Gubernur Melki Dorong Kolaborasi Bangun Rumah Rakyat: Properti Bukan Sekadar Bisnis, Tapi Jalan Keadilan Sosial
 |
| Gubernur NTT, Melki Laka Lena membuka secara resmi Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-IX Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) NTT. Foto : Ocep Purek |
Hal ini ia sampaikan saat membuka secara resmi Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-IX Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) NTT di Hotel Harper, Kupang, Rabu (30/7/2025).
Mengusung tema “Sinergi Propertinomic Mensukseskan Program Tiga Juta Rumah”, MUSDA IX REI NTT ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto, Kepala OJK NTT, Ketua Kadin NTT, unsur Forkopimda, serta pengurus DPD REI NTT.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menekankan pentingnya menyukseskan Program Nasional Tiga Juta Rumah yang kini ditopang oleh skema pembiayaan dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Bila program ini berhasil, maka setiap desa bisa mendapatkan minimal 25 unit rumah gratis yang dibayar melalui angsuran pemerintah. Ini bukan hanya membangun rumah, tapi membangun ekosistem ekonomi baru di desa-desa,” tegas Joko.
Joko juga menggarisbawahi adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun dengan bunga rendah 6 persen untuk pengembang dan pelaku UMKM, termasuk sektor properti. Menurutnya, ini adalah momentum bagi daerah seperti NTT untuk menumbuhkan sektor industri berbasis perumahan dan padat karya.
“Pak Gubernur, ini peluang besar. Sinergi antara pelaku properti dan pemerintah daerah akan membuka banyak lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyambut baik gagasan nasional tentang pembangunan tiga juta rumah. Ia menyebut sektor properti sebagai salah satu penggerak ekonomi paling inklusif dan padat karya, karena melibatkan banyak pelaku lintas sektor.
“Properti bukan sekadar bisnis. Ini adalah cara kita memperjuangkan keadilan sosial. Ketika rumah rakyat dibangun, maka kita sedang menurunkan indikator kemiskinan secara langsung,” ujar Gubernur Melki.
Ia menyinggung data kekurangan rumah di NTT yang mencapai lebih dari 400.000 unit, yang menurutnya harus diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat.
“Kami siap mendukung kemudahan bagi pengembang, dan pada saat yang sama memastikan rakyat kecil juga bisa mendapatkan akses pembiayaan untuk rumah. Kita harus bermain di dua sisi: bantu pengusaha bangun, bantu rakyat membeli,” jelasnya.
Melki juga menyebut bahwa dari 14 indikator kemiskinan, 8 di antaranya terkait langsung dengan kondisi rumah. Oleh karena itu, sektor ini harus dijadikan alat strategis dalam mengentaskan kemiskinan di NTT.
Gubernur Melki menyatakan bahwa pihaknya akan membuka ruang diskusi lanjutan bersama DPD REI NTT dan pengurus baru pasca-MUSDA untuk mengidentifikasi tantangan lapangan dan merumuskan langkah konkret.
“Saya tunggu hasil MUSDA ini. Kita bertemu di kantor gubernur, bahas teknis, agar kita bisa bergerak cepat dan terukur. Saya ingin semua pihak duduk bersama: REI, perbankan, OJK, dan dinas teknis. Ini harus jalan sebagai sebuah orkestrasi pembangunan,” tandasnya.
Sebagai penutup, Gubernur Melki mengapresiasi kinerja pengurus DPD REI NTT sebelumnya dan berharap kepengurusan baru bisa lebih adaptif, visioner, dan solutif dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan rakyat di NTT.
Editor: Ocep Purek
