Safari Politik Jokowi di NTT Disorot Akademisi: Negarawan atau Kandidat Terselubung?
 |
| Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusebius Separera Niron. Foto: Ocep Purek |
Pandangan itu disampaikan Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Eusebius Separera Niron, Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang Amir S. Kiwang, serta Akademisi Universitas Nusa Cendana Yonatan H. Lopo dalam diskusi yang digelar di Kafe Papa Ganteng, Kupang, Rabu (29/7).
Mereka mengulas safari politik Jokowi dari berbagai sudut pandang, mulai dari efektivitas Proyek Strategis Nasional (PSN), posisi mantan presiden dalam demokrasi, hingga potensi dampaknya terhadap konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Eusebius Separera Niron menilai kunjungan Jokowi ke NTT semestinya tidak hanya dipahami sebagai agenda politik, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi hasil pembangunan yang diwariskan selama satu dekade pemerintahannya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur hanya dari banyaknya bendungan, jalan, maupun proyek infrastruktur yang diresmikan.
"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada jumlah proyek yang dibangun, tetapi sejauh mana proyek itu meningkatkan produktivitas pertanian, menggerakkan ekonomi lokal, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia mengingatkan agar berbagai Proyek Strategis Nasional yang telah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar tidak berhenti menjadi monumen pembangunan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, perlu memastikan keberlanjutan program-program tersebut agar terhubung dengan agenda baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Eusebius juga mengingatkan pentingnya menjaga etika kenegarawanan setelah tidak lagi menjabat.
Ia mengutip falsafah Jawa Lengser Keprabon, Madeg Pandhita, yakni seorang pemimpin yang telah selesai memegang kekuasaan semestinya bertransformasi menjadi sosok negarawan yang menghadirkan keteladanan moral, bukan terus larut dalam politik praktis.
Sementara itu, Amir S. Kiwang melihat safari politik Jokowi sebagai sesuatu yang lazim dalam sistem demokrasi.
Dari perspektif sosiologi politik, kata dia, mantan presiden tetap memiliki hak politik sebagai warga negara.
Ia menjelaskan bahwa figur Jokowi masih memiliki modal simbolik yang kuat sehingga kehadirannya mampu memperkuat identitas partai, mentransfer pengaruh kepada kader, sekaligus membangun kepercayaan publik.
Mengacu pada teori Pierre Bourdieu, Amir menyebut pengaruh mantan presiden merupakan bentuk modal simbolik yang masih bernilai tinggi. Sedangkan menurut Max Weber, kharisma dan legitimasi personal tetap menjadi sumber kekuatan politik meski seseorang telah meninggalkan jabatan formal.
Karena itu, safari politik Jokowi dapat dipahami sebagai strategi politik yang rasional. Meski demikian, Amir mengingatkan adanya dua sudut pandang mengenai peran mantan presiden.
Perspektif pertama menilai mantan kepala negara memiliki tanggung jawab moral menjadi sumber stabilitas nasional melalui pemberian masukan kebijakan, menjadi mediator konflik politik, memperkuat kohesi nasional, dan mendukung agenda pembangunan tanpa harus terlibat dalam politik praktis.
Sebaliknya, perspektif kedua menegaskan bahwa setelah tidak lagi menjabat, mantan presiden tetap memiliki hak konstitusional untuk berpolitik selama dilakukan sesuai hukum dan prinsip demokrasi.
"Secara sosiologis, batas antara hak berpolitik dan tanggung jawab sebagai negarawan lebih merupakan norma sosial daripada aturan hukum," kata Amir.
Menurut dia, legitimasi seorang negarawan tidak hanya ditentukan oleh hak formal, tetapi juga oleh persepsi publik mengenai kepantasan.
Amir juga menilai safari politik elite pada saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kepentingan politik lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan publik.
Namun persepsi tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada cara masyarakat memaknai kegiatan politik tersebut.
"Sebagian masyarakat mungkin melihat elite lebih sibuk dengan agenda politik daripada persoalan ekonomi. Namun kelompok lain dapat memandangnya sebagai bagian normal dari kehidupan demokrasi," ujarnya.
