TKA NTT Masih Tiga Terbawah Nasional, Gubernur Melki Akui Ada yang Salah dalam Mengurus Pendidikan
 |
| Arahan Gubernur NTT dalam Pengukuhan Ibunda Guru Provinsi NTT dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 NTT. Foto: Idin |
Pernyataan itu disampaikan Melki saat memberikan arahan pada kegiatan Pengukuhan Ibunda Guru Provinsi NTT dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 NTT di Aula El Tari, Kupang, Jumat (29/5/2026).
“Kita masih bercokol di tiga terbawah. Kalau tahun ini urutan 36, tahun lalu juga begitu. Ada yang salah dari cara kita mengurus pendidikan NTT dan ini harus kita perbaiki bersama,” kata Melki.
Menurut Melki, capaian pendidikan NTT yang stagnan di kelompok bawah menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat porsi anggaran pendidikan yang digelontorkan selama ini cukup besar. Dari total APBD NTT sekitar Rp5,5 triliun, sekitar Rp2,4 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan atau hampir 45 persen dari total belanja daerah.
Ia menilai besarnya anggaran belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pendidikan apabila tidak dibarengi peningkatan kualitas pengajar dan pembenahan ekosistem belajar di masyarakat.
“Anggaran pendidikan kita besar, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Karena itu fokus berikutnya bukan hanya anggaran, tetapi bagaimana kualitas guru dan budaya belajar masyarakat bisa diperkuat,” ujarnya.
Melki mengatakan tantangan pendidikan NTT menjadi ironi tersendiri karena banyak guru asal NTT justru berhasil berkarier dan mengajar di berbagai daerah lain di Indonesia. Namun, capaian literasi dan numerasi di daerah sendiri masih tertinggal.
“Kita punya banyak guru NTT mengajar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, di sekolah-sekolah bagus. Tapi kenapa di daerah sendiri, khususnya bahasa Indonesia dan matematika, kita masih rendah. Ini yang harus kita evaluasi,” katanya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mulai menerapkan kebijakan Jam Belajar Masyarakat melalui peraturan gubernur. Kebijakan ini mendorong masyarakat menyediakan waktu khusus belajar di rumah dan lingkungan sekitar pada pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
Menurut Melki, kebijakan itu akan melibatkan keluarga, RT/RW, sekolah, hingga rumah kos mahasiswa agar tercipta suasana belajar yang lebih kondusif.
“Kita ingin ada waktu tenang untuk membaca, berhitung, belajar kelompok, atau diskusi keluarga. Minimal kita mulai membangun kebiasaan belajar lagi,” ujarnya.
Ia mencontohkan penerapan kebijakan serupa di Kabupaten Alor yang dinilai mulai berdampak terhadap perubahan perilaku remaja dan pengurangan aktivitas negatif di luar rumah.
Selain pembenahan budaya belajar, Melki menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru sebagai faktor utama peningkatan mutu pendidikan.
“Guru tetap menjadi faktor kunci. Kalau kapasitas guru baik dan ilmu bisa ditransfer dengan baik ke siswa, maka kualitas pendidikan akan ikut meningkat,” katanya.
Selain menyoroti pendidikan dasar dan menengah, Melki juga memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia di tingkat perguruan tinggi melalui program KKN.
Ia meminta mahasiswa peserta KKN memanfaatkan masa pengabdian sebagai ruang belajar sosial sekaligus kesempatan menerapkan ilmu secara langsung di tengah masyarakat.
“Kuliah kerja nyata itu salah satu pengalaman paling penting saat kuliah. Pergi dengan persiapan yang baik, bekerja baik di masyarakat, dan pulang meninggalkan kesan yang baik,” ujarnya.
Melki juga mendorong mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan aktivitas sosial agar memiliki pengalaman yang lebih luas di luar ruang kelas.
Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini tidak hanya menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga membangun kemampuan adaptasi, kepemimpinan, dan jejaring sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Mindriyati Astiningsih Laka Lena dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Provinsi NTT. Pengukuhan itu disaksikan langsung Gubernur NTT, Bupati Kupang, Ketua PGRI NTT, dan Rektor UPG 1945 NTT.
Dalam sambutannya, Astiningsih Laka Lena menegaskan posisi Ibunda Guru tidak boleh berhenti sebagai simbol atau jabatan seremonial, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Ini bukan hanya tanggung jawab seorang Ibunda Guru. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus menciptakan ekosistem yang mendukung kualitas pendidikan dan kualitas guru,” katanya.
Ia mengungkapkan hasil rata-rata TKA tingkat SD dan SMP yang menempatkan NTT di posisi 36 dari 38 provinsi menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak boleh berhenti pada keprihatinan. Justru ini harus menjadi cambuk untuk menghadirkan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan,” ujarnya.
Asti Laka Lena mengatakan pihaknya akan membentuk kelompok kerja (Pokja) Ibunda Guru untuk memperkuat koordinasi program peningkatan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kapasitas guru, penguatan literasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Menurut dia, tantangan pendidikan tidak bisa diselesaikan pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan akademisi, komunitas, dunia usaha, organisasi profesi, media, dan masyarakat.
“Kita harus memastikan guru semakin kompeten, profesional, sejahtera, dan mendapatkan apresiasi yang layak agar mampu menjalankan tugasnya secara maksimal,” katanya.
Pada kegiatan tersebut, Gubernur NTT secara resmi melepas 470 mahasiswa UPG 1945 NTT untuk menjalani KKN di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
Ketua PGRI NTT Samuel Haning mengatakan kolaborasi pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan dunia pendidikan menjadi faktor penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan di NTT.
“Kita harus mencari penyebab kenapa kualitas pendidikan kita stagnan. Tapi saya optimistis, kalau pemerintah, PGRI, dan guru bergerak bersama, kondisi ini bisa berubah,” katanya.
Ia berharap momentum pengukuhan Ibunda Guru dan pelepasan mahasiswa KKN tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi titik awal penguatan kolaborasi dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTT.
Editor: Ocep Purek
