Akselerasi Infrastruktur NTT: Gubernur Melki Buka Penandatanganan Kontrak Rp203 Miliar
 |
| Gubernur NTT, Melki Laka Lena secara resmi membuka kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Tahun Anggaran 2025 lingkup Dinas PUPR Provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
Kegiatan ini menjadi tonggak awal percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan sinergi lintas sektor di NTT.
Acara ini dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Komisi IV DPRD NTT An Kolin, Sekda Provinsi Kosmas Lana, Kadis PUPR Beny Nahak, pimpinan OPD, para kepala balai, jajaran penyedia jasa, serta perwakilan Bank NTT dan Jamkrida.
“Pekerjaan konstruksi ini bukan semata proyek, tapi momentum membangun NTT sebagai provinsi garam dan terang untuk Republik Indonesia,” tegas Melki dalam sambutannya, disambut tepuk tangan hadirin.
Gubernur Melki menekankan pentingnya ekosistem kerja yang sehat dan kolaboratif. Ia menyebut, pekerjaan konstruksi harus berdampak langsung bagi masyarakat penerima manfaat sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
“Kita mulai bersama dalam semangat gotong royong. Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan semua harus berjalan sinergis, saling menjaga mutu, waktu, dan manfaat. Jangan ada yang kerja asal-asalan, karena ini menyangkut wajah pembangunan NTT,” tegasnya.
Gubernur juga meminta seluruh pihak, termasuk balai-balai kementerian, agar tetap melibatkan kontraktor lokal dalam proyek nasional yang digelar di wilayah NTT.
Melki Laka Lena memanfaatkan forum ini untuk mempertegas visi strategis NTT di level nasional. Ia menyebut bahwa selain pariwisata dan pertanian, NTT kini sedang diperjuangkan sebagai provinsi garam dan energi baru terbarukan (EBT) bagi Indonesia.
“Di Jakarta, NTT kini dikenal sebagai provinsi garam dan terang. Kita punya potensi lebih dari 10.000 MW dari angin, ribuan dari panas bumi dan arus laut. Semua ini akan menopang Indonesia di masa depan. Dan itu dimulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti hari ini,” ungkapnya penuh semangat.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi tengah menjajaki peluang relokasi anggaran pusat yang gagal terserap di daerah lain agar bisa diarahkan ke NTT.
Menutup sambutannya, Gubernur Melki menitipkan pesan kepada seluruh penyedia jasa konstruksi dan konsultan agar menjadikan proyek-proyek ini sebagai ladang kebaikan, bukan semata urusan kontrak.
“Jadilah pelaksana proyek yang membawa berkat. Kerja dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Kita semua sedang membangun masa depan NTT masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Dalam laporannya, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Beny Nahak menyampaikan bahwa acara ini menjadi bagian dari penguatan penyedia jasa konstruksi yang dibarengi penandatanganan kontrak awal agar pelaksanaan fisik segera dimulai di lapangan.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini bentuk komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Semua pihak penyedia, pengguna, pengawas dibekali pemahaman teknis dan hukum sejak awal,” ujar Beny.
Secara simbolis, ditandatangani dua paket pekerjaan: Pekerjaan fisik: Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba–Ege oleh CV. Perdana (nilai kontrak Rp 1.550.614.600).
Pekerjaan pengawasan: Pengawasan teknis penanganan ruas jalan yang sama oleh PT. Dipta Perkasa Konsultan (nilai kontrak Rp 99.900.000).
Adapun total paket yang dikontrakkan Dinas PUPR Provinsi NTT tahun 2025 terdiri dari: 139 Paket Fisik dengan total anggaran Rp 110,77 miliar, 64 Paket Pengawasan dengan total anggaran Rp 92,43 miliar
Editor: Ocep Purek
