanya melalui tes dan seleksi terbuka,” ujarnya.
Pernyataan tersebut, kata dia, juga menjadi bagian dari komitmen yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi NTT terkait tata kelola BUMD, terutama menyangkut penggunaan dana penyertaan modal daerah.
Melki mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD telah membahas rencana penyertaan modal sebesar Rp75 miliar kepada sejumlah BUMD strategis. Dari jumlah itu, Rp30 miliar dialokasikan untuk Bank NTT, Rp21 miliar untuk Jamkrida, serta masing-masing Rp12 miliar untuk PT Flobamor dan KIB Bolok.
Namun, ia memastikan seluruh penyertaan modal tidak akan dicairkan otomatis, melainkan harus melalui tahapan evaluasi yang ketat.
“Penyertaan modal akan diberikan setelah rencana bisnis disampaikan kepada pemerintah dan DPRD, kemudian disetujui. Baru setelah itu modal diberikan,” katanya.
Menurut Melki, syarat penyampaian business plan menjadi penting untuk memastikan dana publik yang ditempatkan ke perusahaan daerah benar-benar menghasilkan dampak ekonomi dan tidak mengulang persoalan tata kelola di masa sebelumnya.
Selain itu, direksi baru yang telah terbentuk di PT Flobamor dan KIB Bolok juga disebut mulai melakukan konsolidasi internal serta menyusun langkah kerja awal.
“Saya sudah dengar beberapa kali mereka sudah rapat dan memberikan beberapa langkah-langkah,” ujar Melki.
Langkah awal yang akan ditempuh, lanjut dia, adalah melakukan audit menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelola, dan berbagai kebijakan yang berjalan pada periode sebelumnya. Audit tersebut dinilai penting untuk memetakan persoalan dan menjadi dasar pembenahan perusahaan ke depan.
“Mereka nanti akan memulai dengan audit terhadap keseluruhan proses yang berjalan di masa lalu sehingga mereka bisa jalan ke depan dengan baik,” katanya.
Untuk mendukung proses reformasi tersebut, Melki meminta Inspektorat Provinsi NTT memberikan dukungan penuh kepada jajaran direksi baru agar pembenahan internal dapat berjalan optimal.
“Inspektorat berikan dukungan penuh bagi direksi yang baru ini agar mereka bisa membenahi diri dengan baik,” tegasnya.
Pemprov NTT menargetkan pembenahan BUMD tidak hanya berhenti pada pergantian manajemen, tetapi menghasilkan perusahaan daerah yang mampu menciptakan keuntungan dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.
“Kalau BUMD untung, kontribusi itu betul-betul menjadi bagian yang akan kita pakai untuk program-program ke depan, termasuk TPP ASN,” kata Melki.
Pemerintah Provinsi NTT berharap reformasi tata kelola di sektor BUMD dapat memperkuat kinerja perusahaan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang bersumber dari APBD.
Editor: Ocep Purek
