Gubernur Melki dan Komisi IX DPR RI Bahas Isu Strategis Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perlindungan PMI di NTT
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Ketua Tim Reses sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Foto: Ocep Purek |
Pertemuan yang dihadiri berbagai mitra kerja Komisi IX ini menjadi momentum penting membahas tantangan daerah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan perlindungan pekerja migran.
Kunjungan kerja ini berlangsung selama dua hari, 11–12 Agustus 2025, dan melibatkan seluruh lembaga mitra Komisi IX dari Jakarta, Bali, maupun yang berkedudukan di Kupang.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menekankan bahwa wilayah NTT memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“NTT adalah daerah yang menantang bagi kita semua. Kami sudah berupaya bersama mitra terkait untuk meningkatkan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, namun masih banyak catatan yang perlu diperbaiki,” ujar Melki.
Gubernur memaparkan, angka stunting di NTT mengalami penurunan dari 37,9% menjadi 37,0% pada tahun lalu, meski kasus penyakit menular justru menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan masih timpang, di mana hanya Kota Kupang yang memenuhi kebutuhan ideal di puskesmas, sementara sebagian besar daerah lain masih di bawah 50% dari standar.
Dalam bidang ketenagakerjaan, NTT memiliki sekitar satu juta pekerja informal, namun baru 13% yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov NTT, kata Melki, telah menanggung iuran untuk 100.000 pekerja rentan melalui APBD, sebagai wujud komitmen perlindungan sosial.
Terkait pekerja migran Indonesia (PMI), Melki mengungkapkan bahwa sebagian besar berasal dari NTT, namun masih banyak yang bekerja secara non-prosedural.
“Kami masih sering menerima jenazah PMI dari Malaysia. Karena itu, kami mendorong program perlindungan PMI menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Ketua Tim Reses sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi masalah di daerah.
“Kami ingin berdiskusi langsung tentang kebijakan Pemprov NTT di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penanganan stunting, pelaksanaan JKN dan KIS, pengawasan obat dan makanan, serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja,” kata Charles.
Ia menegaskan bahwa NTT menjadi salah satu fokus pembahasan karena memiliki tantangan khusus, mulai dari tingginya angka stunting hingga masalah perlindungan PMI.
Selain itu, Komisi IX juga akan mendalami realisasi anggaran yang dibiayai APBN di NTT, memantau pelaksanaan program kementerian/lembaga mitra kerja, serta mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat untuk dibawa ke rapat bersama kementerian terkait di DPR RI.
“Temuan dari kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan di DPR agar kebijakan pemerintah pusat lebih tepat sasaran, khususnya untuk daerah seperti NTT yang memiliki karakteristik tantangan tersendiri,” jelas Charles.
Dalam pertemuan ini, turut hadir pejabat dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BP2MI, Badan POM, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, baik dari pusat maupun daerah. Mereka akan melakukan serangkaian diskusi, pemantauan, dan kunjungan lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi di NTT.
Editor: Ocep Purek
