Gubernur Melki Tegaskan, Swasembada Pangan NTT Hanya Terwujud lewat Kolaborasi Hulu-Hilir Semua Pihak
 |
| Gubernur NTT, Melki Laka Lena Rapat Koordinasi Evaluasi Progres dan Percepatan Pencapaian Program Swasembada Pangan Provinsi NTT serta Sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional. Foto: Ocep Purek |
Kupang,NTTPRIDE.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Progres dan Percepatan Pencapaian Program Swasembada Pangan Provinsi NTT serta Sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional di Daerah.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 24–25 Juli 2025, di Hotel Aston Kupang dan dihadiri para kepala dinas pertanian dari 22 kabupaten/kota, penyuluh pertanian, perwakilan kementerian, TNI, Polri, dan mitra lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan pentingnya peran para kepala dinas pertanian dan penyuluh sebagai ujung tombak pertanian di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan isu sentral dan strategis yang menyangkut kedaulatan bangsa.
“Isu pangan itu isu sejak dunia ini ada, bahkan di Kitab Suci pun manusia pertama jatuh dalam dosa karena persoalan makan. Maka tak heran jika hari ini, persoalan pangan menjadi sangat penting di tingkat global, nasional, dan daerah,” tegas Gubernur Melki.
Gubernur mengapresiasi kepemimpinan Menteri Pertanian yang dinilai berhasil mendorong percepatan swasembada pangan secara nasional hanya dalam waktu singkat, melalui penggerakan lintas sektor: dari kementerian teknis, TNI, Polri, hingga sekolah dan institusi keuangan.
Menurut Gubernur, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kedaulatan pangan membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengorganisir dan menggerakkan semua potensi.
Gubernur Melki menyoroti tiga isu utama dalam pembangunan pertanian dan swasembada pangan di NTT:
Produktivitas Pangan: Harus ditingkatkan dengan memaksimalkan lahan yang ada dan membuka lahan baru. Menurutnya, produktivitas pertanian NTT hingga pertengahan tahun 2024 telah melampaui capaian tahun sebelumnya.
Pemerataan Hasil Pertanian: Tidak hanya soal produksi, tetapi hasil pertanian harus bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin petani. Ia menyebut bahwa pembangunan yang hanya menyejahterakan segelintir orang bukanlah cita-cita bangsa ini.
Pemanfaatan Hasil yang Bertanggung Jawab: Pemerintah daerah harus mengawal agar hasil peningkatan produksi tidak berujung pada konsumsi yang tidak produktif, seperti miras atau judi, melainkan benar-benar mendorong kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.
“Kalau tangan kita kuat dan dinikmati banyak orang, maka kita bisa keluar dari kemiskinan ekstrem dan membawa NTT bergerak lebih cepat,” tandas Gubernur Melki.
Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem kolaborasi dari hulu ke hilir yang melibatkan semua aktor pembangunan: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia pendidikan, dunia usaha, TNI/Polri, hingga masyarakat petani.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa saat ini terdapat peluang besar bagi NTT untuk mendapatkan pengalihan kuota cetak sawah dari provinsi lain yang tidak mampu menyerap alokasi.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di NTT untuk segera mengajukan proposal cetak sawah baru yang layak, lengkap dengan kesiapan lahan, SDM, dan alat mesin pertanian (alsintan).
Ia juga menyebut bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk NTT tahun ini masih belum terserap maksimal oleh petani. Karena itu, ia mendorong para kepala dinas untuk segera mengidentifikasi kebutuhan pupuk di lapangan agar distribusi bisa dipercepat dan pemanfaatannya lebih optimal.
“Kalau kita bisa buktikan kesiapan kita dengan baik, maka berbagai sumber daya termasuk pupuk, traktor, pompa, hingga sistem irigasi bisa segera didorong masuk ke NTT,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti dukungan besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan pertanian di NTT, termasuk melalui program Modern Rice Milling Plant (MRMP) dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya kesiapan data dan eksekusi di lapangan agar peluang yang tersedia tidak hilang begitu saja.
“Sekarang semua pihak gaspol. Presiden, Wakil Presiden, Pak Prabowo, para menteri semua bergerak. Jangan sampai kita yang di daerah malah lambat. Jangan kalah dengan TNI/Polri,” ujarnya.
Gubernur Melki berharap rakor ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah dan mempercepat eksekusi program swasembada pangan secara konkret di lapangan.
“Kita sudah berada di jalur yang benar. Tinggal kita buktikan bahwa kita siap bekerja cepat dan tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan di NTT,” tutupnya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT dalam laporannya menjelaskan bahwa program swasembada pangan nasional mencakup dua kegiatan utama di tahun 2025, yakni:
Optimasi Lahan Non-Rawa seluas 28.723 hektare, tersebar di 22 kabupaten/kota dan Cetak Sawah Raya seluas 13.810 hektare, ditambah survei dan desain (SID) untuk 5.200 hektare di 13 kabupaten/kota.
Tujuan program ini adalah meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas pangan, serta mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Peserta rapat koordinasi sebanyak 150 orang yang terdiri dari kepala dinas dan perwakilan dinas pertanian kabupaten/kota, konsultan dari Universitas Nusa Cendana, instansi vertikal seperti Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Korem 161/Wirasakti, dan Polda NTT, serta narasumber dari Kementerian Pertanian, BPS, Balai Wilayah Sungai, dan PUPR.
Editor: Ocep Purek
