Gubernur Melki Hadiri Paripurna DPRD NTT: Tegaskan Kemitraan Harmonis dan Komitmen Bangun NTT
 |
| Sambutan Gubernur NTT, Melki Laka Lena Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, Persetujuan Lisan terhadap Ranperda, Penetapan Keputusan DPRD, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, hingga Penyerahan Ranperda kepada Pemerintah. Foto: Ocep Purek |
Rapat ini mengagendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi, Persetujuan Lisan terhadap Ranperda, Penetapan Keputusan DPRD, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, hingga Penyerahan Ranperda kepada Pemerintah.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa rapat paripurna hari ini menjadi simpul penting dari seluruh rangkaian pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Proses itu telah dimulai sejak penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT pada 23 Mei lalu hingga pembahasan Badan Anggaran yang rampung pada 20 Juni 2025.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dewan yang terhormat atas kerja sama dan dukungannya, sehingga proses pembahasan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses,” ujar Gubernur Melki.
Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi NTT selama sepuluh tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian ini tak lepas dari kontribusi Dewan yang secara aktif memberikan catatan kritis terhadap tindak lanjut temuan BPK.
Gubernur Melki turut mengapresiasi kerja keras bersama dalam menyetujui dua Ranperda strategis: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Ini adalah bentuk nyata kemitraan yang harmonis dalam semangat pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan perencanaan pembangunan yang akuntabel,” katanya.
Ia menekankan bahwa dinamika selama proses pembahasan kedua Ranperda tersebut menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi rakyat NTT.
Secara khusus, Gubernur Melki mencatat rekomendasi DPRD yang disampaikan melalui Badan Anggaran: 22 rekomendasi terkait pendapatan daerah, 9 terkait belanja daerah, 1 terkait pembiayaan, dan 2 terkait lain-lain. Semua rekomendasi itu akan menjadi perhatian serius Pemerintah.
“Saya menyampaikan penghormatan tulus atas kesungguhan Dewan dalam mencermati dan menyetujui dua Ranperda penting ini. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Perda,” jelasnya.
Namun, Gubernur Melki juga tak menutup mata bahwa tantangan ke depan masih banyak. Ia mengajak DPRD untuk terus bersinergi dalam masa sidang berikutnya agar apa yang telah ditetapkan benar-benar bisa diwujudkan bersama.
Tak hanya berbicara dalam koridor formal, Gubernur Melki juga menyisipkan pesan-pesan penuh keprihatinan sekaligus semangat perbaikan. Ia menyinggung alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya masih belum proporsional.
“Dinas Pendidikan bisa sampai dapat Rp2,3 triliun, tapi alokasi ke DPRD cuma Rp 1 miliar. Ini menurut saya tidak masuk logika. Meski sebagian besar anggaran itu untuk gaji guru, tapi pendidikan swasta juga perlu perhatian. Jangan sampai yang aneh-aneh justru lebih besar porsinya,” katanya.
Ia bahkan melontarkan ide konkret: membuat skema kerja sama hasil dari pemanfaatan lahan milik sekolah, seperti membangun properti kecil di sekitar SMA dan membagi hasilnya, agar bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi pendidikan.
Tak hanya soal pendidikan, Gubernur Melki juga menjawab catatan dari fraksi-fraksi tentang inisiatif seperti Gerakan Demi Kemang yang dirintis bersama para tokoh gereja untuk mengembangkan produk-produk lokal berbasis komunitas.
Ia berharap, bukan hanya Gereja Masehi Injili Timor (GMIT), tapi gereja Katolik, masjid, hingga sekolah pun bisa punya produk unggulan masing-masing.
“Kalau perlu, kita bikin produk lokal di tiap gereja, tiap sekolah, setiap komunitas. Yang penting lolos uji Dinas Kesehatan. Kita harus kurangi ketergantungan pada produk luar. Bayangkan, kita habiskan sekitar Rp 5 triliun per tahun untuk konsumsi air mineral dari luar. Padahal, kalau dikelola sendiri, itu bisa mutar di ekonomi lokal,” ujarnya.
Gubernur juga menyentil peran unit-unit pelaksana teknis (UPT) Pemerintah Daerah yang dinilainya masih belum optimal. Ia mengajak agar UPT bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat, yang juga bisa membuka ruang masuk bagi konstituen anggota DPRD.
“Model baru ini bisa kita coba ke depan. Saya yakin, dengan sinergi antara Pemerintah dan DPRD, kita bisa buat skema bagi hasil yang menguntungkan rakyat,” tegasnya.
Mengakhiri sambutan panjang namun sarat makna itu, Gubernur Melki kembali mengajak seluruh elemen untuk terus bergandeng tangan membangun NTT menjadi lebih Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
“Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kerja sama semua pihak. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai segala niat baik kita untuk membangun daerah ini. Ayo bangun NTT!” tutupnya penuh semangat.
Editor: Ocep Purek
