Gubernur Melki dan BI NTT Kolaborasi Dorong Ekonomi Tumbuh Bersama Rakyat, Inflasi Terkendali
 |
| Gubernur NTT Melok Laka Lena menghadiri rapat Pembahasan Perkembangan Perekonomian dan Inflasi NTT Bulan Oktober yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Pembahasan Perkembangan Perekonomian dan Inflasi NTT Bulan Oktober yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT di Ruang Lasiana, Kantor BI NTT, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi H. Nange, para akademisi, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa kinerja ekonomi NTT pada triwulan III tahun 2025 menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi nasional dan global. Ia menyebutkan bahwa beberapa sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata menjadi penggerak utama pertumbuhan.
“Kita telah melewati tiga triwulan pertama dengan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 4,88 hingga 5,44 persen. Tantangan ke depan adalah menjaga agar pengungkit- pengungkit utama ini tetap terpelihara dan memberi manfaat inklusif bagi seluruh masyarakat,” ujar Gubernur Melki.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan BPS diminta untuk terus mencermati potensi inflasi yang dapat muncul dari kenaikan harga bahan pokok dan biaya distribusi.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus disertai pemerataan. Jangan sampai angka pertumbuhan tinggi, tapi masyarakat kecil tidak ikut menikmati hasilnya. Kita ingin pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan,” tegas Melki.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat sektor pertanian dan sumber daya lokal agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Ia berharap dukungan data dan riset ekonomi dari berbagai pihak dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menutup pembahasan, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, BPS, dan para akademisi yang terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi NTT. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan terkendali.
“Ekonomi NTT menunjukkan arah positif, tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus terus bekerja sama memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh kabupaten dan kota,” tutup Gubernur Melki.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, dalam paparannya menjelaskan bahwa ekonomi NTT sepanjang tahun 2025 diproyeksikan tumbuh hingga 5 persen, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang berada di kisaran 4,2 hingga 4,9 persen. Penguatan ini terutama didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan meningkatnya aktivitas pariwisata.
“Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi menunjukkan tren penguatan. Ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian NTT di tengah tantangan global,” ungkap Adidoyo.
Terkait inflasi, Adidoyo melaporkan bahwa inflasi NTT pada triwulan III tercatat sebesar 2,3 persen (yoy) masih terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5 ±1 persen.
Namun, ia menyebut masih ada satu kabupaten dengan tingkat inflasi relatif tinggi, yakni Kabupaten Alor sebesar 3,90 persen, terutama akibat kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, ikan, dan tomat.
“Faktor distribusi antarwilayah dan pasokan yang terbatas masih menjadi penyebab utama. Kami memperkirakan inflasi hingga akhir 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional, namun perlu pengendalian jangka pendek yang lebih kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adidoyo menyoroti tiga tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama:
Penurunan optimisme konsumsi rumah tangga, yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, yang bisa berdampak terhadap kinerja belanja daerah. Dampak pelaksanaan program pembangunan desa (MBD) terhadap dinamika perekonomian lokal dan tingkat inflasi.
Untuk itu, Bank Indonesia merekomendasikan lima langkah strategis: Memperkuat konsumsi rumah tangga melalui optimalisasi program produktif dan stimulus ekonomi daerah. Meningkatkan koordinasi fiskal pusat dan daerah dalam pengelolaan belanja publik.
Serta, Mendorong produktivitas sektor pertanian, sebagai tulang punggung utama ekonomi NTT. Memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi dan transparansi tata kelola keuangan. Menjamin kelancaran distribusi barang dan logistik untuk menekan inflasi pangan menjelang akhir tahun.
Editor: Ocep Purek
