Gubernur Melki Pimpin HLM TPID-TP2DD NTT, Paparkan Inflasi, Digitalisasi, dan Arah Ekonomi 2026
 |
| Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi NTT. Foto: Ocep Purek |
Pertemuan tersebut mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh dan Berkelanjutan.”
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT, pimpinan OPD, staf ahli gubernur, serta pimpinan dan perwakilan perbankan.
Dalam arahannya, Gubernur Melki memaparkan kondisi inflasi NTT menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Inflasi November 2025 tercatat 2,40 persen, naik dari Oktober yang berada pada 2,00 persen, namun tetap dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen.
“Inflasi kita 2,40 persen, masih berada dalam target nasional dan lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen,” ujar Melki Laka Lena.
Secara nasional, NTT berada pada peringkat ke-10 provinsi dengan inflasi terendah. Beberapa daerah mencatat inflasi rendah, yakni: Kabupaten Maumere: 1,31% (terendah), Kabupaten Waingapu: 2,00%, Kabupaten Ngada: 2,8%, TTS: 2,40%.
Sementara Kota Kupang mencatat inflasi tertinggi 2,62 persen, namun masih berada dalam batas sasaran.
Menurut Melki, stabilitas harga tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah pengendalian yang dilakukan sepanjang 2025.
“Intervensi pengendalian inflasi sepanjang tahun dilakukan sebanyak 1.338 kali oleh TPID provinsi, TPID kabupaten/kota, Bulog, dan seluruh mitra terkait. Rata-rata lebih dari 100 intervensi tiap bulan,” ujarnya.
Intervensi tersebut meliputi operasi pasar, pasar murah bersubsidi, pemantauan stok di gudang distributor, monitoring stok Bulog, bantuan sosial, hingga operasi penanganan komoditas bergejolak.
Dalam sektor digitalisasi, Gubernur Melki menyampaikan bahwa NTT kembali meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2024 dan 2025.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa NTT mampu merespons transformasi ekonomi digital secara cermat dan tepat. Menko Perekonomian bahkan mengusulkan agar penerima penghargaan TP2DD mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa dari 22 kabupaten/kota di NTT, 19 pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi telah masuk kategori Pemda Digital, sementara empat daerah lainnya masih berada pada kategori Pemda Maju.
Berbagai program digitalisasi yang sudah berjalan antara lain: Digitalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pemprov NTT. Digitalisasi aplikasi layanan Pro NTT. Digitalisasi kebijakan pajak daerah, termasuk tax amnesty. Penguatan layanan digital di berbagai kabupaten/kota.
Namun, Melki menekankan masih ada persoalan utama yang harus dihadapi.
“Minat masyarakat beralih ke layanan digital masih rendah. Infrastruktur digital di beberapa wilayah belum merata, kesiapan infrastruktur perbankan perlu diperkuat, dan adaptasi teknologi masih menjadi tantangan,” tegasnya.
Gubernur Melki menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan mendorong perubahan struktur ekonomi daerah pada 2026. Fokus utama adalah memperkuat kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada konsumsi.
“Ekonomi NTT harus digeser dari pola konsumtif menjadi produktif. Kapasitas produksi di semua sektor harus ditingkatkan secara serius,” tegasnya.
Sektor yang menjadi prioritas penguatan produksi meliputi: Pertanian, Kelautan dan perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, Seni dan budaya
Melki menekankan pentingnya hilirisasi dan pengembangan produk berbasis desa, seperti: One Village One Product (OVOP), One School One Product (OSOP) dan One Community One Product (OCOP).
“Kita ingin ada hilirisasi di semua sektor. Produksi harus diperbesar, dan industri baru harus mulai tumbuh di tahun 2026,” kata Melki.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian telah menjanjikan pembangunan pabrik pakan dan fasilitas pendukung lain di NTT. Infrastruktur industri ini diharapkan memperkuat rantai produksi dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau industri pakan terealisasi, industri turunan lainnya akan tumbuh dan ekonomi NTT bisa melompat lebih tinggi,” ujarnya.
Menjelang HBKN 2025–2026, Melki menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan pasokan kebutuhan pokok mencukupi.
“Ketersediaan bahan pokok harus terjamin, distribusi harus lancar, dan daya beli masyarakat harus dijaga agar masyarakat bisa berbelanja dengan tenang dan aman,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Di akhir sambutan, Gubernur Melki secara resmi membuka kegiatan HLM TPID–TP2DD Provinsi NTT 2025–2026.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan dua sesi materi: Materi I Tinjauan Inflasi NTT dan Indeks Perkembangan Harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 oleh Kepala BPS Provinsi NTT.
Materi II, Langkah strategis, analisis dan proyeksi pengendalian inflasi jelang HBKN 2025 serta percepatan digitalisasi daerah oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT.
Editor: Ocep Purek