Ia menambahkan, warisan kepemimpinan atau legacy Jokowi ke depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan selama menjabat presiden, tetapi juga oleh langkah politik setelah meninggalkan Istana.
Jika publik memandang keterlibatan Jokowi di PSI sebagai upaya membangun regenerasi politik, maka warisan kepemimpinannya dapat dinilai positif. Namun jika dianggap terlalu partisan, citra Jokowi sebagai pemimpin seluruh rakyat berpotensi memudar.
Berbeda dengan dua akademisi lainnya, Pengamat Politik Universitas Nusa Cendana Yonatan H. Lopo menilai kedatangan Jokowi ke NTT harus dipisahkan antara kapasitasnya sebagai mantan presiden dan sebagai tokoh politik yang kini berasosiasi kuat dengan PSI.
Menurut dia, konteks kunjungan kali ini lebih dekat dengan agenda konsolidasi politik PSI dibanding aktivitas seorang negarawan.
"Kalau melihat perkembangan yang ada, kedatangan Jokowi kali ini sangat kuat berkaitan dengan agenda politik PSI," katanya.
Yonatan mengingatkan bahwa asosiasi Jokowi dengan PSI sebenarnya telah berlangsung sejak Pemilu 2024.
Namun ketika masih menjabat sebagai presiden dengan tingkat pengaruh yang sangat besar, PSI tetap gagal menembus ambang batas parlemen. Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana safari politik Jokowi kali ini mampu meningkatkan elektabilitas PSI.
"Sebagai partai, tentu Jokowi masih menjadi figur terkuat yang dimiliki PSI. Tetapi apakah itu otomatis mendongkrak suara partai pada Pemilu mendatang, itu belum bisa disimpulkan hari ini," ujarnya.
Menurut Yonatan, masyarakat NTT memang masih mengingat Jokowi melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama dua periode pemerintahannya. Namun ingatan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan insentif elektoral bagi PSI.
Yonatan juga menyoroti perjalanan politik Jokowi yang dinilainya berbeda dibanding presiden-presiden sebelumnya.
Menurutnya, sebagian besar presiden Indonesia membangun kekuatan melalui partai politik terlebih dahulu sebelum mencapai kursi presiden.
Ia memulai karier dari kepala daerah, kemudian menjadi presiden, dan baru setelah tidak lagi menjabat mulai membangun pengaruh yang kuat dalam partai politik.
"Jokowi sudah melewati puncak karier politik sebagai presiden. Karena itu muncul pertanyaan, untuk apa lagi membangun partai politik? Pembacaan politik hari ini menunjukkan orientasi itu lebih diarahkan untuk menyiapkan generasi penerus politiknya," kata Yonatan.
Ia juga menilai hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto akan diwarnai kalkulasi yang saling menguntungkan.
Di satu sisi, Jokowi diperkirakan tetap menjaga hubungan baik dengan Prabowo demi stabilitas pemerintahan sekaligus posisi politik putranya yang kini menjadi Wakil Presiden.
Di sisi lain, Prabowo juga diyakini akan mencermati setiap langkah konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi melalui PSI.
"Bagi publik, kehadiran Jokowi mungkin lebih membangkitkan nostalgia terhadap kepemimpinannya selama 10 tahun. Tetapi bagi PSI, kunjungan ini jauh lebih penting sebagai momentum menghidupkan mesin partai dan mengonsolidasikan kekuatan menuju Pemilu 2029," ujar Yonatan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak nyata safari politik Jokowi terhadap peta politik nasional maupun elektabilitas PSI masih terlalu dini untuk disimpulkan.
"Yang jelas, saat ini Jokowi datang bukan dalam kapasitas sebagai presiden, melainkan sebagai aktor politik yang memiliki agenda konsolidasi bersama PSI. Efek elektoralnya baru akan teruji pada kontestasi politik mendatang," katanya.
Editor: Ocep Purek
