Gubernur Melki Bongkar Luka Sosial, Fitnah Politik, dan Pertarungan Bisnis di Balik Isu Geothermal Flores
 |
| Paparan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam acara Forum Dialog Nusantara (FDN) Seri XVIII Tahun 2025 bertajuk “Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas”. Foto: Tim |
Jakarta,NTTPRIDE.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.Pt, hadir sebagai pembicara kunci dalam kegiatan Forum Dialog Nusantara (FDN) Seri XVIII Tahun 2025 bertajuk “Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas”.
Acara ini digelar di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025), dan mempertemukan politisi, akademisi, tokoh masyarakat, serta pelaku industri energi nasional.
Dalam pemaparannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa NTT telah sejak lama mempersiapkan diri menghadapi transisi energi, dan kini menjadi momen yang tepat untuk mengakselerasi langkah tersebut.
“Kita sedang berada di masa krusial. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak makin berkurang. Kalau tidak mulai sekarang, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Transformasi energi bukan lagi wacana, tapi sebuah keharusan,” tegas Melki di hadapan peserta dialog.
Melki menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT kini menargetkan kemandirian energi berbasis sumber daya lokal, sejalan dengan penetapan NTT sebagai provinsi energi terbarukan.
Langkah ini dijalankan berdasarkan empat prinsip utama yakni Ketersediaan sumber energi yang cukup, Ramah lingkungan di darat, laut, dan udara, Dapat diterima oleh masyarakat secara sosial dan budaya, Layak secara ekonomi dan investasi, dari eksplorasi hingga distribusi.
Menurut data yang dipaparkan Gubernur Melki, potensi energi terbarukan NTT sangat besar: Energi angin: 10.188 MW, Energi surya: 60,13 GW (60.130 MW), Hidro: 369,5 MW, Bioenergi: 746,8 MW, Panas bumi (geothermal): 1.149 MW
Namun, potensi tersebut tetap harus diolah berdasarkan logika investasi. Ia menyebutkan, banyak investor hanya tertarik masuk ke wilayah dengan kebutuhan tinggi namun pasokan listrik rendah seperti halnya beberapa daerah di NTT.
“Mereka hitung untung ruginya. Kalau potensi tinggi dan kebutuhan meningkat, mereka masuk. Tapi semua itu harus sesuai perhitungan ekonomi, bukan cuma sosial atau lingkungan semata,” katanya.
Melki menjelaskan, kondisi transmisi listrik di NTT bervariasi. Daratan Timor sudah terhubung dari Kupang hingga Malaka. Demikian pula Flores yang sudah tersambung dari ujung ke ujung. Namun di pulau-pulau kecil dan kabupaten kepulauan, sistemnya masih terpisah-pisah.
“Di Flores, kapasitas pembangkit sekitar 104 MW, sementara kebutuhan puncaknya sudah 100 MW. Artinya, kalau satu pembangkit rusak atau sedang pemeliharaan, seluruh wilayah bisa mati total. Kita perlu cadangan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa masih banyak daerah mengandalkan PLTD dan PLTU, yang menurutnya adalah model lama, tidak efisien, dan mencemari udara.
“Kita mau jujur bicara lingkungan, tapi masih pakai PLTD yang 50 tahun belum diganti. Wisatawan pun enggan datang ke tempat yang masih pakai energi kotor. Kita harus berbenah,” tegas Melki.
Gubernur Melki secara terbuka mengakui bahwa dari semua jenis energi terbarukan, panas bumi (geothermal) paling banyak menimbulkan pro-kontra. Ia menyebut, proyek panas bumi di Flores seperti di Mataloko dan Poco Leok menjadi titik panas konflik sosial.
“Isunya bukan soal teknis lagi, tapi persaudaraan dan kebersamaan warga yang rusak. Ini luka sosial, bukan sekadar soal listrik,” katanya.
Melki mengkritik keras pihak-pihak yang hanya berkoar di media sosial tanpa pernah turun ke lapangan.
“Saya masuk langsung ke Poco Leok. Katanya masyarakat kontra, tapi mereka malah sambut saya. Artinya, dialog belum terjadi. Yang kisruh ini bisa jadi belum pernah ke lokasi, cuma ramai di medsos. Saya percaya, kalau rakyat diajak bicara, mereka bisa diajak memutuskan bersama,” jelasnya.
Ia juga mengaku sering difitnah, bahkan disebut menerima uang dari pengembang panas bumi.
“Saya difitnah terima uang dari pengembang. Bupati juga dibilang begitu. Kalau mau gampang, silakan cek. Tapi kita tidak bisa dibodohi terus. Kapan NTT maju kalau modelnya begini terus?” ujarnya tegas.
Sebagai pembanding, Melki menyebut proyek PLTP Ulumbu di Manggarai yang menurutnya berjalan sangat baik. Proyek ini sudah beroperasi lebih dari 13 tahun tanpa isu lingkungan atau konflik sosial.
“Kalau proyek sudah bagus, bagi hasil jalan, CSR bagus, teknis aman, kenapa harus ditolak? Kita harus fair. Kalau salah, kita perbaiki. Kalau benar, kita dukung,” tandasnya.
Di luar konflik geothermal, kabar baik datang dari Pulau Sumba. Melki mengungkapkan saat ini ada dua grup besar yang akan berinvestasi membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya):
Grup pertama: investasi lebih dari Rp 100 triliun sedangkan Grup kedua: Prancis dengan 8 titik proyek dan nilai investasi USD 600 juta (sekitar Rp 9,6 triliun)
“Potensi surya di Sumba luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa NTT sangat siap menyambut investasi energi bersih,” ungkap Melki.
Melki menyebut, Pemerintah Provinsi menargetkan pada tahun 2029, kontribusi energi terbarukan di NTT minimal mencapai 33%. Namun ia kembali menegaskan, pembangunan harus berbasis dialog dan penerimaan masyarakat.
“Kalau masyarakat tidak terima, jangan paksakan. Kita tidak mau proyek besar tapi rakyat menderita. Yang penting adalah dialog. Damai. Jangan lukai keharmonisan sosial,” katanya.
Di tengah pusaran isu geopolitik energi, investasi, dan krisis lingkungan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena tampil sebagai pemimpin yang tidak hanya bicara data dan strategi, tetapi juga menyentuh sisi paling dasar dari pembangunan: kemanusiaan, dialog, dan kebersamaan.
Pesan Melki sangat jelas: Energi baru dan terbarukan adalah masa depan. Namun tanpa kejujuran, tanpa komunikasi, dan tanpa keberpihakan pada rakyat, masa depan itu hanya akan jadi konflik baru.
“Jangan rusak harmoni karena proyek. Jangan biarkan NTT terbelah karena energi. Mari duduk, bicara, dan putuskan bersama. NTT harus maju dengan kepala dingin dan hati terbuka.”
Editor: Ocep Purek
