Di Hadapan PGRI, Gubernur Melki Tegaskan Negara Wajib Lindungi Guru dan Perkuat Profesionalisme Pendidikan
 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena foto bersama guru-guru setelah selesai kegiatan. Foto: Ocep Purek |
Ia menyampaikan hal tersebut pada Puncak Peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional ke-31 di Auditorium Undana, Kupang, Kamis (27/11/2025).
Peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional ke-31 di NTT berubah menjadi momentum refleksi besar tentang sejarah perjuangan guru, kriminalisasi yang terus terjadi, hingga seruan “Melawan Lupa” atas pengorbanan guru yang gugur dalam tugas.
Dalam sambutannya, Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru, ia menekankan kembali peran historis PGRI dan beratnya tantangan guru di wilayah kepulauan seperti NTT.
Menurut Gubernur Melki, PGRI memiliki posisi yang tak terpisahkan dari republik ini.
“Saham PGRI terhadap republik ini besar. Usia PGRI sama dengan usia Republik Indonesia. Tidak ada organisasi lain yang berdiri bersama republik seperti PGRI,” tegasnya.
Ia menyebut PGRI sebagai organisasi perjuangan yang sejak awal ikut memerdekakan bangsa.
“PGRI dan guru-guru Indonesia adalah bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Guru NTT juga bagian dari perjuangan itu. Papua sejak dulu dibantu oleh guru NTT,” ujarnya.
Gubernur Melki mengatakan, profesi guru memiliki ruang pengabdian yang jauh melampaui fungsi mengajar.
“Hanya profesi guru yang diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja tanpa banyak yang tahu, tetapi dampaknya sangat besar,” kata Melki.
Ia mencontohkan bagaimana guru di wilayah terpencil di NTT berperan sebagai pendidik, motivator, bahkan penyuluh pertanian dan peternakan bagi masyarakat.
“Guru di NTT berjuang dalam keterbatasan, tetapi dedikasi mereka tidak pernah padam,” tuturnya.
Melki juga menyentuh aspek anggaran pendidikan NTT.
“Setengah dari anggaran provinsi sekitar Rp5,6 triliun ada di sektor pendidikan. Pendidikan sendiri mendapat Rp2,6 triliun,” jelasnya.
Dirinya yang merupakan anak dari dua orang guru mengaku memiliki kedekatan emosional dengan profesi tersebut.
Ia juga mendorong guru di NTT mengajarkan kewirausahaan kepada siswa.
“Guru harus mulai mengajarkan kewirausahaan kepada siswa agar mereka memahami kemandirian sejak dini,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki memaparkan konteks besar tantangan pendidikan NTT sebagai provinsi kepulauan yang berada dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Akses geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet, serta ketimpangan kesejahteraan guru menjadi persoalan serius.
Di tengah situasi tersebut, ia menilai PGRI menjalankan tiga peran strategisnya dengan baik: sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan.
“PGRI tetap menjadi ujung tombak yang menyertai perjalanan republik dan NTT,” katanya.
Ketua PGRI Provinsi NTT Sam Haning dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan peringatan ini bukan sekadar seremonial.
“Hari ini adalah momentum untuk melawan lupa, bahwa di balik setiap pemimpin ada guru yang membimbing,” ujarnya.
Ia membuka fakta suram tentang kriminalisasi guru yang masih terjadi.
“Banyak guru yang diperlakukan tidak adil hanya karena menjalankan tugas. Ada yang dilaporkan ke polisi karena mendisiplinkan murid, bahkan ada yang kehilangan nyawa,” tegasnya.
PGRI NTT secara resmi mencanangkan program “Melawan Lupa” agar negara dan masyarakat mengingat kembali jasa para guru yang menjadi fondasi peradaban bangsa.
Ketua PGRI NTT juga mengingatkan tragedi 21 Maret 2025, saat guru asal Flores Timur, almarhumah Rosalia Berek Sogen, gugur sebagai korban kekerasan saat bertugas di Papua.
“Pengorbanan beliau adalah panggilan keras agar negara memperkuat perlindungan terhadap guru, sehingga tidak ada lagi guru yang gugur saat menjalankan tugas,” ungkapnya.
Ia menyebut almarhumah Rosalia sebagai bagian dari deretan pahlawan pendidikan Indonesia. “Beliau menerangi negeri dengan jasanya sampai akhir hayat,” tegasnya.
PGRI mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya, pemerataan kesejahteraan guru, terutama honorer; penguatan program peningkatan kompetensi; percepatan digitalisasi pembelajaran; perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya; kebijakan pendidikan yang tidak berubah-ubah dan berpihak pada siswa serta guru.
“PGRI dan pemerintah memiliki hubungan kemitraan strategis. Pemerintah membuat regulasi, tetapi gurulah yang menghidupkan kebijakan itu,” ujar Ketua PGRI.
Ketua PGRI NTT juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden ke-2 Soeharto.
Menurutnya, kebijakan itu membuka ruang rekonsiliasi sejarah dan menjadi energi positif bagi dunia pendidikan.
Ia menutup sambutannya dengan pesan moral:
“Guru sering tidak disebut pahlawan, tetapi gurulah yang menciptakan para pahlawan. Bangsa yang lupa pada gurunya sedang menuju kehancuran moral.”
Perayaan puncak dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, nyanyian “Pancasila Rumah Kita”, penampilan tarian siswa SMAN 2 Kupang, serta pembagian hadiah kepada para guru dan peserta yang berprestasi.
Editor: Ocep Purek
