News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pejabat Pemprov NTT Diduga Lecehkan Siswi di Bawah Umur, Asti Laka Lena Desak Penonaktifan

Pejabat Pemprov NTT Diduga Lecehkan Siswi di Bawah Umur, Asti Laka Lena Desak Penonaktifan



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Mindryati Astiningsih Laka Lena
Kupang,Nttpride.com - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Mindryati Astiningsih Laka Lena, mendesak Pemerintah Provinsi NTT menonaktifkan pejabat eselon II berinisial AK yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual anak dibawah umur terhadap seorang siswi magang di salah satu biro lingkup Pemprov NTT.

Bunda Asti, sapaan Asti Laka Lena, juga meminta aparat penegak hukum tetap memproses dugaan kasus tersebut meskipun kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai perdamaian. Menurut dia, kesepakatan damai tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses penegakan hukum.

“Damai merupakan hal lain, tetapi proses hukum harus tetap ditegakkan,” kata Bunda Asti di sela kegiatan Healing Literasi, Posyandu, dan PKK di wilayah Flores, Rabu, 18 November 2026.

Ia menegaskan, pejabat pemerintah semestinya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru terseret dalam dugaan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi, pemerintah selama ini terus mendorong berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut.

“Ini sangat disayangkan karena seharusnya pelaku menjadi contoh. Sementara, kita sedang berupaya mendorong pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT,” ujarnya.

Bagi Bunda Asti, komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada kampanye, sosialisasi, maupun kegiatan seremonial. Komitmen itu harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika muncul dugaan pelanggaran, termasuk jika pihak yang diduga terlibat merupakan pejabat pemerintahan.

Karena itu, ia meminta pejabat yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga martabat institusi pemerintahan sekaligus memastikan pemerintah tetap menjadi contoh dalam memberikan pelayanan publik.

Bunda Asti juga mengingatkan bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang. Status sebagai pejabat pemerintahan, kata dia, tidak boleh menjadi alasan seseorang memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum.

“Hukum itu untuk keadilan semua. Siapa pun pelakunya harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum,” katanya.

Ia berharap aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan Bunda Asti itu disampaikan di tengah kegiatan Healing Literasi, Posyandu, dan PKK yang berlangsung di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda Asti bersama tim memberikan penguatan literasi dan dukungan psikologis kepada anak-anak sekolah yang terdampak gempa Flores. Di sela agenda pemulihan tersebut, ia turut menyoroti dugaan kekerasan yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Bunda Asti, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen nyata dari seluruh pihak, terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Ia menekankan, upaya membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak harus dimulai dari keteladanan para pejabat dan aparatur pemerintah sendiri.


Editor: Ocep Purek 

TAGS

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama