Bahas TPPO hingga MBG, Gubernur Melki dan Tim Kemenkopolhukam Matangkan Strategi di NTT
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma dan Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam, Marsda TNI Oka Prawira, M.Si. (Han). Foto: Ocep Purek |
Pertemuan ini membahas percepatan pelaksanaan program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Ketahanan Pangan, hingga penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan barang, khususnya di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan kerentanan sosial tertentu.
Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Johni Asadoma, Forkopimda NTT, Pimpinan OPD, serta seluruh Tim Staf Ahli Kemenkopolhukam RI yang terdiri dari para pakar lintas bidang: ketahanan nasional, ideologi dan konstitusi, hubungan antar lembaga, transformasi digital, serta analis SDM dan keamanan nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong percepatan implementasi program prioritas yang menjadi bagian dari agenda besar nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjadikan NTT sebagai provinsi yang sehat, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Kami sangat menyambut baik kehadiran tim Kemenkopolhukam. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan program nasional benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di NTT. Bagi kami, energi besar ini harus diakselerasi menjadi langkah nyata bagi NTT yang maju, sehat, bersaudara, dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Melki.
Ia juga menyinggung pentingnya pendekatan cinta kritis dan tujuh pilar pembangunan daerah sebagai bagian dari kontribusi NTT terhadap arah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menutup pertemuan, Gubernur Melki kembali menekankan bahwa NTT siap menjadi contoh dalam pelaksanaan program-program nasional jika seluruh pemangku kepentingan bersatu dan bekerja dalam semangat kolaboratif.
“Waktu menuju Indonesia Emas 2045 tinggal beberapa tahun lagi. Kita tidak bisa berjalan lambat. Kita harus berlari, berjejaring, dan bersinergi agar NTT tidak tertinggal, tapi justru melompat menjadi provinsi masa depan,” pungkasnya.
Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam, Marsda TNI Oka Prawira, M.Si. (Han), menyampaikan bahwa NTT adalah wilayah yang sangat strategis namun memiliki tantangan kompleks, terutama dalam isu perdagangan orang, penyelundupan barang, ketahanan pangan, dan ketimpangan layanan publik.
“Kami datang untuk mendengar langsung dari daerah dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. NTT memiliki posisi geopolitik yang krusial namun juga rentan terhadap tindak pidana lintas negara seperti TPPO dan penyelundupan. Oleh karena itu, fokus kami adalah memperkuat kualitas SDM, membangun kemandirian pangan dan air, serta mengawal implementasi program-program prioritas,” ujar Marsda Oka.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi juga benteng ideologi Pancasila yang harus dijaga dan diperkuat secara nasional.
Tim Kemenkopolhukam menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG dan Sekolah Rakyat telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional hingga regulasi teknis dari Badan Pangan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.
Marsda Oka juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Instruksi Mendagri sudah jelas: alokasikan anggaran untuk program strategis nasional. Mulai Juni lalu, program MBG bahkan sudah mulai dibayar secara langsung. Maka sekarang tinggal bagaimana daerah mengawal implementasinya,” ungkapnya.
Mengutip hasil kajian Lemhannas, Marsda Oka mengungkapkan bahwa Indeks Ketahanan Nasional NTT masih berada di peringkat 26 dari 38 provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya kerja lebih keras untuk memperkuat aspek ideologi, sosial budaya, ekonomi, serta layanan dasar bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup mata. Indeks ketahanan NTT berada di posisi bawah dalam aspek ideologi dan geografi. Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah daerah, tapi kita semua. Karena itu, kami ke sini ingin mendengar langsung kendala dan data dari tiap dinas, agar rekomendasi ke Presiden bersifat operasional dan strategis,” ujar Oka.
Editor: Ocep Purek
