News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Tolak Jalur Damai, PMKRI Kupang Desak Polda NTT Usut Dugaan Pelecehan Seksual Siswi Magang di Bawah Umur

Tolak Jalur Damai, PMKRI Kupang Desak Polda NTT Usut Dugaan Pelecehan Seksual Siswi Magang di Bawah Umur

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius, Clara Yunita Tefa
Kupang, Nttpride.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menolak segala bentuk upaya penyelesaian dugaan pelecehan seksual anak dibawah umur terhadap seorang siswi magang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) di luar proses peradilan.

PMKRI menegaskan, apabila dugaan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual, penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan hukum, bukan melalui kesepakatan damai atau pendekatan kekeluargaan.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius, Clara Yunita Tefa, melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Rabu, 18 November 2026.

Yunita menilai dugaan pelecehan seksual anak dibawah umur yang disebut terjadi di lingkungan Kantor Gubernur NTT itu bukan sekadar persoalan individual. Kasus tersebut menyangkut perlindungan perempuan, keamanan peserta magang, serta tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Menurut dia, persoalan ini menjadi semakin serius apabila melibatkan pejabat publik dan peserta magang. Sebab, terdapat relasi kuasa yang berpotensi memengaruhi keberanian korban untuk melapor maupun memperoleh keadilan.

"Jabatan, kedudukan, dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hukum harus berlaku setara bagi siapa pun," demikian sikap PMKRI Cabang Kupang.

PMKRI secara khusus mengingatkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pasal tersebut mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Atas dasar itu, PMKRI menolak apabila kesepakatan damai, pencabutan laporan, atau penyelesaian secara kekeluargaan digunakan untuk menghentikan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur kekerasan seksual.

Bagi PMKRI, keadilan tidak boleh dikompromikan karena adanya kepentingan jabatan, relasi kekuasaan, maupun tekanan terhadap korban.

Tidak hanya menyoroti aspek hukum, PMKRI Cabang Kupang juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda NTT, menangani dugaan kasus tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan independen.

PMKRI meminta agar proses penanganan perkara tidak dipengaruhi oleh jabatan maupun kedudukan pihak yang diduga terlibat.

Di sisi lain, Pemprov NTT didesak tidak berhenti pada pembentukan tim pemeriksaan internal. Pemerintah harus memastikan pemeriksaan berjalan akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, serta tidak menjadi instrumen untuk melindungi pihak tertentu.

PMKRI juga meminta pemerintah membuka ruang pengawasan publik terhadap proses pemeriksaan internal tersebut.

"Jabatan publik merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan legitimasi untuk menyalahgunakan kekuasaan atau merendahkan martabat orang lain," tegas PMKRI.

Dalam pernyataan sikapnya, PMKRI Cabang Kupang menyampaikan tujuh tuntutan.

Pertama, mengecam segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, terlebih apabila melibatkan relasi kuasa antara pejabat dan peserta magang.

Kedua, menolak penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan dan mendesak penanganannya sesuai UU TPKS.

Ketiga, mendesak Polda NTT menangani dugaan perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan independen.

Keempat, meminta Pemprov NTT membuka ruang pengawasan publik serta memastikan tidak terjadi intervensi dan konflik kepentingan dalam pemeriksaan internal.

Kelima, mendesak pemerintah dan lembaga perlindungan terkait menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta pemulihan korban tanpa intimidasi dan diskriminasi.

Keenam, meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan peserta magang di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.

Ketujuh, mengajak organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil mengawal penanganan perkara tersebut dengan tetap menghormati privasi korban serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

PMKRI Cabang Kupang menegaskan bahwa keberpihakan terhadap korban tidak berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Pihak yang diduga terlibat tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan korban maupun menghentikan upaya pencarian keadilan.

PMKRI menyatakan tidak ingin dugaan kasus tersebut berhenti hanya karena kesepakatan damai atau tekanan sosial.

Organisasi mahasiswa itu juga berkomitmen terus mengawal penanganan perkara sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta martabat kemanusiaan.

"Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan keadilan bagi korban tidak boleh berhenti pada kesepakatan di atas kertas," demikian penegasan PMKRI Cabang Kupang.


Editor: Ocep Purek 





TAGS

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.